Ketegangan Politik Perancis-Italia; Petanda Friksi Semakin Intens di Uni Eropa
(last modified Fri, 08 Feb 2019 12:38:24 GMT )
Feb 08, 2019 19:38 Asia/Jakarta
  • Ketegangan politik antara Perancis dan Italia
    Ketegangan politik antara Perancis dan Italia

Uni Eropa telah menghadapi banyak tantangan dalam beberapa tahun terakhir dan ketidaksepakatan tentang cara menghadapi tantangan yang ada telah menyebabkan kesenjangan yang semakin besar di lembaga tersebut. Ketegangan antara negara-negara anggota Uni Eropa tentang isu-isu domestik juga meningkat.

Sejak pemerintah sayap kanan radikal berkuasa di Italia, para pejabatnya berulangkali bersikap menentang Uni Eropa dan negara-negara Eropa utama, seperti Perancis serta bersikeras menciptakan perubahan radikal di Eropa.

Protes yang meluas selama beberapa bulan terakhir, yang dikenal sebagai gerakan "Rompi Kuning" di Perancis dan dukungan dari para pejabat pemerintah sayap kanan radikal Italia telah membawa hubungan kedua negara besar Eropa ini ke fase tegang. Sebagai tanggapan atas dukungan pemerintah Italia dari gerakan Rompi Kuning, Perancis memanggil pulang duta besarnya ke ibukota negara ini pada hari Kamis (07/02).

Para demonstran Rompi Kuning

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri Perancis menjelaskan, alasan pemanggilan duta besarnya adalah intervensi Italia terkait urusan dalam negeri Perancis. Disebutkan juga, Langkah-langkah Italia memperumit kondisi dan menimbulkan pertanyaan tentang niat pemerintah negara ini tentang Perancis.

Beberapa waktu lalu, kementerian luar negeri Perancis telah memanggil duta besar Italia di Paris sebagai bentuk protes atas permintaan wakil perdana menteri Italia dari Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap Perancis. Ketegangan-ketegangan ini telah meningkat dalam beberapa hari terakhir setelah pertemuan Luigi Di Maio, Wakil Perdana Menteri Italia dengan dua pemimpin gerakan protes rakyat Perancis di pinggiran Paris.

Luigi Di Miao yang juga ketua partai Gerakan Bintang Lima mengatakan, "Uni Eropa harus memberikan sanksi terhadap Perancis dan semua negara seperti Prancis yang menjadikan Afrika negara miskin dan memaksa orang untuk melakukan imigrasi. Karena posisi orang-orang Afrika di Afrika, bukan Mediterania."

Begitu juga pada Januari 2019, Matteo Salvini, Menteri Dalam Negeri Italia sekaligus pemimpin sayap kanan Lega Nord menyatakan dukungannya terhadap gerakan anti Kapitalis "Rompi Kuning" di Perancis dan meminta Emmanuel Macron, Presiden Perancis untuk mengundurkan diri dari posisinya yang kemudian direaksi dengan protes keras dari para pejabat Perancis.

Di mata Salvini, negara-negara Uni Eropa telah menderita akibat partai-partai tradisional yang korup dan UE sendiri sebelum melakukan langkah-langkah mendasar dan reformasi yang dibutuhkan, telah terjebak dalam masalah birokrasi. Dengan pendekatan ini, para pejabat pemerintah sayap kanan Italia mensponsori protes baru-baru ini di Perancis atau gerakan Rompi Kuning dan melihatnya sebagai gerakan untuk memprotes partai-partai tradisional dan pemerintah-pemerintah yang menolak tuntutan rakyat.

Tentu saja, tuntutan para pejabat pemerintah sayap kanan Italia tidak sejalan dengan sikap dan langkah-langkah Uni Eropa serta menjadi langkah di jalur semakin intensnya friksi dan perselisihan antara negara-negara anggota Uni Eropa.

Nathalie Loiseau, Menteri urusan Eropa Perancis

Karena alasan ini, Nathalie Loiseau, Menteri urusan Eropa Perancis di laman Twitternya kepada para pejabat Italia menulis, “Lebih baik menyapu depan rumah kalian"

Dengan kata lain, alih-alih menasihati dan menentukan kewajiban rakyat negara-negara Eropa lainnya, ia mendesak pemerintah Italia untuk mengatasi masalah dan persoalan Italia serta menjawab tuntutan rakyat negaranya.

Tags