PBB Serukan Bangladesh Hentikan Pemulangan Paksa Rohingya

Komisi Tinggi HAM PBB menyerukan supaya pemerintah Bangladesh menghentikan pemulangan paksa 2.200 orang pengungsi Rohingya ke Myanmar.

Michelle Bachelet hari Selasa (13/11) mengingatkan dampak buruk pemulangan paksa pengungsi Rohingya ke Myanmar, karena kehidupan mereka terancam.

"Kantor HAM PBB secara rutin menerima laporan mengenai berlanjutnya aksi kekerasan, termasuk pembunuhan, penculikan dan penangkapan minoritas muslim Rohingya di Myanmar," ujarnya.

Menteri Sosial Myanmar Win Myat dalam konferensi pers hari Minggu (11/11) mengatakan proses repatriasi pengungsi Rohingya akan segera dimulai hari kamis pekan ini.

Sebelumnya, Menteri luar negeri Bangladesh dan Myanmar kembali mencapai kesepakatan pemulangan para pengungsi Muslim Rohingya dari kamp-kamp pengungsian di Bangladesh ke negara bagian Rakhine.

Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB dalam laporan terbarunya terkait Myanmar mengumumkan, pemerintah Myanmar hingga kini tidak menyiapkan satupun prasyarat kehidupan normal bagi warga Muslim.

Padahal pada Juni 2018 lalu pemerintah Myanmar sudah berjanji di hadapan lembaga-lembaga internasional untuk menyiapkan prasyarat kembalinya para pengungsi Muslim Rohingya secara sukarela, aman dan permanen dari Bangladesh.

Pada 25 Agustus 2017, ekstremis Budha yang didukung tentara Myanmar menyerang Muslim Rohingya di Rakhine yang menyebabkan enam ribu orang Rohingya tewas dan delapan ribu lainnya cedera. Selain itu, sekitar satu juta orang mengungsi untuk menyelamatkan diri, terutama ke Bangladesh.(PH)