20 September, Apakah AS akan Gagal Lagi?

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, tidak ada hal baru yang akan terjadi pada 20 September 2020, dan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo hanya perlu membaca Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231.

Hal itu diungkapkan Zarif dalam cuitannya pada Kamis (17/9/2020) malam menjelang pengumumkan AS untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran.

Zarif menulis, Pompeo salah lagi, AS bukan lagi anggota perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif) dan proses untuk mengaktifkan pengembalian sanksi tidak sederhana, tetapi rumit dan panjang.

Setelah kegagalannya pada Agustus 2020 di Dewan Keamanan PBB untuk meloloskan draf resolusi anti-Iran guna memperpanjang sanksi senjata terhadap negara ini, AS secara sepihak dan dengan ancaman berusaha memulihkan semua sanksi terhadap Tehran dan melenyapkan JCPOA.

AS memiliki interpretasi sendiri terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231, padahal Washington bukan lagi anggota JCPOA, apalagi negara itu memiliki interpretasi sesuai dengan keinginannya sendiri. Selain itu, Resolusi Nomor 2231 tidak terpisah dari JCPOA, oleh karena itu, apa yang dilakukan AS di Dewan Keamanan PBB adalah ilegal dan pemaksaan.

Duta Besar Rusia untuk PBB di Wina Mikhail Ulyanov dalam sebuah pernyataan menyinggung upaya AS untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran. Dia mengatakan, tidak ada yang menganggap serius upaya konyol AS untuk menampilkan dirinya sebagai anggota JCPOA (memproklamirkan diri sendiri sebagai anggota JCPOA).

AS telah keluar dari perjanjian nuklir JCPOA pada tahun 2018 sehingga negara ini tidak lagi memiliki hak apapun untuk menggunakan mekanisme yang terdapat dalam kesepakatan internasional itu, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231 mengenai JCPOA.

Mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB juga telah menolak usulan draf resolusi anti-Iran yang diajukan AS pada Agustus 2020. Ini merupakan kegagalan bersejarah AS dalam lembaga internasional tersebut.

Melawan unilateralisme Amerika tentunya akan bisa menjamin mekanisme global untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sementara pembiaran dan ketidakpedulian terhadap tindakan destruktif AS memiliki konsekuensi universal dan tidak hanya berdampak terhadap satu negara.

Wakil Menlu Iran untuk Urusan Politik Sayid Abbas Araqchi meyakini bahwa semua anggota Dewan Keamanan PBB harus bertekad untuk melawan unilateralisme AS, dan tidak membiarkan Washington memaksakan keinginannya untuk menghancurkan JCPOA yang didukung oleh masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB.

Dengan melihat kenyataan bahwa mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB termasuk ketuanya yang menolak interpretasi AS tentang Resolusi 2231 dewan tersebut, maka tidak akan terjadi sesuatu yang menguntungkan Amerika pada 20 September 2020, kecuali ancaman dan tekanan AS bisa mengubah situasi tersebut.

Bagaimanapun, melawan unilateralisme AS dan pemanfaatan hak-hak Iran sebagaimana diatur dalam JCPOA adalah syarat untuk kelangsungan perjanjian nuklir ini, dan setiap langkah yang sejalan dengan AS di Dewan Keamanan PBB akan merusak multilateralisme dan memicu tanggapan yang sesuai dari Iran. (RA)