Peran Intelektual dalam Rekonsiliasi Konflik India-Pakistan

Lebih dari 500 orang peneliti, intelektual dan akademisi India menyerukan rekonsiliasi konflik antara negaranya dengan Pakistan.

Dalam pernyataan bersama yang disampaikan hari Senin (4/3), mereka meminta New Delhi dan Islamabad meredakan permusuhan dan mengajak kedua pihak untuk menyelesaikan masalah melalui koridor hukum internasional dan hak asasi manusia. Para akademisi India ini menilai perang tidak akan bisa menyelesaikan konflik antara India dan Pakistan, apalagi masalah Kashmir. Sebaliknya perang justru akan mengancam keamanan kedua negara dan kawasan.  

Prakarsa kalangan intelektual India ini mengemuka setelah New Delhi dan Islamabad memasuki babak baru konflik yang menyeret kedua pihak di tepi perang. Konflik India dan Pakistan memanas setelah terjadi serangan teroris terhadap tentara India pada 14 Februari yang dibalas dengan serangan udara terhadap sebuah tempat yang diklaim sebagai pangkalan teroris oleh pihak New Delhi. Konflik semakin memuncak ketika serangan tersebut dibalas dengan penembakan terhadap jet tempur India oleh pasukan Pakistan, dan penyanderaan pilot India oleh otoritas keamanan Pakistan.

Para intelektual India memandang sengketa negaranya dengan Pakistan berakar dari masalah Kashmir, yang hanya bisa diselesaikan dengan dialog dan perundingan. Rakyat kedua negara juga menghendaki perdamaian terwujud.

Penegasan kalangan akademisi India mengenai koridor hukum internasional bagi penyelesaian konflik antara Islamabad dan New Delhi menyinggung resolusi PBB mengenai urgensi penyelenggaraan referendum bagi Kashmir. Masalahnya, India menolak resolusi tersebut, dan menentang setiap intervensi asing dalam masalah Kashmir.

Para analis internasional memandang kompetisi antara New Delhi dan Islamabad mendorong India untuk meningkatkan peran besarnya di bidang ekonomi di kawasan, dan Washington juga memberikan dukungan terhadap India untuk memainkan peran lebih besar di tingkat regional.

Kalangan akademisi dan masyarakat India memandang masalah Kashmir sebagai komoditas politik yang sering dipergunakan sebagai alat politik oleh pihak tertentu di negara ini untuk kepentingannya sendiri. Demikian juga dengan Pakistan. Oleh karena itu, Kashmir menjadi alat politik dan militer bagi arus politik tertentu di kedua negara tersebut.

India dan Pakistan dua kali berperang sejak krisis tahun 1947 hingga kini, yang berhubungan dengan masalah Kashmir. Masalahnya menjadi semakin kompleks karena kedua negara saat ini memiliki senjata nuklir, yang dampaknya tidak hanya merugikan India dan Pakistan saja, tapi juga keamanan regional dan internasional.

Di sisi lain, India yang sedang mengejar pertumbuhan ekonominya tidak tentarik untuk berkonfrontasi langsung dengan Pakistan. Meskipun demikian, New Delhi tetap melanjutkan konfliknya dengan Islamabad melalui Kashmir sebagai proksinya.

Mengenai masalah ini,  analis politik India, Reshmi Soda Puri mengatakan, "Masalah Kashmir adalah sebuah sengketa lama dan bersejarah antara Pakistan dan India. Instabilitas selama beberapa dekade di wilayah ini menunjukkan tidak adanya itikad politik yang kuat untuk menyelesaikan masalah. Sebab dukungan dari kedua negara selama bertahun-tahun tidak pernah muncul secara signifikan dan serius untuk menyelesaikan masalah,".

Masalah lain yang menjadi sorotan publik dunia, terutama kalangan akademisi adalah rendahnya perhatian Islamabad terhadap keamanan negaranya dari pengaruh kelompok-kelompok teroris yang memicu protes dari negara-negara tetangga. Para akademisi India memandang masalah terorisme tidak hanya masalah Pakistan atau India, saja tapi isu bersama yang harus diselesaikan dengan kerja sama yang baik dari berbagai kalangan, bukan dengan kekerasan dan perang, termasuk dengan membicarakan solusi bersama masalah Kashmir.(PH)