Pembatasan Wewenang Perang Trump

Pendekatan haus perang Presiden AS Donald Trump terhadap Iran setelah aksi teror secara pengecut terhadap Syahid Soleimani dan rekan-rekannya telah meningkatkan kekhawatiran di Kongres AS, khususnya partai Demokrat yang berusaha membatasi wewenang Trump dalam urusan perang dengan Iran.

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui pembatasan wewenang Trump dalam urusan perang dengan Iran, kini giliran Senat AS akan memberikan suaranya pada hari Kamis, 13 Februari  2020. Kali ini, Donald Trump kembali mendesak para senator untuk menolak menyetujui rencana tersebut.

Trump dalam cuitan di akun Twitternya hari Rabu menulis,"Ini penting untuk keamanan negara kita, sehingga Senat AS tidak boleh menyetujui resolusi mengenai wewenang perang dengan Iran. Kami sedang bertindak sangat baik dalam masalah Iran, dan kini bukan saatnya untuk menunjukkan kelemahan."

Trump sekali lagi membuat pernyataan tak berdasar tentang pembunuhan Syahid Soleimani dengan mengklaim bahwa orang-orang Amerika mendukung langkah tersebut. Presiden AS mengatakan, "Jika tangan saya diikat, Iran akan berada dalam kondisi yang baik. [Resolusi ini] mengirimkan sinyal yang sangat buruk. Demokrat hanya melakukannya untuk memukul Partai Republik. Jangan biarkan itu terjadi,".

Berdasarkan rancangan resolusi yang akan diputuskan oleh Senat AS malam ini, masalah pembatasan wewenang perang AS di Irak dengan bersandar pada aksi teror terhadap Letjen Qassem Soleimani, dan setiap deklarasi perang terhadap Iran harus mendapat persetujuan dari Kongres AS. Senator Demokrat Tim Kaine menyerukan supaya Trump mengurangi semua permusuhannya terhadap Iran dalam waktu 30 hari hari, kecuali Senat menyetujuinya.

Gedung Putih telah mengancam akan memveto rancangan resolusi ini jika Senat menyetujuinya. Pemimpin mayoritas Senat AS, Mitch McConnell menentang resolusi yang membatasi wewenang perang presiden. Meskipun demikian, ia sendiri mengakui terjadinya perpecahan di tubuh Partai Republik menyikapi masalah ini.

Senator Demokrat, Tim Kaine, sebagai pengusung resolusi ini menyatakan bahwa prakarsanya tidak berhubungan dengan sosok Trump atau jabatan presiden sama sekali, tetapi lebih merupakan penegasan dari wewenang Kongres AS dalam masalah perang terhadap negara lain. Ia menolak klaim Trump dan para pendukungnya, dengan mengatakan, "Justru sebaliknya, ketika kita bersikeras terhadap supremasi hukum, apalagi di dunia yang membutuhkan lebih banyak hukum. Ini adalah keputusan yang mendasar dan konstitusional. Kita memiliki hukum yang harus kita patuhi dan tegakkan. Oleh karena itu, kita katakan bahwa ini keputusan yang tepat,".

Demokrat percaya bahwa Trump dan presiden AS lainnya harus memiliki wewenang dan kemampuan untuk membela Amerika Serikat dari serangan yang mungkin akan segera terjadi, tetapi wewenang dalam masalah perang membutuhkan persetujuan akhir dari Kongres AS.

Tampaknya, ini akan menjadi masalah kedua kalinya bagi Trump. Tahun lalu, para senator mengeluarkan resolusi pembatasan wewenang perang Trump yang bertujuan membatasi dukungan militer AS terhadap koalisi Saudi dalam perang Yaman, tapi diveto oleh Trump. Sejatinya, meningkatnya gelombang penentangan kubu Demokrat terhadap kebijakan Trump mengenai berbagai masalah menunjukkan perlawanan serius di tubuh struktur politik AS terhadap ambisi perang Trump dan kebijakan unilateralismenya.(PH)