Game Baru AS terhadap Venezuela
Setelah gagal menggulingkan pemerintahan berdaulat di Venezuela yang dipimpin Nicolas Maduro, AS bersama sekutunya melancarkan game baru terhadap Caracas dengan menyuarakan pembentukan pemerintahan transisi.
Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza mengkritik pernyataan bersama Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyerukan supaya Caracas membentuk pemerintahan transisi, dan menilainya sebagai dikte Washington yang tidak masuk akal dan konyol.
Arreaza mengatakan, Menteri Luar Negeri AS Pompeo telah memerintahkan sekelompok negara satelit untuk menandatangani pernyataan intervensionis yang tidak rasional sebagaimana dikeluarkan oleh Elliott Abrams, utusan AS urusan Venezuela, dengan tujuan menyabotase pemilu parlemen Venezuela. Ia menilai langkah terbaru AS ini menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap demokrasi dengan menjegal penyelenggaraan pemilu legislatif di Venezuela.
Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Grup Lima dalam pernyataan bersama pada hari Jumat (15/8/2020) mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi jika Venezuela membentuk pemerintahan transisi yang komprehensif.
Venezuela telah lama menjadi sasaran kebijakan sanksi AS. Para pejabat AS telah meningkatkan tekanan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro melalui sanksi moneter dan perbankan yang meluas, serta sanksi energi. Pada saat yang sama, AS dan sekutunya berupaya menyulut kerusuhan sosial dan ekonomi di Venezuela, sembari memberikan dukungan terhadap pemimpin oposisi Juan Guido sebagai presiden bonekanya. Selama beberapa tahun terakhir, Washington juga berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Maduro dengan menyusup ke tubuh militer untuk memuluskan kudeta.
Selama ini, pemerintah sayap kiri Maduro dan kebijakannya yang adil dan anti-kolonial tidak didukung oleh para pejabat Washington. Dari kacamata Gedung Putih, negara-negara Amerika Latin dianggap halaman belakang Amerika, oleh karena itu mereka harus bertindak di bawah dikte Washington. Namun sejauh ini, upaya Washington untuk menggulingkan Maduro yang dianggap membangkang titah AS membentur dinding. Pejabat Gedung Putih juga kecewa dengan kinerja Guido dan meragukan popularitasnya di tengah masyarakat Venezuela.
Bahkan Presiden AS, Donald Trump pernah mengatakan, "Saya tidak mempercayai pemimpin oposisi Venezuela Juan Guido. Dia gagal, meskipun mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan negara lain,".
Kini, mereka menempuh jalan lain untuk mendesak supaya Maduro mundur dengan menjanjikan pencabutan sanksi terhadap Venezuela. Langkah ini diambil AS di tengah upaya partai-partai Venezuela mempersiapkan calonnya dalam pemilu legislatif, tetapi partai-partai oposisi yang mengamini kebijakan AS justru memboikot pemilu legislatif yang akan datang.
Ketika pemerintah Caracas telah mengundang negara-negara asing untuk memantau proses pemilu di negaranya, AS dan Uni Eropa justru menghembuskan provokasi penggembosan penyelenggaraan pemilu dan mendesak penundaannya.
Menteri Luar Negeri Venezuela mengecam tindakan ilegal dan menindas pemerintahan Trump terhadap rakyat dan pemerintah Venezuela. Arreaza mengatakan bahwa pemerintahan Trump tidak lebih dari sekte fasis yang menggunakan sanksi dan narasi sewenang-wenangnya untuk menguasai dunia.
Selama beberapa pekan terakhir, keberhasilan Venezuela dalam kerja sama dengan Iran yang memasok bahan bakar yang dibutuhkannya, serta pembukaan toko Iran pertama yang memasok kebutuhan pokok rakyat Venezuela telah membuat para pejabat AS semakin mengakui kegagalan kebijakan sanksinya terhadap Caracas.
Chuck Schumer, pemimpin kubu minoritas Demokrat di Senat AS memandang Trump tidak berhasil mengakhiri pemerintahan Maduro, bahkan sebaliknya pemerintahan Maduro lebih kuat menghadapi kebijakan sanksi Trump terhadap Venezuela.
Kini, AS menyerukan pemerintah transisi. Terlepas dari semua kekalahan tersebut, para pejabat Washington tampaknya masih bermimpi untuk mengambilalih kendali negara Amerika Latin yang kuat ini, meskipun terus membentur dinding.(PH)
