Protes DPR AS terhadap Perang Yaman

Para anggota Kongres AS selama beberapa bulan terakhir berupaya menekan Gedung Putih supaya menghentikan dukungannya terhadap koalisi Arab yang melanjutkan agresi militer di Yaman.

Dewan Perwakilan Rakyat AS hari Kamis, 11 Juli meloloskan rancangan undang-undang yang meminta Presiden AS, Donald Trump segera menghentikan dukungan militer bagi koalisi Saudi dalam perang Yaman. RUU ini didukung oleh 240 suara, dan ditentang 185 suara. 

Langkah partai Demokrat sebagai pengusung RUU ini di Kongres AS mengekspresikan oposisi serius mereka terhadap pendekatan kebijakan luar negeri pemerintah Trump. 

Beberapa minggu sebelumnya, Senat AS juga meloloskan prakarsa serupa mengenai penghentian dukungan AS terhadap koalisi Arab dalam perang Yaman. Setelah resolusi ini sahkan di DPR AS, akan dibentuk "Komite Konferensi" yang akan bertemu untuk menyelesaikan perbedaan yang ada pada kedua resolusi tersebut sehingga menjadi satu rancangan ketetapan.

Pada 17 April 2019, Trump memveto ketetapan Kongres AS yang menyerukan menghentikan dukungan militer AS terhadap koalisi Arab pimpinan rezim Al Saud dalam perang Yaman. Dia menggambarkan rencana itu sebagai upaya "yang tidak perlu dan berbahaya" untuk melemahkan otoritasnya dalam konstitusi AS.

Selanjutnya, pada 2 Mei 2019, Senat yang dikuasai kubu Republik tidak berhasil mengumpulkan suara yang memadai untuk menolak veto Trump, karena hanya mendapat dukungan daru 53 senator, padahal membutuhkan setidaknya dua pertiga dari suara di Senat AS, yaitu  67 suara.

Arab Saudi selama ini menjadi mitra strategis dan ekonomi bagi Washington di kawasan, sekaligus salah satu pembeli senjata terbesar  Amerika Serikat. Uni Emirat Arab (UEA) juga merupakan salah satu mitra regional penting Washington, yang telah menggelontorkan miliaran dolar setiap tahunnya kepada Amerika Serikat. Oleh karena itu, pemerintah Trump tidak mau mengurangi hubungannya dengan Arab Saudi dan UEA. William Hartung, seorang pakar politik di situs Lobelog menulis, "Berdasarkan data yang disampaikan program "pemantauan bantuan keamanan" di Pusat Kebijakan Internasional, sejak awal konflik Yaman pada Maret 2015 hingga kini, Amerika Serikat Senjata telah menjual senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) senilai lebih dari 68 miliar dolar,".

Pemboman masif yang dilakukan koalisi Arab pimpinan rezim Al Saud terhadap Yaman telah menyebabkan ribuan orang Yaman tewas dan cidera. Agresi miter tersebut juga menimbulkan kehancuran infrastruktur Yaman dan peningkatan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penyebaran penyakit menular di Yaman, sehingga PBB menggambarkan Yaman sebagai tempat terjadinya krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Saat ini sebanyak 22 juta orang yang membentuk 75 persen dari populasi Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan  internasional.

Kini, sekitar 9 juta orang di Yaman tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Amnesti International  dalam sebuah laporannya mengatakan bahwa negara-negara Barat harus memprioritaskan pemenuhan kewajibannya membantu kehidupan jutaan warga sipil Yaman, daripada hanya memikirkan keuntungan hasil penjualan senjatanya.

Sementara itu, pemerintah Trump terus mengambil langkah-langkah untuk melindungi koalisi rezim Al Saud  memveto RUU Kongres AS yang menentang dukungan Washington terhadap agresor Yaman. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap kejahatan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terhadap rakyat Yaman.

Amerika Serikat memiliki kontribusi penting dalam perang Yaman dengan menyediakan berbagai dukungan logistik, informasi, dan senjata. Dari sini jelas sekali Trump menjadi pihak yang mengobarkan berlanjutnya perang di Yaman, dan menyulut instabilitas di kawasan Asia Barat dengan tujuan untuk menjual senjata lebih banyak lagi dan bisa mengintervensi urusan negara-negara di kawasan itu.(PH)