Penangkapan 100 Warga Turki Penentang Serangan ke Suriah

Aparat keamanan Turki malam lalu, Rabu (24/1) menangkap puluhan orang atas tuduhan melakukan propaganda menentang serangan militer negara itu ke utara Suriah.

Jumlah warga Turki yang ditangkap aparat keamanan sejak dimulainya serangan militer Ankara ke barat laut Suriah bertambah menjadi 100 orang dan di antara mereka terdapat politisi, wartawan surat kabar dan aktivis politik.

Penangkapan terbaru atas para penentang serangan militer Turki ke Suriah terutama ke kota Afrin telah menimbulkan efek domino lain yang dimanfaatkan untuk menjustifikasi penangkapan warga Turki. Jika hingga kemarin, kubu oposisi pemerintah Turki adalah kelompok yang menjadi sasaran penangkapan aparat keamanan, sekarang cakupannya meluas hingga ke level masyarakat umum.

Sebelumnya, kubu oposisi pemerintah Turki bahkan jika anggota partai sekalipun dan duduk di kursi parlemen menjadi target penangkapan, sekarang kondisinya lebih buruk, bahkan masyarakat biasapun ditangkap karena menolak serangan militer ke Suriah.

Meski Partai Keadilan dan Pembangunan Turki, partai berkuasa, terus mengalami perubahan pimpinan, namun kebijakan menumpas warga Kurdi dan kubu oposisi tetap dipertahankan. Pemerintahan berkuasa Turki terus menangkapi anggota Partai Buruh Kurdistan, PKK, Partai Demokratik Rakyat, HDP dan Partai Rakyat Republik, CHP.

Pasca kudeta militer gagal di Turki, penangkapan ini semakin luas dan menyasar kalangan masyarakat umum, khususnya mereka yang dituduh terkait dengan jaringan Gulen menjadi sasaran utama penangkapan aparat keamanan Turki.

Sekarang bukan hanya mereka yang dianggap membahayakan kekuasaan pemerintah  Turki yang ditangkap, bahkan masyarakat biasa yang menentang serangan militer negara itu ke utara Suriah terutama kota Afrin pun tidak luput dari aksi penangkapan aparat.

Realitasnya, strategi politik dalam dan luar negeri Turki dari hari ke hari mendapat penentangan luas dari dalam dan luar negeri. Parahnya lagi, pejabat pemerintah Turki bukannya meninjau ulang atau merevisi kebijakan tersebut karena telah menurunkan popularitas dan legitimasinya, malah mempertahankan dan memperluasnya.

Hal itu dianggap telah memicu protes dari masyarakat. Mereka bahkan berani mengambil sikap melawan kebijakan pemerintah dengan menolak serangan militer ke negara tetangga Turki.

Dampak dari kebijakan pemerintah Turki itu, kekhawatiran masyarakat Turki terkait masa depan politik, pemerintahan, keamanan, sosial dan ekonomi negara bertambah dua kali lipat. Kekhawatiran ini meliputi seluruh lapisan masyarakat Turki. Baik yang mendukung pemerintah karena khawatir legitimasi pemerintah menurun, maupun yang menentang dari berbagai partai oposisi yang khawatir dengan situasi keamanan dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Baik dari kalangan politik yang mengkawatirkan masa depan politik dan pemerintahan Turki serta keamanan dan ekonomi negara, juga investasi asing yang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah Ankara. Sebuah kondisi yang menurut keyakinan mereka merupakan salah satu infrastruktur demokrasi atau  infrastruktur pembangunan Turki.

Dr. Volkan Ozdemir, salah seorang analis politik Turki percaya, tujuan operasi militer "Ranting Zaitun" angkatan bersenjata Turki di Suriah adalah untuk mengakhiri kontak lapangan di wilayah-wilayah yang dikuasai Partai Uni Demokratik Kurdi Suriah, PYD. Oleh karena itu, dengan langkah ini, Turki berusaha menghimpun negara-negara kawasan dalam menyerang PYD. Maka adalah hal yang tidak mungkin, pemerintah Turki akan meninggalkan Afrin sebelum seluruh targetnya tercapai.

Para penentang operasi militer Turki ke Afrin memprotes langkah Ankara itu dan menganggap dirinya korban kekerasan militer negaranya. Sementara tujuan pemerintah Turki menangkapi warga yang menentang operasi militer ke Afrin adalah membungkam protes atas aksi kekerasan pasukannya di Afrin, Suriah.

Namun hal ini tidak bisa dibendung, protes atas serangan militer tersebut terus meluas dan aksi kekerasan pasukan Turki di Afrin, Suriah tidak bisa dipungkiri lagi. (HS)