Cara AS Halangi Kehadiran Rusia di PBB
Amerika Serikat sebagai negara tuan rumah Markas Besar PBB di New York, selalu memanfaatkan masalah penerbitan visa untuk delegasi negara lain sebagai alat untuk menekan para penentangnya.
Pemerintah AS menolak mengeluarkan visa untuk delegasi Rusia dan beberapa negara lain yang akan berpartisipasi dalam pertemuan Komisi Pertama Majelis Umum PBB.
Menyikapi pelanggaran komitmen oleh AS ini, pemerintah Rusia dan Iran menyerukan penundaan pertemuan Komisi Pertama Majelis Umum PBB yang menangani masalah pelucutan senjata dan keamanan internasional, dan juga Komisi Keenam yang membidangi masalah hukum.
Tujuh orang dari anggota delegasi Rusia yang harus menghadiri pertemuan Komisi Pertama Majelis Umum PBB, tidak memperoleh visa untuk memasuki wilayah AS.
Misi Tetap Iran untuk PBB pada Selasa lalu mengusulkan penangguhan pertemuan tersebut sampai sekjen PBB memberikan tanggapan atas tindakan licik AS. Perwakilan Rusia mendukung usulan itu, tetapi delegasi AS menentang penundaan pertemuan komisi tersebut.
Mengomentari situasi ini, Wakil Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky menyarankan tempat pertemuan Komite Pertama dipindahkan ke Wina atau Jenewa.
Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata di Kemenlu Rusia, Vladimir Yermakov juga mengatakan Washington dengan sengaja menghambat pekerjaan sejumlah delegasi ke PBB dalam upaya untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri.
"Kendala visa yang dihadapi beberapa delegasi karena kelalaian yang disengaja oleh Washington akan tanggung jawabnya sebagai negara tuan rumah. Washington telah membuat komitmen yang jelas untuk memastikan kelancaran acara-acara PBB di New York. Tetapi telah mengabaikan komitmen ini selama bertahun-tahun, menghalangi pekerjaan banyak delegasi," tambahnya.
AS menyalahgunakan posisinya sebagai tuan rumah Markas Besar PBB selama bertahun-tahun dan dalam banyak kasus, menolak menerbitkan visa atau menunda penerbitannya untuk mengganggu agenda delegasi negara lain seperti Rusia, Iran, Kuba, Venezuela, dan yang terbaru Cina.
Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini menerapkan pembatasan bagi para pejabat Cina dan Partai Komunis terkait pemberian visa.
Kedutaan Besar Cina di Washington memprotes langkah tersebut dan menyatakan bahwa tindakan AS melanggar norma-norma dasar hubungan internasional.
Pemerintah AS ingin menciptakan ketidakpastian bagi delegasi negara lain tentang partisipasi mereka di PBB dan sebenarnya sedang melancarkan sebuah perang psikologis. Di sisi lain, AS juga ingin menunjukkan kekuatannya di hadapan negara-negara yang menentang hegemoni mereka.
Menolak visa untuk delegasi negara lain adalah sebuah alarm berbahaya dalam kaitannya dengan komitmen AS terhadap PBB. Tindakan-tindakan seperti ini semakin merusak reputasi AS di kancah internasional. (RM)
