Trik Baru AS untuk Mempertahankan Embargo Senjata Iran

Embargo senjata Iran akan berakhir pada 20 Oktober 2020 berdasarkan perjanjian nuklir JCPOA dan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB. Namun, Amerika Serikat meninggalkan perjanjian itu pada Mei 2018 dan menentang keras rencana mengakhiri embargo senjata Iran.

Surat kabar The Washington Post baru-baru ini melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sedang mencari cara untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran.

Dia sedang menyusun sebuah proposal atas dasar argumentasi hukum bahwa Washington tetap masih berstatus sebagai anggota Kelompok 5+1 meskipun telah keluar dari JCPOA.

AS mencoba menegaskan bahwa dari segi hukum, pihaknya masih berstatus sebagai sebuah pemerintah yang terlibat dalam perjanjian nuklir JCPOA. Jika nanti Dewan Keamanan menolak memperpanjang embargo senjata Iran, AS dengan alasan sebagai salah satu anggota JCPOA, akan mengancam penerapan sanksi yang lebih keras terhadap Iran dan mengembalikan semua sanksi yang berlaku sebelum perjanjian nuklir 2015 dicapai.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi rumit Washington untuk menekan Dewan Keamanan agar memperpanjang embargo senjata Iran atau AS akan menerapkan sanksi yang lebih keras.

Pemerintahan Trump menyiapkan proposal tersebut sebagai bagian dari langkah untuk mendorong sebuah resolusi baru di Dewan Keamanan, di mana negara-negara akan dilarang untuk menjual senjata konvensional ke Iran.

Pompeo baru-baru ini kembali menuding Iran sebagai negara terdepan dalam mendukung terorisme dan anti-Semit. Oleh karena itu, Iran tidak boleh diizinkan membeli dan menjual senjata konvensional.

“Sebelum Asia Barat (Timur Tengah) memasuki babak baru perlombaan senjata, Dewan Keamanan harus memperpanjang embargo senjata terhadap Iran,” tulisnya via akun Twitter pada 18 April lalu.  

Resolusi 2231 Dewan Keamanan yang mulai berlaku sejak 2016, melarang impor dan ekspor senjata dari dan oleh Iran selama lima tahun. Larangan ini akan berakhir pada Oktober 2020. Setelah periode ini, Iran dapat membeli senjata dari negara-negara lain atau mengekspor senjatanya ke luar negeri.

Saat ini, tidak satupun dari anggota Kelompok 4+1 yang memprotes pembatalan embargo senjata Iran dan mereka menganggap kekhawatiran AS tidak berdasar, seperti yang disampaikan oleh Rusia.

Moskow percaya bahwa permintaan Washington adalah tidak berdasar, tidak sah, dan tidak ada alasan untuk membahasnya. Kementerian Luar Negeri Rusia menekankan embargo senjata terhadap Iran bersifat temporal dan berakhir pada Oktober 2020.

Dirjen Badan Pengendalian Senjata dan Proliferasi di Kemenlu Rusia, Vladimir Yermakov mengatakan sama sekali tidak ada konsultasi dan pembahasan resmi tentang peninjauan ulang resolusi 2231, tidak di Dewan Keamanan PBB dan tidak pula di tempat lain.

Dengan demikian, setiap upaya untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, secara pasti akan ditentang oleh Rusia dan Cina di Dewan Keamanan.

Ini adalah sebuah masalah yang bahkan diakui oleh politisi senior Amerika. Menurut mantan juru runding senior AS, Wendy Sherman, Rusia dan Cina tidak akan pernah menginginkan sebuah embargo senjata terhadap Iran.

Perlu dicatat bahwa Iran – yang berada di bawah sanksi dan embargo selama puluhan tahun – tidak membeli senjata yang dilarang oleh resolusi PBB. Sebaliknya, Republik Islam mengandalkan potensi dalam negeri untuk mendesain dan memproduksi berbagai jenis senjata, rudal, radar, dan perangkat perang elektronik. Produk-produk Iran bahkan diminati oleh banyak negara lain. (RM)