Kebuntuan Finansial Uni Eropa di Pusaran Pandemi

Ketika krisis epidemi Covid-19 berlanjut di Eropa dan beberapa negara anggota Uni Eropa kembali memberlakukan pembatasan karantina muncul masalah baru.

Anggaran Uni Eropa hingga 2027 dan paket khusus penanganan krisis Covid-19 untuk pemulihan ekonomi di negara-negara yang dilanda krisis di benua itu diveto oleh Hongaria dan Polandia.

Garis besar anggaran khusus Uni Eropa disetujui pada Juli lalu setelah empat hari konsultasi intensif. Negara-negara anggota Uni Eropa telah menyetujui paket fiskal senilai € 1,8 triliun, dengan alokasi € 1074 miliar untuk tujuh tahun ke depan, dan € 750 miliar untuk investasi dan rencana ekonomi terhadap konsekuensi dari krisis akibat penyebaran virus Corona.

Pertemuan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa baru-baru ini sepakat untuk tidak memberikan paket bantuan bagi negara-negara anggotanya yang tidak menghormati supremasi hukum organisasi benua biru itu. Masalah ini telah menimbulkan kekhawatiran dari Hongaria dan Polandia. Kedua negara ini telah berulang kali dituduh oleh Uni Eropa tidak mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam surat terpisah, mereka mengancam akan memveto anggaran jangka panjang Uni Eropa untuk periode 2021 hingga 2027 jika tidak mendapatkan akses terhadap paket dukungan penanganan Covid-19.

Berdasarkan laporan Eurostat, resesi yang melanda negara-negara Eropa pada kuartal kedua tahun ini mencapai level tertinggi dalam seperempat abad terakhir. Angka tersebut menunjukkan bahwa produk domestik bruto, nilai produk dan jasa dari 19 negara zona euro anjlok lebih dari 12 persen dalam tiga bulan terakhir.

Meskipun telah lama ada ketidaksepakatan di antara para pemimpin Uni Eropa mengenai penanganan berbagai masalah seperti pencari suaka, kebangkitan arus sayap kanan di beberapa negara Eropa, krisis politik di negara-negara seperti Hongaria, epidemi Covid-19 dan konsekuensi ekonominya bagi negara-negara Eropa yang lebih lemah. Pasalnya, sejumlah negara seperti Italia dan Portugal saat ini menghadapi masalah serius dengan Uni Eropa yang memiliki kesamaan kebijakan dan menjaga identitasnya. Para pejabat di negara-negara seperti Prancis dan Jerman telah memperingatkan tentang keretakan di blok itu dan menjadikan pelestarian keutuhan Eropa sebagai prioritas utama.

"Uni Eropa berada dalam bahaya serius, konflik internal telah mengubah benua itu menjadi perang antarkubu," kata Norbert Röttgen, politisi senior Jerman.

Konsekuensi ekonomi dari wabah virus corona telah mendorong Uni Eropa mencoba mengeluarkan anggaran khusus untuk menggerakkan roda perekonomian negara-negara anggota, terutama yang paling menderita.

Pejabat Uni Eropa berharap melalui bantuan ini, mereka dapat memperbaiki perekonomian anggotanya yang terpuruk, sebagaimana dikatakan Menteri Luar Negeri Jerman, Haiko Maas, "Peningkatan jumlah pasien virus Corona di Eropa saat ini juga mempengaruhi perekonomian seluruh Eropa. Semua negara Eropa menunggu pengesahan paket keuangan (di Parlemen Eropa) yang disetujui pada Juli tahun ini (untuk menangani krisis akibat virus Corona di Dewan Eropa). Kita membutuhkan pemulihan ekonomi untuk keluar dari krisis ini di seluruh Eropa, terutama di negara-negara yang terkena wabah parah,".

Namun kini, kontroversi atas persetujuan anggaran tidak hanya memperlebar keretakan di antara anggota Uni Eropa, tetapi juga menciptakan kebuntuan ekonomi dan politik serta meningkatkan risiko perpecahan organisasi regional tersebut. Meskipun pejabat Uni Eropa, terutama pejabat Perancis dan Jerman berusaha menenangkan sikap sejumlah negara seperti Italia yang mengancam akan keluar dari blok tersebut, tapi veto Hongaria dan Polandia telah mengganggu rencana tersebut yang meningkatkan sandera politik.

Di tengah penyebaran pandemi Covid-19, tampaknya Uni Eropa dilanda krisis politik parah lainnya yang berhubungan dengan hilangnya kemampuan untuk membantu perekonomian negara anggotanya yang dilanda krisis, termasuk Italia dan Spanyol. Pejabat Eropa sekarang perlu memikirkan cara lain untuk menyelesaikan krisis tersebut.(PH)