Sanksi Baru AS; Upaya Sia-sia Lemahkan Iran

Pemerintah Donald Trump mengerahkan segenap upaya dan energinya untuk memaksa Republik Islam Iran bertekuk lutut melalui kampanye represi maksimum terhadap Tehran.

Setelah keluar secara sepihak dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) pada Mei 2018, Trump menjatuhkan sanksi paling keras terhadap Iran. Meski pendekatan ini tetap gagal dan tidak pernah berhasil, namun Washington sampai saat ini masih terus memanfaatkan metode ini untuk memaksa Iran menyerah.

Sekaitan dengan ini, Amerika Kamis (25/6/2020) kembali menjatuhkan babak baru sanksi terhadap Iran. Sanksi ini dijatuhkan terhadap delapan perusahaan yang bergerak di bidang baja dan seluruh industri logam. Di antara perusahaan Iran yang dijatuhi sanksi AS ini adalah perusahaan baja Sirjan, Iran Central Iron Ore Company dan perusahaan baja Matil.

Di statemen Kementerian Keuangan AS disebutkan bahwa instansi ini menjatuhkan saksi terhadap empat perusahaan baja, aluminium dan besi yang aktif di sektor baja Iran, termasuk sebuah anak perusahaan Mobarakeh Steel Company di Hong Kong. Lembaga Amerika ini juga menempatkan sebuah perwakilan penjualan di Jerman dan tiga perwakilan di Uni Emirat Arab (UEA) karena kepemilikan atau manajernya dari Mobarakeh Steel Company Iran.

Sanksi ini diberlakukan di bawah perintah eksekutif 13871 yang menuntut penerapan sanksi terhadap sektor besi, baja dan aluminium Iran. Perusahaan baja Mobarakeh sebelumnya di tahun 2018 juga ditempatkan di list sanksi AS. Perusahaan baja Mobarakeh Isfahan merupakan produsen baja terbesar di Asia Barat dan Afrika utara dan menurut laporan sumber AS, perusahaan ini memiliki andil satu persen di Produk Bruto Iran (PDB).

Washington menuding Tehran menggunakan keuntungan produsen baja dan perwakilan penjualan asing untuk menjamin kebutuhan finansial aksi-aksinya di seluruh dunia. Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin terkait sanksi terbaru ini mengatakan, "Iran memanfaatkan keuntungan produsen baja dan perwakilan penjualan asing untuk menjamin dana finansial perilaku pengobaran instabilitasnya di seluruh dunia. Amerika Serikat komitmen akan mengucilkan sektor utama ekonomi Iran sehingga pendapatan sektor ini dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Iran."

Washington ketika mengklaim dirinya memiliki kekhawatiran atas kesejahteraan rakyat Iran, sanksi keras AS dan eskalasi represi sanksi pemerintah Trump hanya membuat kehidupan rakyat Iran semakin sulit. Pemerintah Turmp berharap dapat mengobarkan instabilitas dan kerusuhan di dalam negeri Iran melalui strategi kemuskinan dan pemberontakan.

Washington mengklaim bahwa dengan penerapan sanks paling keras sepanjang sejarah terhadap Iran dalam koridor pendekatan represi maksimum, mampu memaksa Tehran bertekuk lutut dan menyerah terhadap 12 tuntutan Amerika yang digulirkan Menlu Mike Pompeo pada Mei 2018. Namun demikian, resistensi mengagumkan rakyat Iran melawan sanksi telah membuat pemerintah Trump putus asa dan mendorong AS melakukan langkah-langkah provokatif seperti mencantumkan nama IRGC di list kelompok teroris, teror terhadap Syahid Qassem Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC, sanksi terhadap petinggi Iran serta sesekali sanksi terpisah terhadap perusahaan dan individu baru dengan berbagai dalih khususnya bantuan mereka meningkatkan kekuatan ekonomi terutama berlanjutnya ekspor Iran.

Presiden AS Donald Trump berjanji dengan keluar dari JCPOA dan menerapkan pendekatan represi maksimum, dirinya akan mampu menyeret Iran untuk duduk di meja perundingan dan mencapai apa yang ia klaim sebagai kesepakatan yang lebih baik. Petinggi pemerintah Trump berulang kali mengklaim bahwa strategi represi maksimum sukses meraih tujuan Washington, khususnya merusak perekonomian Iran. Di antaranya Mike Pompeo hari Kamis mengklaim bahwa kampanye represi maksimum terhadap Iran sukses. Ia mengatakan, "Tak ada keraguan bahwa kampanye represi maksimum terhadap Iran sukses."

Setelah lebih dari dua tahun berlalu dari kampanye represi maksimum terhadap Iran, Trump tetap gagal meraih ambisinya terhadap Tehran. Oleh karena itu, khususnya menjelang pilpres November 2020, ia mendapat kritikan pedas dari berbagai kelompok di Amerika.

Para kritikus Trump menuding presiden Amerika ini tidak memiliki strategi jelas dan efektif terhadap Iran, memperparah tensi dengan Iran tanpa alasan, serta memisahkan Amerika dari sekutunya.

Bagaimana pun juga eskalasi represi sanksi terhadap Republik Islam Iran di tengah-tengah pandemi Corona mengindikasikan bahwa pemerintah Trump mengabaikan sisi kemanusiaan dan menurut Jamal Zahran, dosen hubungan internasional, "Berlanjutnya sanksi Amerika terhadap Iran di kondisi pandemi COVID-19 di negara ini sebuah kejahatan anti kemanusiaan." (MF)