Abaikan Protes Massa, Parlemen Thailand Tolak Amandemen UUD

Parlemen Thailand menolak melakukan amandemen undang-undang dasar, meskipun terus didesak oleh kalangan aktivis pro-demokrasi di negara Asia Tenggara ini.

Keputusan tersebut diambil dalam sidang di parlemen Thailand di Bangkok dua hari lalu. Para aktivis sudah hampir dua bulan berunjuk rasa menuntut parlemen mengubah undang-undang Thailand, dan mereformasi peran serta posisi kerajaan.

CNN Jumat (25/9) melaporkan, alih-alih langsung membahas inti permasalahan, anggota parlemen Thailand yang dikuasai pendukung pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-o-Cha justru memutuskan akan terlebih dulu membentuk komisi khusus untuk mengkaji persoalan amandemen.

Hal itu dinilai oleh kelompok oposisi dan kelompok aktivis sebagai upaya membuang-buang waktu.

Dia luar gedung parlemen, sekitar seribu demonstran berunjuk rasa menuntut aspirasi mereka dilaksanakan. Tapi harapan mereka kandas karena ditolak parlemen. Oleh karena itu, mereka mengancam akan terus berunjuk rasa sepanjang Oktober jika tuntutan mereka tidak dikabulkan hingga 30 September.

Komisi khusus itu berisi anggota parlemen dari faksi pendukung pemerintah dan oposisi di Majelis Rendah, serta sejumlah anggota Senat yang tidak didukung partai politik tertentu.

Amandemen UUD adalah salah satu tuntutan mahasiswa dan para aktivis Thailand, selain desakan untuk menggelar pemilihan umum dan penguatan demokrasi.

Di sisi lain, kalangan bangsawan dan kerajaan juga mendesak pemerintahan PM Prayuth untuk tidak mengusik mereka. Sebab, sebagian masyarakat Thailand memandang kerajaan sebagai sesuatu yang sakral dan bisa diganggu gugat.(PH)