Hubungan Erat Jerman dengan Rezim Zionis Israel

Pemerintah Jerman resmi memasukkan Gerakan Muqawama Islam Lebanon Hizbullah ke dalam daftar hitam organisasi teroris. Seluruh kegiatan terkait Hizbullah dilarang dilakukan di Jerman.

Kementerian Dalam Negeri Jerman mengeluarkan keputusan tersebut pada hari Kamis, 30 April 2020. Tak lama setelah keputusan ini, polisi Jerman langsung melakukan operasi penangkapan anggota Hizbullah.

Empat masjid dianggap terkait dengan Hizbullah di North Rhine-Westphalia, Bremen, dan Berlin, menjadi tempat penyergapan aparat. Namun tidak disebutkan berapa anggota Hizbullah yang ditangkap.

Pada Desember 2019, parlemen Jerman mendesak Kanselir Angela Merkel untuk melarang seluruh aktivitas Hizbullah dan memasukkannya ke dalam daftar hitam terorisme

Sebelum Jerman, Amerika Serikat telah melakukan langkah serupa. Desakan agar Jerman mengakui Hizbullah sebagai teroris juga datang dari AS dan rezim Zionis Israel.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Sayid Abbas Mousavi menganggap langkah pemerintah Jerman memasukkan nama Hizbullah Lebanon ke dalam daftar organisasi teroris demi kepentingan rezim Zionis Israel dan AS.  

Sayid Abbas Mousavi pada Kamis malam, 30 April 2020 malam mengecam keras langkah pemerintah Jerman menuduh Hizbullah kelompok penyebar aksi bersenjata dengan instrumen teror.

Mousavi menuturkan, sepertinya beberapa negara Eropa mengambil sikap tanpa memperhatikan realitas yang terjadi di kawasan Asia Barat, dan hanya memikirkan kepentingan mesin propaganda Israel dan Amerika.

Ia menambahkan, keputusan Jerman sangat tidak menghormati pemerintah dan rakyat Lebanon, karena Hizbillah adalah bagian resmi dan legal dari pemerintah serta parlemen negara ini. Hizbullah selalu menjadi partai politik berpengaruh yang berusaha menciptakan stabilitas politik di Lebanon, dan mendapat dukungan luas dari rakyat negara ini dan kawasan.

"Keputusan Jerman juga menunjukkan sikap yang sangat tidak bijak terhadap sebuah kelompok yang memainkan peran kunci dalam perang melawan terorisme Daesh (ISIS) di kawasan. Oleh karena itu pemerintah Jerman harus siap menerima dampak negatif keputusannya yang melawan kelompok-kelompok anti-teror yang sebenarnya itu," pungkasnya. (RA)