Menyorot Kunjungan Pertama Mahathir Mohamad ke Thailand

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad setelah berkuasa melakukan kunjungan pertamanya ke Thailand dan bertemu dengan sejawatnya dari negara tersebut, Prayut Chan-o-cha.

Agenda perundingan kedua petinggi tersebut seputar mekanisme pengokohan keamanan perbatasan bersama dan membantu proses perdamaian di ASEAN. Kunjungan Mahathir ke Thailand mengindikasikan bahwa ia berencana memainkan peran penting dan berpengaruh di transformasi ASEAN, khususnya untuk menerapkan perdamaian dan keamanan.

Malaysia sebagai mediator pemerintah Thailand dan milisi bersenjata oposisi di wilayah selatan Bangkok, berusaha membantu laju pertumbuhan ekonomi dan sosial di ASEAN dengan memperkuat perdamaian dan keamanan di kawasan. Provinsi Yala, Pattani dan Naratiwat di Thailand selatan menjadi pusat operasi milisi bersenjata yang ingin memisahkan diri dari Thailand.

T. Pansodirac, pengamat politik mengatakan, " Antara tahun 2010 hingga Visi ASEAN 2020, organisasi Asia Tenggara ini menghadapi beragam kendala dan kesulitan, kawasan serta negara anggota ASEAN dihadapkan friksi yang terus meningkat terkait kepentingan geografi dan persaingan manuver kekuasaan. Dalam hal harus diupayakan untuk menyelesaikannya."

Menurut perdana menteri Thailand, mediasi tiga tahun Malaysia sebagai tetangga wilayah selatan Thailand memberikan pengaruh penting dalam menerapkan keamanan di kawasan ini dan berlanjutnya perundingan damai, meski kubu oposisi menilai kemajuan ini sangat lambat dan menuding pemerintah Bangkok bertanggung jawab dalam keterlambatan tersebut.

Mengingat citra positif dan popularitas Mahathir Mohamad di Malaysia dan di ASEAN, ia berharap di era kepemimpinannya ada gerakan yang tepat dan kemajuan di perundingan damai Thailand. Meski negara-negara ASEAN menghadapi krisis dan tensi internal, namun berdasarkan anggaran dasar organisasi ini, negara-negara anggota tidak diijinkan melakukan intervensi di urasan internal negara lain.

Oleh karena itu, berlanjutnya peran mediator Malaysia di proses perundingan Thailand membutuhkan persetujuan Bangkok. Menurut pandangan Kuala Lumpur, berlanjutnya krisis di perbatasan negara ini dengan Thailand serta genosida Muslim di Myanmar membahayakan keamanan kawasan dan banyak warga perbatasan Thailand serta Muslim Rohingya berbondong-bondong mengungsi ke Malaysia serta menciptakan krisis sosial dan keamanan bagi Kuala Lumpur.

Menurut pengamat ini, kini tidak ada konvergensi di kawasan Asia Tenggara peran apa yang harus dimainkan penting di kawasan dan berbagai negara dengan investasi berbeda tidak memiliki teladan jelas dan mereka juga memiliki pandangan beragam.

Bagaimana pun juga menurut pandangan pemerintah Malaysia, ASEAN sebuah ogranisasi ekonomi membutuhkan penyelesaian friksi internal dengan kerjasama dan bantuan sesama anggota untuk mengembangkan kerja sama regional dan internasional.

Hal ini karena selama keamanan berkesinambungan belum terwujud di ASEAN, investor asing tidak akan berminat menanam investasinya di kawasan, khususnya di negara anggota yang belum maju seperti Thailand dan Myanmar. Pemerintah Kuala Lumpur juga memiliki kekhawatiran bahwa milisi yang aktif di perbatasan bersama dengan Thailand atau seluruh negara kawasan bergabung dengan kelompok teroris seperti Daesh. Jika hal ini terjadi maka akan sulit menerapkan keamanan. (MF)