Amerika Tinjauan dari Dalam 17 Juli 2018

Sejumlah tema yang diulas dalam acara Amerika Tinjauan dari Dalam kali ini adalah Protes Besar-besaran Tolak Trump Muncul di London, Pengadilan Amerika Mendakwa 12 Petugas Intelijen Rusia, AS Kirim Surat kepada Eropa soal Sanksi anti Iran, Trump Gelar Safari ke Eropa dan Menlu AS Berkunjung ke Meksiko.

Protes besar-besaran terjadi di London, Inggris, Jumat, 13 Juli 2018, menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mengkritik sejumlah kebijakannya yang kontroversial. Kebijakan kontroversial yang diusung para pengunjuk rasa itu di antaranya sikap Trump terhadap perempuan, kebijakan garis kerasnya, seperti larangan berkunjung warga muslim, serta kebijakan imigrasi yang memisahkan anak-anak dari orang tuanya di perbatasan Amerika.

Aksi protes yang berlangsung mulai pukul 11 siang tersebut diwarnai dengan pelepasan balon raksasa warna oranye, yang dijuluki Bayi Trump dengan mengenakan popok, di Gedung Parlemen Inggris pada pagi hari.

Pengunjuk rasa mengawali aksinya dengan berkumpul di luar kantor BBC di Portland Place dengan membawa pesan "Bring the Noise" oleh sekelompok perempuan, yang menamai diri mereka Women's March London. Kelompok ini yang mengorganisasi unjuk rasa masif menentang perilaku Trump terhadap perempuan pada 2017.

Women's March London memperkirakan akan menghadirkan 8.000 orang untuk ikut dalam aksi protes menentang Trump. "Kami ingin Trump tahu kami dari Inggris, salah satu sekutu terbesar Amerika Serikat, tidak OK dengan kebijakan-kebijakannya," kata Alice Stevenson, 24 tahun, seorang pengunjuk rasa.

Juri pengadilan federal Amerika Serikat mendakwa 12 orang petugas intelijen Rusia terlibat dalam peretasan jaringan komputer Partai Demokrat pada pilpres 2016. Ini merupakan perkembangan terbaru terkait tudingan AS bahwa Rusia terlibat melakukan intervensi pilpres AS untuk memenangkan Donald Trump sebagai Presiden. Dakwaan ini dipublikasikan hanya dua hari menjelang pertemuan Trump dan Putin di Helsinki, Finlandia, pada 15 Juli 2018.

“Selain mempublikasikan dokumen ke publik, para terdakwa mengirim dokumen curian ke organisasi lain dan mendiskusikan waktu publikasi sejumlah dokumen untuk menambah dampaknya terhadap pilpres,” kata Rod Rosenstein, deputi Jaksa Agung AS, kepada media, Jumat, 13 Juli 2018. Dakwaan ini menggambarkan adanya konspirasi luas termasuk melibatkan teknik peretasan canggih dan penyebarluasan dokumen milik Partai Demokrat. Pada 2016, Demokrat mengusung Hillary Clinton, sedangkan Partai Republik mengusung Donald Trump.

12 orang ini berasal dari dinas intelijen Rusia, GRU, yang memonitor secara aktif jaringan komputer Partai Demokrat termasuk komputer milik tim kampanye. Para peretas ini berhasil mencuri sejumlah besar data milik Demokrat. Dakwaan ini terkait upaya penasehat khusus Robert Mueller, yang ditunjuk kementerian Kehakiman AS, dalam investigasi mengenai dugaan keterlibatan Rusia dalam pilpres AS 2016.

Ini merupakan pertama kalinya ada dakwaan resmi oleh Mueller terhadap pemerintah Rusia dalam kasus ini. Presiden Rusia, Vladimir Putin, berulang kali membantah adanya intervensi ini saat ditanya Trump di beberapa kesempatan keduanya bertemu di forum internasional.

Pekan lalu, Washington mengirim surat kepada mitra Eropanya dan menyatakan tidak akan mengeluarkan pengecualian di sanksi anti Republik Islam Iran. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam suratnya kepada sejawat mereka dari Eropa mengatakan, mengingat penerapan represi berat kepada Iran, mereka menolak mengeluarkan pengecualian sanksi.

Menteri keuangan dan luar negeri Amerika menyatakan pemerintah Washington tengah menerapkan represi ekonomi luar biasa kepada pemerintah Iran. seraya mengingatkan bahwa AS keluar dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), mereka menekankan, Washington tidak akan bersikap lunak selama belum menyaksikan perubahan nyata di kebijakan Republik Islam Iran.

Pompeo dan Mnuchin di suratnya menekankan, "Presiden Donald Trump keluar dari JCPOA dengan dalih sederhana, yakni kesepakatan ini tidak dapat menjamin keamanan rakyat Amerika Serikat. Oleh karena itu, kami tidak dalam kondisi mampu mengambil pengecualian." Iran dan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB di tambah Jerman mencapai kesepakatan nuklir tahun 2015. Seluruh sanksi internasional dan sepihak yang berkaitan dengan program nuklir Iran akan dicabut sebagai imbalan dan pembataasn di sektor aktivitas nuklir Tehran.

Pemerintah Amerika di hari-hari pertama implementasi kesepakatan ini telah melakukan sabotase dan berusaha mengurangi konsesi ekonomi Iran. Dengan berkuasanya Donald Trump di Amerika, aksi sabotase Washington semakin intens dan ia berulang kali mengancam negaranya akan keluar dari kesepakatan nuklir. Trump akhirnya pada 8 Mei secara sepihak mengumumkan AS keluar dari JCPOA dan menginstruksikan penerapan kembali sanksi terhadap Iran. Tujuan dari Amerika adalah memaksa Iran mundur dari sikap mendasarnya. Meski demikian pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Tehran tidak pernah bertekuk lutut terhadap arogansi Washington.

Pekan lalu, Trump memulai safari Eropanya untuk menghadiri KTT Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), kunjungan tak resmi ke Inggris dan ke Finlandia untuk bertemu dengan sejawatnya dari Rusia, Vladimir Putin. Sikap Trump di KTT NATO dan reaksi anggota lainnya cukup penting untuk dikaji. Sebelum KTT, diprediksikan bahwa sidang para pemimpin anggota NATO di Brussels menjadi sidang paling kontroversial.

Apalagi sebelum ini terjadi perang verbal antara Trump dan pemimpin Eropa terkait isu anggaran NATO dan permintaan Washington kepada pemerintah Eropa anggota organisasi ini untuk menambah bujet militer mereka. Trump saat kampanye pemilu presiden 2016 menyebut NATO sudang ketinggalan zaman dan usang. Selama memimpin AS, Trump terus menekan organisasi ini untuk menambah anggarannya.

Donald Trump sebelum bertolak ke Brussels untuk menghadiri KTT NATO mengatakan, "Untuk selanjutnya kami tidak mampu menjamin keamanan Eropa lebih dari ini dan anggota NATO harus mengakhiri kondisi tak adil saat ini dan membayar bujet keamanannya." Seruan Trump ini tidak mendapat respos positif dari Eropa. Kini hubungan kedua pihak dipengaruhi berbagai friksi terkait isu-isu seperti kesepakatan nuklir (JCPOA) dan perang dagang.

Para pemimpin Eropa geram atas unilateralisme dan langkah egois Trump serta tidak tahan berlanjutnya kondisi ini. Ketua Dewan Eropa Donald Tusk saat menandatangani sebuah kesepakatan kerja sama baru antara Uni Eropa dan NATO mengatakan, "Saya ingin menyampaikan pesan kepada presiden Amerika yang setiap hari mengkritik Eropa. Amerika tidak memiliki mitra lebih baik dari Eropa dan tidak akan pernah. Ketahuilah nilai sekutu Anda. Realitanya adalah anda tidak memiliki banyak sekutu."

Sebaliknya Trump seraya menepis statemen Tusk mengklaim bahwa Amerika memiliki banyak sekutu. Perang verbal ini mengindikasikan parahnya tensi di antara Washington dan Brussels. Tusk di statemennya menjelaskan poin ini bahwa Amerika di era Trump akan semakin terkucil melalui kebijakan kontroversialnya dan sekutunya pun akan berkurang.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo berkunjung ke Meksiko untuk melobi petinggi negara ini dan berusaha menyelesaikan kendala antara kedua negara ini. Selama kunjungannya ini Pompeo ditemani sebuah delegasi tinggi. Hubungan AS dan Meksiko di era Presiden Donald Trump semakin renggang akibat sengketa di kasus imigran yang memasuki Amerika melalui perbatasan Meksiko serta rencana kontroversial Trump membangun tembok pemisah di perbatasan negaranya dengan Meksiko dengan biaya dari negara tetangganya tersebut.

Kunjungan Pompeo menjelang berkuasanya presiden baru Meksiko terjadi di saat negara ini tengah menghadapi beragam kendala baik dalam dan luar negeri termasuk ketimpangan sosial dan ekonomi, instabilitas dan maraknya mafia penyelundupan. Imigran merupakan kendala utama saat ini antara AS dan Meksiko. Donald Trump mengagendakan perlawanan terhadap imigran dan pembangunan tembok pemisah di perbatasan AS dan Meksiko demi mencegah masuknya imigran dari negara tetangganya ini.

Trump senantiasa menekankan pembangunan tembok pemisah ini dengan biaya dari Meksiko. Tentu saja permintaan Trump ini ditolak petinggi Meksiko. Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto terkait hal ini menekankan, negaranya tidak akan membayar biaya pembangunan tembok pemisah di perbatasan untuk menghentikan masuknya imigran gelap ke Amerika.

Di kondisi seperti ini presiden Meksiko berjanji akan menyelesaikan kasus imigran. Isu ekonomi juga menjadi agenda perundingan. Meksiko kini menghadapi kendala ekonomi dan kebijakan saat ini Amerika juga menambah kesulitan tersebut. Kenaikan tarif perdagangan dan penekanan Trump untuk merevisi pakta NAFTA, merupakan isu utama antara kedua negara.