Dukungan AS terhadap Aksi Ilegal Zionis

Salah satu prinsip utama kebijakan luar negeri AS di era kepresidenan Donald Trump adalah dukungan tanpa syarat bagi Israel dan implementasi tindakan yang ditolak oleh presiden AS sebelumnya.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo Senin (18/11) menegaskan kembali dukungannya terhadap rezim Zionis Israel atas pendudukan wilayah Palestina. Pompeo mengklaim bahwa Washington telah mengubah kebijakannya mengenai permukiman Zionis di Tepi Barat, dengan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum internasional.

Pompeo bermaksud untuk mencabut dokumen hukum Departemen Luar Negeri AS terkait dengan tahun 1978. Dokumen tersebut menganggap pemukiman Zionis di wilayah Palestina yang diduduki tidak sesuai dengan hukum internasional. Langkah terbaru pemerintahan Trump menunjukkan dukungan penuh AS terhadap tindakan ilegal rezim Zionis, serta indikasi lain dari upaya berkelanjutan Washington untuk merusak upaya Palestina menjadi negara merdeka.

Tentu saja, Palestina dengan suara bulat menentang langkah AS tersebut. Perdana Menteri Otorita Palestina mengecam pernyataan Mike Pompeo, dan menilainya sebagai penghinaan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB.

Langkah AS tersebut memicu penentangan langsung dari Uni Eropa, yang menegaskan pihaknya akan terus memandang permukiman Zionis di wilayah yang diduduki ilegal. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini dalam sebuah pernyataan Selasa pag mengatakan, sikap Uni Eropa dalam masalah [ermukiman Israel sangat jelas dan tidak berubah; seluruh kegiatan permukiman Isarel dinyatakan ilegal menurut hukum internasional.

Tapi rezim Zionis terus mengabaikan resolusi PBB, khususnya Resolusi 242, dengan melanjutkan pembangunan pemukiman Zionis di Tepi Barat dengan dukungan AS.

Semua pemukiman Zionis ilegal menurut hukum internasional. Pada 23 Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2334 yang menyerukan rezim Zionis untuk segera menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang didudukinya.

Dengan membangun permukiman tersebut, rezim Zionis berupaya untuk mempengaruhi struktur geografis dan  demografis wilayah Palestina untuk kemudian digabungkan dalam wilayah yang didudukinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar negara dunia memandang permukiman rezim Zionis ilegal karena menduduki tanah-tanah ini dalam perang Juni 1967 dan sesuai konvensi Jenewa rezim Zionis dilarang membangun apapun di wilayah yang didudukinya.

Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu yang didukung penuh penuh oleh Trump justru membangun permukiman Zionis, bahkan berencana untuk membangun permukiman baru dan menghubungkannya dalam daerah pendudukan. Tapi penentangan publik internasional terhadap langkah rezim Zionis telah menyebabkan meningkatnya kecaman terhadap tindakan ilegal tersebut sehingga Isxrael semakin terisolasi. (PH)