Pars Today

Transformasi Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya kunjungan tak terduga Trump ke Afghanistan dan Pence ke Irak.

Selain itu, ada isu lainnya seperti AS habiskan 6,4 triliun dolar dan bunuh 800 ribu orang di Timteng, Trump pecat menteri angkatan laut AS dan penentangan atas dukungan AS terhadap pembangunan distrik Zionis.

Kunjungan Tak Terduga Trump dan Pence

Donald Trump tiba di Afghanistan pada Kamis lalu dalam perjalanan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini adalah perjalanan pertama Trump ke Afghanistan. Perjalanan itu, menurut Gedung Putih, bertujuan mengunjungi pasukan AS pada hari Thanksgiving. Selama perjalanan, Trump mengunjungi pangkalan militer AS di Bagram, pangkalan terbesar AS di Afghanistan.

Berbicara singkat kepada militer AS, Presiden Trump mengatakan bahwa ia telah melanjutkan kembali perundingan damai dengan Taliban. Karena ia yakin kelompok itu menginginkan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat.

"Taliban ingin meraih kesepakatan, sekarang kita akan melihat apakah kesepakatan itu akan nyata atau tidak. Tetapi mereka ingin mencapai kesepakatan. Tidak seperti di masa lalu, Taliban mendukung gencatan senjata. Kami mengatakan harus ada gencatan senjata, tetapi mereka mengatakan mereka tidak mau. Sekarang mereka ingin ada gencatan senjata. Saya percaya itu akan terjadi," ungkap Trump.

AS menginvasi dan menduduki Afghanistan pada tahun 2001 dengan dalih serangan 9/11. Presiden AS Donald Trump selama masa kampanye pemilu presiden dan setelah memasuki Gedung Putih berjanji akan menarik pasukan AS dari Afghanistan. Namun, janji ini tidak dipenuhi sampai sekarang, dan pasukan AS masih hadir di Afghanistan, bahkan dalam jumlah besar.

Sementara itu, Wakil presiden AS Mike Pence Sabtu lalu melakukan kunjungan ke Irak. Wakil presiden AS mengunjungi pangkalan militer Ayn al-Assad di barat Irak di mana pasukan Amerika ditempatkan di sana. Kunjungan Pence ke Irak dilakukan secara mendadak karena alasan keamanan.

Kunjungan Pence ke Irak memiliki sejumlah agenda seperti dialog telepon dengan Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi terkait instabilitas terbaru di Irak, mengunjungi pasukan Amerika dan bertemu dengan pemimpin otonomi Kurdistan, Nechirvan Barzani di Arbil.

Seperti kebiasaan pejabat Amerika, kunjungan Pence ke Irak juga dilakukan secara mendadak tanpa pengumuman sebelumnya. Dan tentu saja hal ini memicu protes dari petinggi dan partai Irak. Koalisi al-Nasr yang berafiliasi dengan Haider al-Abadi, mantan perdana menteri Irak merespon kunjungan wakil presiden Amerika ke Kurdistan tanpa mengunjungi Baghdad. Koalisi ini menekankan bahwa Baghdad ibukota Irak bukan Arbil.

Di statemen Koalisi al-Nasr disebutkan, "Kami menentang kesepakatan pemerintah Irak dengan persiapan kunjungan ini yang hanya terbatas di pangkalan Ain al-Assad dan Arbil. Alasan penentangan kami adalah kedaulatan Irak tidak diperhatikan."

Salah satu langkah inkonvensional Pence adalah ia tidak berkunjung ke Baghdad dan bertemu secara langsung dengan Adil Abdul-Mahdi, tapi ia hanya mengontak perdana menteri Irak dari Ain al-Assad membahas kondisi dalam negeri Irak. Hal ini telah memicu protes keras.

AS Habiskan 6,4 Triliun Dolar dan Bunuh 800 Ribu Orang di Timteng

Hasil penelitian baru di Amerika Serikat menunjukkan, perang-perang selama hampir dua dekade yang dilakukan Amerika dengan dalih "Global War on Terror" sampai sekarang telah menewaskan lebih dari 800 ribu orang dan menghabiskan dana 6,4 triliun dolar.

Situs Task and Purpose melaporkan, hasil penelitian baru terkait proyek biaya perang Universitas Brown, Amerika, atau Brown University's Costs of War disebutkan, dalam perang-perang yang dilancarkan Amerika di Asia Barat, sedikitnya 801.000 orang tewas yang setengahnya adalah warga sipil.

Ditambahkannya, selain itu, perang yang dilakukan dengan dalih melawan terorisme itu menghabiskan dana 6,4 triliun dolar.

Menurut situs Task and Purpose, para peneliti memperingatkan bahwa data sebenarnya korban tewas dan biaya perang, kemungkinan lebih dari apa yang disampaikan, pasalnya kajian ini hanya menghitung korban tewas akibat serangan dan ledakan langsung oleh drone atau bom, namun tidak menghitung jumlah korban tewas tidak langsung akibat perang.

Bahkan, imbuhnya, korban tewas langsung dalam perang juga tidak seratus persen benar karena mungkin saja misalnya dalam operasi perebutan Mosul, dan kota lain dari tangan Daesh, puluhan ribu warga sipil kehilangan nyawa, tapi jasad mereka tidak ditemukan.

Trump Pecat Menteri Angkatan Laut AS

Menteri Angkatan Laut AS, Richard Spencer dipecat setelah menolak melaksanakan perintah Presiden Donald Trump yang disampaikan lewat cuitan di Twitter-nya. Kamis lalu, Trump melalui akun Twitter-nya meminta Spencer untuk meninggalkan jabatannya. Namun, permintaan tidak formal ini ditolak olehnya.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper pada Ahad malam lalu, telah meminta Spencer untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara itu, juru bicara Pentagon, Jonathan Hoffman menyatakan bahwa Spencer telah kehilangan kepercayaan setelah terlibat perdebatan dengan Gedung Putih mengenai nasib seorang anggota Navy SEAL, Edward Gallagher.

"Spencer telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Pentagon atas permintaan menteri pertahanan," tambahnya.

Edward Gallagher dituduh melakukan kejahatan perang serius selama bertugas di Irak, tetapi pengadilan militer menyatakan bahwa ia hanya bersalah atas pelanggaran kecil dan diturunkan pangkatnya. Gallagher dituduh menikam seorang tahanan Daesh dengan pisau di penjara Irak, melepaskan tembakan terhadap warga sipil, dan mengancam akan membunuh rekan-rekannya sesama SEAL.

Dalam kasus ini, Spencer ingin menegakkan disiplin militer terhadap Gallagher sehingga ia bisa dipecat dari Navy SEAL.

Trump tidak terima dengan putusan pengadilan dan mengembalikan pangkat Gallagher dan memastikan bahwa ia tidak akan dikeluarkan dari keanggotaan SEAL. Gallagher adalah salah satu dari tiga tentara AS pelaku kejahatan perang, yang memperoleh ampunan dari Trump pekan lalu.

Penentangan atas Dukungan AS terhadap Pembangunan Distrik Zionis

Dukungan penuh petinggi Gedung Putih terhadap kebijakan rezim Zionis Israel khususnya pelegalan sebagian proyek distrik Zionis di Tepi Barat Sungai Jordan bukan saja membangkitkan kemarahan publik dunia, tapi pengabaian hukum internasional yang menilai proyek ini melanggar hukum, telah memaksa sejumlah wakil Demokrat di DPR negara ini mengecam pelegalan kebijakan distrik Zionis oleh pemerintah Trump.

Sekaitan dengan ini, sebanyak 107 anggota Demokrat di DPR pada 22 November seraya menandatangani surat terbuka meminta Menlu Mike Pompeo meralat statemennya terkait dukungan terhadap pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat dan Quds pendudukan.

Mike Pompeo 18 November lalu dalam sebuah pidatonya seraya menjelaskan bahwa Washington mengubah kebijakannya terkait pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat dan mengklaim proyek ini dengan sendirinya tidak melanggar hukum internasional.

Statemen Pompoe dirilis ketika Dewan Keamanan PBB pada 23 Desember 2016 seraya meratifikasi resolusi 2334 meminta Israel segera dan secara total menghentikan seluruh proyek pembangunan distriknya di wilayah Palestina pendudukan.

Berdasarkan hukum internasional, seluruh distrik ini ilegal. Sementara itu, Israel seraya mengabaikan hukum internasional dan permintaan masyarakat dunia, terus melanjutkan pembangunan distrik Zionisnya di bumi Palestina pendudukan. Sejatinya petinggi Israel melalui proyek ini berusaha mengubah struktur geografi dan demografi wilayah Palestina dan memberi citra Zionis terhadap wilayah yang mereka duduki tersebut.

Bernie Sanders, senator Amerika terkait hal ini mengatakan, distrik Zionis Israel ilegal dan Trump dengan sikapnya ini yang dimaksudkan untuk memuaskan pendukung ekstrimnya kembali membuat Amerika kian terkucil.