Sanksi Baru AS terhadap Iran
-
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin
Kementerian Keuangan AS telah menambahkan beberapa perusahaan dan individu, termasuk Menteri Perminyakan Republik Islam Iran, ke dalam daftar sanksi anti-Iran.
Menurut laporan FNA, Kementerian Keuangan AS pada Senin (26/10/2020) malam menempatkan Kementerian Perminyakan Iran, organisasi afiliasinya, dan Bijan Namdar Zanganeh, Menteri Perminyakan Republik Islam Iran, dalam daftar sanksi, yang telah menjadi alat propaganda pemilu.
Kementerian Keuangan AS mengumumkan di situs resminya bahwa Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri telah menambahkan Kementerian Perminyakan, Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) dan Perusahaan Tanker Minyak Nasional Iran ke dalam daftar sanksi Washington terhadap Tehran.
Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Kementerian Keuangan AS juga mencantumkan beberapa entitas dan individu yang berafiliasi dengan Kementerian Perminyakan Iran yang telah terlibat dalam penjualan bensin ke Venezuela.
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengklaim bahwa Iran menggunakan minyak untuk mendanai aktivitas destabilisasi IRGC.
Amerika Serikat telah meluncurkan kampanye komprehensif untuk menekan Iran menyusul penarikan ilegal dari JCPOA (8 Mei 2018).
Washington sebelumnya telah menyatakan bahwa tujuan dari "kampanye tekanan maksimum" terhadap Iran adalah untuk mencapai kesepakatan baru dengan Tehran yang membahas semua masalah yang diinginkan AS.
Republik Islam Iran, sebagai salah satu anggota utama Front Perlawanan, memiliki peran kunci dalam melawan konspirasi dan tindakan AS-Zionis di kawasan.
