Mengapa AS Dipermalukan Lagi di DK-PBB ?

Setelah kegagalan AS mengusung rancangan resolusi perpanjangan embargo senjata terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB, Gedung Putih kembali dipermalukan di forum internasional atas penolakan terhadap usulannya mengenai mekanisme pemicu untuk mendorong pengenaan sanksi terhadap Iran.

Duta Besar Indonesia untuk PBB yang menjadi Presiden DK PBB, Dian Triansyah Djani hari Selasa (25/8/2020) mengumumkan penolakan terhadap usulan AS mengenai pengembalian sanksi kepada Iran sebagai tanggapan atas permintaan Rusia dan Cina yang menentang prakarsa Washington tersebut.

“Setelah berkonsultasi dengan anggota Dewan Keamanan, jelas bagi saya bahwa seorang anggota dewan memiliki posisi tertentu dalam masalah ini, sementara sejumlah besar anggota memiliki pandangan berbeda. Menurut saya, tidak ada konsensus dalam masalah ini, dengan demikian, Dewan Keamanan tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan lebih lanjut," ujar diplomat senior Indonesia yang memimpin sidang Dewan Keamanan PBB. 

Sikap ketua Dewan Keamanan PBB saat ini mencerminkan pendekatan mayoritas anggotanya, baik anggota tetap maupun tidak tetap, terhadap tuntutan ilegal Amerika Serikat.

Posisi ini menimbulkan kemarahan perwakilan AS di PBB, Kelly Craft. Ia mengatakan, pemerintahan Trump tidak takut usulannya tidak memiliki banyak pendukung. 

Dari sudut pandang pemerintahan Trump, negara-negara yang tidak memenuhi tuntutan dan kepentingan AS dianggap menyimpang dan salah. Faktanya, ini adalah pendekatan sepihak, egois, unilateral yang dikejar Amerika Serikat, terutama selama kepresidenan Donald Trump.

Pemerintahan Trump, yang secara resmi mengumumkan penarikan negaranya dari JCPOA pada 8 Mei 2018, melakukan berbagai cara untuk menekan Iran, tapi senantiasa gagal. Kini, setelah gagal mempanjang embargo senjata Iran, Washington mengambil pendekatan oportunistik untuk menjatuhkan sanksi nuklir terhadap Iran dengan mengusung mekanisme pemicu. 

Terang saja langkah AS ini tidak memiliki pendukung di arena internasional. Para analis internasional menilai Amerika Serikat tidak dapat memaksa negara anggota JCPOA lainnya untuk menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Ketika semua negara lain telah menjelaskan penentangannya terhadap langkah AS, Washington tidak dapat lagi memaksa anggota lain untuk menerapkan kembali sanksi tersebut.

Sebanyak 13 anggota Dewan Keamanan telah menulis atau mengeluarkan pernyataan kepada Presiden Dewan Keamanan PBB yang secara eksplisit menolak permintaan AS, dan menyebutnya ilegal. Selain itu, mereka mengulanginya pada pertemuan Dewan Keamanan yang berlangsung secara virtual pada Selasa (25/8/2020).

Anna Gueguen, Utusan Prancis untuk PBB mengatakan, "Sekali lagi, di bawah resolusi DK-PBB no 2231, Amerika Serikat bukanlah anggota dalam Rencana Aksi Bersama Komprehensif. Oleh karena itu, komunike AS (untuk mengaktifkan mekanisme pemicu) tidak efektif dan tidak dapat diaktifkan,". 

Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia juga mengatakan bahwa surat pekan lalu dari Amerika Serikat kepada kepala Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pengembalian sanksi terhadap Iran tidak bisa dianggap sebagai deklarasi bersama berdasarkan Pasal 11 Resolusi DK-PBB no. 2231. Menurutnya, surat dari AS itu tidak bisa menjadi dasar bagi mekanisme pemicu, karena Amerika Serikat telah menangguhkan partisipasinya di JCPOA.

Wakil Cina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Zhang Jun menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjadi anggota JCPOA, dan sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB percaya bahwa permintaan AS untuk pemulihan sanksi terhadap Iran tidak memiliki dasar hukum. 

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif  diakun Twitternya mengungkapkan, "Pemaksaan hukum oleh Pompeo sekali lagi akan semakin mengisolasi Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat memblokir konsultasi Dewan Keamanan mengenai komunikasi ilegalnya pada hari Jumat, tapi anggota Dewan Keamanan bertemu hari ini untuk membahas masalah Asia Barat yang menyebabkan upaya AS sia-sia belaka."

Kini, Amerika Serikat kembali menemui jalan buntu di Dewan Keamanan PBB untuk meluncurkan mekanisme pemicu terhadap Iran, yang mengindikasikan keterkucilannya di arena internasional.(PH)