Pars Today

Aksi ilegal dan anti-kemanusiaan yang dilakukan rezim Zionis Israel terhadap rakyat tertindas Palestina dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat, dan selain membunuh warga Palestina di Gaza, Israel juga memperluas pembangunan distrik di Tepi Barat, bahkan mempercepatnya.

Di sisi lain, Israel bermaksud menggabungkan sejumlah besar wilayah Tepi Barat ke dalam kekuasaannya hingga musim panas tahun 2020. Menanggapi hal ini, Rusia memberi peringatan keras kepada Israel.

Kementerian Luar Negeri Rusia baru-baru ini merespon langkah pemerintah Otorita Ramallah Palestina yang menghentikan kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat dan Israel, serta menegaskan bahwa langkah ekspansionis Israel memicu gelombang kekerasan baru di wilayah Palestina.

Menurut Kemenlu Rusia, langkah ekspansionis Israel dapat menciptakan kekerasan, dan pertempuran baru di wilayah Palestina, serta mengancam keamanan kawasan. Rusia juga memperingatkan Israel, karena rezim ini tidak pernah mematuhi aturan internasional yang mengatur upaya deeskalasi ketegangan di Asia Barat.

Menlu Rusia Sergei Lavrov, Rabu (20/5) malam dalam wawancara dengan sejawatnya dari Israel, Gabi Ashkenazi, menyampaikan penentangan keras Moskow atas penggabungan Tepi Barat ke wilayah pendudukan.

Pada kenyataannya Rusia meyakini bahwa langkah Israel dilakukan semata-mata untuk menciptakan ketegangan, dan menyulut pertempuran yang lebih luas di Palestina, juga meningkatkan ancaman keamanan di Asia Barat, yang sekarangpun sudah sedemikian panas akibat serangan Israel ke poros perlawanan dan Suriah, serta pelanggaran wilayah Lebanon.

Israel bermaksud menggabungkan sejumlah wilayah Tepi Barat yang didudukinya pada perang tahun 1967 mulai bulan Juli 2020 nanti. Saat ini sekitar 52 persen wilayah Tepi Barat dikontrol langsung oleh Israel. Selain 15 distrik ilegal di Baitul Moqadas Timur, pada akhir tahun 2019, lebih dari 150 distrik baru, dan 128 pos militer ilegal didirikan Israel di Tepi Barat, berikut penempatan 670 ribu pemukim Zionis.

Proyek Israel ini mendapat dukungan penuh dari Amerika. Presiden Donald Trump akhir bulan Januari 2020 lalu dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, meluncurkan proyek Kesepakatan Abad yang diklaim untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Berdasarkan prakarsa Trump ini, kota Al Quds sepenuhnya diserahkan kepada Israel sebagai ibukota rezim ini, dan hanya sebagian kecil wilayah di pinggiran kota Al Quds yang diberikan kepada pemerintah Palestina. Pada saat yang sama, Israel diberi hak menggabungkan minimal 30 persen wilayah Tepi Barat, dan membangun distrik Zionis di atasnya. Tak syak Kesepakatan Abad memicu protes luas internasional termasuk dari Rusia.

Utusan khusus Rusia untuk Asia Barat yang juga Deputi Menlu Rusia, Mikhail Bogdanov mengatakan, dalam pandangan Moskow, dukungan terhadap proyek Kesepakatan Abad yang digagas Amerika, dan diklaim untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, tidak mungkin diterima.

Tentu saja Palestina, termasuk Otorita Ramallah menentang keras proyek ini dan penggabungan sebagian wilayah Tepi Barat ke Israel. Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, Saeb Erekat, Jumat (22/5) dinihari mengabarkan penghentian kerja sama Otorita Ramallah dengan Dinas Intelijen Amerika, CIA, dan ia sudah menyampaikan keputusan ini kepada Washington.

Erekat menegaskan, rakyat Palestina sendiri yang akan melindungi keamanan, konsitusi dan ketertiban umum di wilayahnya.

Sebelumnya Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas memprotes rencana penggabungan sebagian wilayah Tepi Barat ke Israel, dan mengumumkan berakhirnya koordinasi keamanan dengan Israel dan Amerika.

Tekanan internasional terhadap Israel terkait rencana penggabungan Tepi Barat secara praktis muncul dari tiga anggota Komite Segiempat yaitu PBB, Uni Eropa dan Rusia, hal ini membuktikan bahwa Amerika sebagai anggota keempat komite ini terkucil karena dukungannya terhadap Israel. (HS)