JCPOA dan Drama Politik Baru Trump

Sekitar 24 jam setelah pengumuman keputusan Iran untuk menurunkan beberapa komitmennya terhadap JCPOA, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sebanyak tiga kali menyerukan negosiasi dengan Iran.

"Saya ingin pejabat Iran mengontak saya. Mereka harus mengontak saya, dan saya siap untuk berdialog dengan mereka" kata Donald Trump dalam sebuah konferensi pers. 

Selama dua tahun terakhir, terutama setelah AS menarik diri dari perjanjian nuklir JCPOA di tahun lalu, para pejabat AS telah berulangkali mengklaim kesiapannya untuk bernegosiasi dengan Iran dan mengajak Republik Islam untuk kembali ke meja perundingan. Tapi ironisnya, Amerika Serikat sendiri justru menarik diri dari perundingan nuklir dan  menolak untuk memenuhi komitmennya. Oleh karena itu, negara yang perlu kembali ke meja perundingan adalah Amerika Serikat, bukan Iran.

Di satu sisi, mencapai titik temu dalam dialog antarnegara, tentu saja membutuhkan sejumlah pendukung sebelumnya, termasuk kebutuhan untuk mengakhiri kecaman, penghinaan dan ancaman. Sementara dalam beberapa bulan terakhir, pihak AS semakin masif melemparkan tudingan infaktual dan meningkatkan ancaman militernya terhadap Iran, termasuk dengan mengirimkan kapal perangnya disertai penempatan kapal tempur pembom B-52 di Teluk Persia demi mengancam Iran.

Di sisi lain, keputusan Donald Trump mengumumkan AS keluar dari JCPOA meningkatkan tingkat ketidakpercayaan Iran dan sebagian besar negara dunia terhadap AS. Kini, muncul keraguan serius dari para pemimpin dunia bahwa pelaksanaan perjanjian di masa depan negaranya dengan AS akan dengan mudah diabaikan begitu saja oleh presiden AS. Tampaknya, kekhawatiran yang sama juga menyebabkan dua putaran perundingan langsung pemimpin AS dan Korea Utara tidak membuahkan hasil signifikan. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dilakukan Iran atau negara manapun yang bernegosiasi dengan Amerika Serikat bergantung terhadap kepercayaannya terhadap otoritas AS dengan berkaca pada perilaku Trump.

Akhirnya, perkembangan selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa presiden Amerika Serikat, apakah dari kubu Demokrat seperti Barack Obama maupun partai Republik semacam Donald Trump, tidak memiliki wewenang untuk memenuhi janji-janji yang dibuat oleh pemerintah AS kepada pihak-pihak yang bernegosiasi.

Senator partai Republik, Tom Cotton menggambarkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh sejumlah senator mengenai kemungkinan kesepakatan mendatang dengan Iran dan ketentuan untuk mencabut sanksi, menjelaskan "Sanksi tidak bisa begitu saja dicabut oleh presiden dengan 'pena dan telepon'."

Dengan kata lain, jika rancangan undang-undang tersebut disahkan, maka presiden saat ini dan presiden mendatang Amerika Serikat tidak memiliki wewenang untuk mewujudkan janji-janjinya, karena ada 535 anggota Kongres AS yang memutuskannya. Dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh politik di Kongres, maka hasil dari setiap perjanjian negara lain dengan presiden AS sudah bisa ditebak nasibnya.

Di luar dari masalah ini, tampaknya tidak ada perubahan dalam nada ancaman dan penghinaan AS terhadap Iran. Masalah utamanya, AS justru harus membangun kepercayaan dari negara lain supaya mereka mendapat kepastian bahwa setiap kesepakatan yang telah dicapai akan dijalankan. Dengan demikian, klaim Trump bahwa masalah dengan Iran bisa diselesaikan hanya dengan sebuah kontak telpon tidak lebih dari sebuah isapan jempol belaka.(PH)