Bagaimana Nasib Trump Pasca Darurat Nasional AS ?

Presiden Amerika Serikat pada Jumat (15/2/2019) akhirnya mengumumkan deklarasi darurat nasional setelah terlibat perseteruan hebat dengan anggota Kongres selama dua bulan untuk mendapatkan dana pembangunan tembok perbatasan Amerika-Meksiko senilai miliaran dolar yang ditolak Kongres.

Perselisihan Presiden Amerika Donald Trump dengan Kongres seputar masalah anggaran dana pembangunan tembok pembatas di perbatasan Meksiko ini memicu konfrontasi tentang pembagian kekuasaan yang telah diatur dalam konstitusi.

Deklarasi darurat nasional yang diumumkan Trump dinilai sebagai pelanggaran terhadap konstitusi dan wewenang Kongres.

Sebelum mengumumkan deklarasi darurat nasional, Presiden Amerika mengatakan, saya bermaksud menandatangani dan mengesahkan kondisi darurat nasional, karena kita menyaksikan serbuan narkotika dan penjahat ke negara kita, dan ini tidak bisa dibiarkan.

Menurut Trump, saat ini Amerika sedang menghadapi invasi lewat narkotika, penyelundupan orang, dengan segala macam jenis kejahatan dan geng.

Sebagaimana yang direncanakan Trump, ia membutuhkan 0,6 miliar dolar dana yang diambil dari kas hasil penyitaan, 2,5 miliar dolar dana dari upaya pemberantasan narkotika, 3,6 miliar dolar dana konstruksi militer dan 1,4 miliar dolar dana yang disetujui Kongres. 

Para pejabat Partai Demokrat dan Kongres serta beberapa jaksa dan hakim pengadilan federal Amerika berencana menggugat keputusan Trump lewat lewat jalur hukum.

Ketua DPR Amerika, Nancy Pelosi dan Senator Chuck Schumer menyebut anggaran Kongres untuk menepati janji kampanye Trump itu sebagai pencurian aset negara.

Jaksa Agung Negara Bagian California, Xavier Becerra yang mengaku akan menggugat Trump di pengadilan mengatakan, di Amerika tidak ada seorangpun yang posisinya lebih tinggi dari hukum, meski dia presiden dan ia tidak berhak melakukan penipuan publik.

Sekarang nasib pembangunan tembok pembatas di perbatasan Meksiko yang diinginkan Trump dan telah memicu perselisihan politik hebat yang berujung dengan shutdown atau penutupan pemerintah federal Gedung Putih selama 35 hari, akan ditentukan di pengadilan.

Akan tetapi Trump berulangkali mengatakan, Undang-undang Darurat Nasional tahun 1976 memberikan wewenang kepada presiden untuk mengumumkan kondisi darurat nasional, sebagaimana dilakukan beberapa kali pada pemerintahan terdahulu.

Deklarasi darurat nasional yang diumumkan Trump berbeda dengan 50 deklarasi sebelumnya. Deklarasi Trump bukan saja tidak mendapat dukungan Kongres dan dari sebagian besar sesama anggota partainya, bahkan dianggap sebagai sebuah cibiran terhadap keputusan Kongres.

Oleh karena itu anggota Partai Demokrat menganggap langkah Trump ini sebagai "kudeta", upaya merusak keseimbangan di antara instansi pemerintah, dan pendeknya, pelanggaran tegas terhadap konstitusi Amerika.

Mereka berharap pengadilan bisa mencegah dikeluarkannya anggaran miliaran dolar, uang para pembayar pajak negara ini untuk membangun tembok perbatasan yang dianggap sejumlah pakar tidak akan mampu membendung gelombang imigran gelap masuk ke wilayah Amerika.

Di sisi lain Trump masih berharap pada Mahkamah Agung Amerika yang sebelumnya meloloskan keputusan tentang pelarangan masuk warga sejumlah negara Muslim ke negara itu, dan memberikan persetujuan terkait dana pembangunan tembok perbatasan.

Namun jika Mahkamah Agung yang merupakan lembaga kehakiman tertinggi di Amerika tidak mengabulkan permohonan Trump, maka nasib presiden Amerika itu ke depan akan dipertanyakan. (HS)