Sanksi Baru Amerika terhadap Kuba

Normalisasi hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat telah dimulai sejak akhir periode pemerintahan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, bahkan Kedutaan Besar Amerika telah dibuka kembali Kuba, dan sebaliknya.

Namun setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS pada tanggal 20 Januari 2017 dan mengambil kebijakan keras terhadap pemerintah Havana, hubungan Kuba dengan Amerika memanas. Trump mengesampingkan inisiatif de-eskalasi yang diterapkan Obama untuk meningkatkan hubungan Amerika dengan Kuba.

Pemerintah Trump meninggalkan proses pemulihan hubungan dengan Kuba dan menggantinya dengan menerapkan berbagai tekanan terhadap pemerintah Havana, terutama pengumuman sanksi-sanksi baru terhadap Kuba.

Kementerian Luar Negeri AS baru-baru ini memasukkan Menteri Pertahanan Kuba Leopoldo Cintra Frias ke dalam daftar sanksi karena mendukung Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Kemlu AS pada hari Kamis, 3 Januari 2020 mengumumkan penerapan sanksi terhadap Menhan Kuba atas tuduhan pelanggaran HAM dan dukungan kepada Maduro. AS melarang Leopoldo Cintra Frias dan keluarganya masuk ke Amerika.

Kemlu AS mengklaim bahwa Menhan Kuba mendukung apa yang disebutnya sebagai perilaku kejam, tidak manusiawi dan memalukan pemerintah Venezuela.

Sanksi terhadap Menhan Kuba diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada Kamis dalam sebuah pernyataan. Bukan hanya Cintra, anak-anaknya, yakni Deborah Cintra Gonzalez dan Leopoldo Cintra Gonzalez, juga dijerat dengan sanksi.

Pompeo mengatakan, Cintra yang menduduki kursi jabatan dengan nama resmi Menteri Angkatan Bersenjata Revolusioner Kuba (MINFAR) telah terlibat dalam penyiksaan orang-orang Venezuela karena sikap anti-Maduro. Sanksi yang dijatuhkan pada Cintra dan anak-anaknya adalah larangan masuk ke Amerika.

Ini bukan pertama kalinya AS memberlakukan sanksi terhadap seorang pejabat senior Kuba dengan dalih mendukung Maduro. Pada September 2019, Kemlu AS juga telah memasukkan nama mantan Presiden Kuba dan pemimpin Partai Komunis di negara ini Raul Castro dan empat anaknya ke dalam daftar sanksi dengan dalih serupa.

Washington berulang kali menuding Havana memberikan dukungan langsung kepada Presiden Maduro. Pemerintah Trump mengklaim bahwa Kuba telah menempatkan sejumlah banyak pasukan intelijen dan keamanan di Venezuela untuk membantu Maduro.

AS secara terang-terangan berusaha untuk menggulingkan Maduro. Oleh karena itu, selama berbulan-bulan Venezuela diembargo oleh Amerika termasuk sanksi minyak. Washington juga mencampuri urusan dalam negeri Venezuela dan memberikan dukungan penuh kepada oposisi di negara ini.

AS memberlakukan berbagai sanksi terhadap Kuba dengan alasan hubungan dekat Havana dengan Caracas. Washington juga menuding Kuba memberikan beragam bantuan kepada Venezuela terkait dengan minyak.

Menlu Kuba Bruno Rodriguez dalam tweetnya mengecam sanksi sepihak AS terhadap negaranya. Dia menulis, AS tidak memiliki hak untuk menerapkan sanksi sepihak terhaap perusahan-perusahan Kuba atau terhadap setiap negara yang melakukan perdagangan dengan Venezuela. Ini adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan hukum yang berlaku dalam perdagangan serta serangan terhadap negara-negara yang  berdaulat dan independen.

AS menuding Kuba mancampuri urusan internal Venezuela, sementara Washington sendiri memberikan dukungan nyata kepada pemimpin oposisi Venezuela Juan Guido, dan bahkan menuntut penggulingan pemerintahan Maduro.

Para pajabat senior Kuba secara tegas membantah tuduhan  Amerika terkait campur tangan dalam urusan Venezuela. Presiden Venezuela Miguel Diaz-Cane menyebut tuduhan AS bahwa Havana membantu Maduro dengan mengirim militer sebagai tuduhan yang tidak berdasar.

Miguel Diaz-Cane dalam tweetnya menulis, Amerika yang memiliki hampir 800 pangkalan militer dan ratusan ribu pasukan di seluruh dunia, menuduh Kuba menempatkan pasukan di Venezuela. Tuduhan ini adalah serangan terhadap dua negara independen.

Tujuan AS melontarkan tuduhan tak berdasar terhadap Kuba dan menerapkan berbagai sanksi ekonomi dan finansial, termasuk sanksi terhadap Menhan negara ini adalah untuk melemahkan pemerintahan kiri Kuba dan pada akhirnya untuk meruntuhkan pemerintah Havana. Hal ini seperti yang diupayakan AS terhadap Venezuela. (RA)