Dinamika Asia Tenggara, 29 Mei 2021

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti dari Indonesia, dukungan dari anggota legislatif untuk modernisasi alutsista guna pertahanan.

Dari Malaysia dilaporkan negara ini menerapkan lockdown total akibat peningkatan jumlah kasus Corona, Putri Thailand izinkan impor vaksin COVID-19, Vietnam deteksi varian hibrida COVID-19 India dan Inggris, Pemerintah bayangan Myanmar pamerkan pasukan bersenjata baru, Asia Tenggara ingin batalkan seruan PBB untuk embargo senjata Myanmar dan berbagai perkembangan lainnya.

Legislator Dukung Modernisasi Alutsista guna Penguatan Pertahanan

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mendukung penuh modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) guna penguatan sistem pertahanan negara.

"Pada prinsipnya saya setuju untuk modernisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Selain nyaris tua, seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia banyak dari hibah negara lain. Modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.

Kendati demikian, ia mengakui anggaran yang dibutuhkan untuk modernisasi alutsista tergolong besar. Apalagi, saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan sektor lain juga memerlukan anggaran untuk penanganan.

Dalam meremajakan alutsista, Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran hingga 1.760 triliun. Namun rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan dan DPR.

Hasanuddin berharap Menteri Keuangan menyetujui rencana pengadaan alutsista meski tak sepenuhnya. Persetujuan Presiden dinilai akan mengakselerasi modernisasi alutsista TNI secara signifikan.

"Kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memerhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam hal ini TNI," katanya.

Pada kesempatan itu, ia membantah pihak-pihak yang menuding ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun untuk modernisasi alutsista. Sebab, hal itu baru rencana yang disampaikan kementerian terkait.

"Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian atau pengadaan," ujar Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, rencana itu masih dikaji dan tentu disesuaikan dengan keuangan negara. Termasuk skema yang akan dilakukan seperti apa dan masih dibahas di Kementerian Keuangan.

"Jadi, kerugian negara bagaimana? Anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," katanya.

Malaysia Umumkan "total lockdown" pada 1-14 Juni 2021

Sidang Khusus Majelis Keselamatan Negara (MKN) mengenai pengurusan COVID-19 yang dipimpin Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yasin telah memutuskan untuk melaksanakan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi atau "total lockdown" fasa pertama di seluruh negara dalam tempo 14 hari, 1-14 Juni 2021.

Kantor Perdana Menteri Malaysia, Jumat, menyampaikan sepanjang tempo ini semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor ekonomi dan layanan penting (essential economic and service sector) yang akan disampaikan daftarnya oleh Majelis Keselamatan Negara.

"Keputusan ini dibuat setelah mempertimbangan situasi terkini penularan COVID-19 di Malaysia dengan jumlah kasus harian telah melebihi 8.000 kasus dan kasus aktif melebihi 70.000 kasus," kata Muhyiddin dalam siaran kepada pers.

Hingga saat ini sebanyak 2.552 orang telah meninggal dunia akibat wabah ini dan jumlah kematian semakin meningkat.

"Keberadaan varian-varian baru yang lebih ganas dengan kadar penularan yang tinggi juga turut mempengaruhi keputusan hari ini," katanya.

Dengan peningkatan kasus-kasus harian yang menunjukkan trend kenaikan secara lebih mendadak sejak terakhir ini kapasitas rumah sakit di seluruh negara untuk merawat penyakit COVID-19 semakin terbatas.

"Sekiranya lockdown fasa pertama ini berhasil mengurangkan kasus-kasus harian COVID-19, pemerintah akan melaksanakan lockdown fasa kedua, yaitu dengan membenarkan pembukaan kembali beberapa sektor ekonomi yang tidak melibatkan perkumpulan yang besar serta boleh mematuhi penjarakan fisik," katanya.

"Lockdown" fasa kedua ini akan dilaksanakan untuk tempo empat minggu selepas fasa pertama berakhir.

"Setelah berakhirnya lockdown fasa kedua, langkah seterusnya ialah memasuki fasa ketiga, yaitu melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) seperti pada masa sekarang dimana aktivitas sosial tidak dibenarkan dan hampir semua sektor ekonomi dibenarkan beroperasi tertakluk kepada SOP yang ketat serta kehadiran secara fisik di tempat kerja dibatasi," katanya.

Putri Thailand Izinkan Impor Vaksin COVID-19

Saudari Raja Thailand, Putri Chulabhorn, telah menyetujui impor vaksin COVID-19 oleh lembaga yang dia sponsori, melangkahi peran pemerintah saat negara itu menghadapi lonjakan infeksi serta meningkatnya kemarahan publik atas peluncuran vaksinasi yang lambat dan kacau.

Sekretaris jenderal Akademi Kerajaan Chulabhorn menulis di Facebook bahwa "vaksin alternatif" akan melengkapi gerakan vaksinasi sampai pemerintah dapat memenuhi kebutuhan negara.

Keputusan itu diumumkan pada Selasa malam (25/5) dan memperluas kemampuan Akademi Kerajaan Chulabhorn untuk menangani virus corona. Pengumuman ditandatangani oleh Putri Chulabhorn, ketua lembaga tersebut sekaligus adik bungsu dari Raja Maha Vajiralongkorn.

"Akademi Kerajaan akan mendapatkan 'vaksin alternatif' sampai vaksin yang diproduksi di negara mencapai kapasitas yang cukup dapat melindungi dari wabah," tulis sekretaris jenderal Nithi Mahanonda di Facebook.

Ia menambahkan bahwa akademi tersebut akan mematuhi peraturan tentang impor dan pendaftaran.

Pemerintah, yang telah lama bersikeras harus menangani semua impor vaksin, bulan depan akan memulai program imunisasi massal.

Gerakan vaksinasi di Thailand sangat bergantung pada vaksin AstraZeneca yang diproduksi secara lokal oleh perusahaan milik raja.

Pengumuman di akun resmi Lembaran Kerajaa mengejutkan beberapa pihak di pemerintahan --yang didukung militer, dan terjadi ketika Thailand menderita wabah COVID-19 yang paling parah sejauh ini dan warganya semakin tidak nyaman tentang rencana vaksin.

Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul mengatakan dia tidak mengetahui perintah kerajaan itu sebelum diterbitkan.

"Saya baru melihat pengumumannya tadi malam. Tetapi jika itu menguntungkan negara, kami siap," kata Anutin saat diwawancarai televisi lokal.

Akademi Kerajaan Chulabhorn, yang mencakup rumah sakit dan lembaga penelitian, telah menyelenggarakan konferensi pers pekan lalu tentang impor vaksin Sinopharm. Thailand diperkirakan akan menyetujui vaksin buatan China untuk penggunaan darurat minggu ini.

Namun, belum jelas berapa banyak vaksin yang akan diimpor akademi dan kapan.

Pemerintah Thailand berharap dapat menyediakan enam  juta dosis vaksin AstraZeneca dan tiga juta dosis vaksin Sinovac pada Juni, seiring dengan upayanya untuk sudah menginokulasi 70 persen dari lebih dari 66 juta penduduknya pada akhir tahun.

Rumah-rumah sakit swasta lain berencana membeli 10 juta dosis vaksin Moderna melalui perusahaan milik negara.

Pihak berwenang pada Kamis melaporkan 47 kematian baru akibat virus corona, rekor untuk hari kedua berturut-turut. Jumlah terbaru itu menjadikan total kematian menjadi 920 orang di tengah 141.217 kasus secara keseluruhan.

Vietnam Deteksi Varian Hibrida COVID-19 India dan Inggris

Menteri Kesehatan Vietnam Nguyen Thanh Long mengatakan pada Sabtu bahwa negaranya telah mendeteksi varian baru virus corona, campuran dari varian COVID-19 India dan Inggris yang menyebar dengan cepat melalui udara, surat kabar online VnExpress melaporkan.

Setelah berhasil menahan virus corona hampir sepanjang tahun lalu, Vietnam kini berjuang melawan wabah yang menyebar lebih cepat.

Hampir 3.600 orang telah terinfeksi di 31 dari 63 kota dan provinsi sejak akhir April, terhitung lebih dari setengah dari total infeksi di negara itu.

"Setelah menjalankan pengurutan gen pada pasien yang baru terdeteksi, kami telah menemukan varian baru yang merupakan campuran dari varian India dan Inggris," kata Nguyen Thanh Long.

Lebih spesifik, itu varian India dengan mutasi yang aslinya milik varian Inggris, katanya. VnExpress mengutip Long yang mengatakan Vietnam akan segera mengumumkan varian yang baru ditemukan ke dunia.

Vietnam sebelumnya telah melaporkan tujuh varian virus: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (varian Inggris), B.1.351, A.23.1 dan B.1.617.2 (varian India).

Hasil pembiakan laboratorium dari varian baru itu, yang jauh lebih dapat ditularkan daripada jenis yang diketahui sebelumnya, mengungkapkan bahwa virus mereplikasi dirinya sendiri dengan sangat cepat, menjelaskan mengapa begitu banyak kasus baru muncul di lokasi berbeda dalam waktu singkat, kata Long.

Negara Asia Tenggara itu sejauh ini telah mendaftarkan 6.396 kasus virus corona, dengan 47 kematian.

Pemerintah Bayangan Myanmar Pamerkan Pasukan Bersenjata Baru

Pemerintah bawah tanah yang dibentuk oleh penentang junta militer Myanmar mengatakan gelombang pertama rekrutannya telah menyelesaikan pelatihan untuk pasukan pertahanan baru, seraya merilis video pasukan yang berparade itu dengan seragam.

Pemerintah Persatuan Nasional telah mengumumkan akan membentuk Angkatan Pertahanan Rakyat untuk menantang tentara, yang merebut kekuasaan pada 1 Februari, menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan menjerumuskan negara Asia Tenggara itu ke dalam kekacauan.

Video upacara pelantikan pasukan itu dirilis pada Jumat (28/5) atas nama Yee Mon, menteri pertahanan pemerintah bayangan.

"Militer ini dibentuk oleh pemerintah sipil resmi," kata seorang perwira tak dikenal pada upacara tersebut. "Pasukan Pertahanan Rakyat harus sejalan dengan rakyat dan melindungi rakyat. Kami akan berjuang untuk memenangkan pertempuran ini."

Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar.

Otoritas militer mengatakan Pemerintah Persatuan Nasional adalah pengkhianat dan baik pemerintah itu maupun Angkatan Pertahanan Rakyat telah ditetapkan sebagai kelompok teroris.

Video tersebut menunjukkan sekitar 100 pejuang berbaris di lapangan parade berlumpur di hutan. Mereka berbaris dengan seragam kamuflase baru di belakang bendera kekuatan baru, merah dengan bintang putih. Mereka tidak ditampilkan membawa senjata.

Hampir empat bulan setelah kudeta, tentara masih berjuang untuk menegakkan ketertiban.

Protes anti militer terjadi setiap hari di banyak bagian negara, pemogokan oleh penentang junta telah melumpuhkan bisnis dan pertempuran telah berkobar dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata yang menentang junta dan milisi baru yang dibentuk untuk menentangnya.

Dua bom rakitan meledak di kota utama Yangon pada Sabtu, tampaknya menargetkan sebuah pos polisi dan sebuah truk tentara, kata layanan berita Mizzima. Dikatakan satu orang yang berbicara dengan tentara telah terluka dalam insiden kedua.

Pasukan junta telah menewaskan lebih dari 800 orang sejak kudeta, menurut angka yang dikutip oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih dari 4.000 orang telah ditahan.

Pemimpin Junta Min Aung Hlaing mengatakan korban tewas sipil mendekati 300 dan mengatakan sekitar 50 anggota polisi telah tewas. Dia tidak memberikan angka untuk tentara. Kelompok-kelompok yang memerangi angkatan bersenjata mengatakan mereka telah menimbulkan banyak korban.

Tentara membenarkan kudeta tersebut dengan alasan kecurangan dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh partai Suu Kyi pada November. Tuduhan itu ditolak oleh komisi pemilihan sebelumnya. Suu Kyi, 75, diadili atas serangkaian tuduhan yang menurut pengacaranya bermotif politik.

Asia Tenggara ingin batalkan seruan PBB untuk embargo senjata Myanmar

Sembilan negara Asia Tenggara telah mengusulkan untuk melemahkan rancangan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Myanmar, termasuk mencabut seruan untuk embargo senjata di negara itu.

Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam menulis kepada Liechtenstein yang menyusun rancangan PBB tersebut---setelah pemungutan suara yang direncanakan pekan lalu ditunda pada menit terakhir.

Dalam surat tertanggal 19 Mei dan dilihat oleh Reuters pada Jumat (28/5), negara-negara Asia Tenggara mengatakan rancangan tersebut "tidak dapat meminta dukungan seluas mungkin dalam bentuknya saat ini, terutama dari semua negara yang terkena dampak langsung di kawasan."

Sembilan negara itu juga menilai bahwa negosiasi lebih lanjut diperlukan "untuk membuat rancangan dapat diterima, terutama untuk negara-negara yang paling terkena dampak langsung dan yang sekarang terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan situasi tersebut. "

"Ini juga merupakan keyakinan teguh kami bahwa jika resolusi Majelis Umum tentang situasi di Myanmar akan membantu negara-negara di ASEAN, maka itu perlu diadopsi melalui konsensus," tulis negara-negara itu, mengacu pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Surat itu ditandatangani semua negara ASEAN kecuali Myanmar.

Rancangan resolusi menyerukan "penangguhan segera atas pasokan, penjualan, atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata dan amunisi" ke Myanmar. Negara-negara Asia Tenggara ingin bahasa itu dihapus.

Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik. Berbeda dengan 15 anggota Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.

Myanmar berada dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih pemimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Sejak itu, junta telah menahan Suu Kyi serta para pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya.

Sementara negara-negara Asia Tenggara menginginkan rancangan resolusi PBB untuk mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang penahanan mereka, alih-alih mengutuknya, teks tersebut akan menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat.

Seorang juru bicara ASEAN tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.

Awal bulan ini, lebih dari 200 kelompok masyarakat sipil, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata di Myanmar.

Hanya Dewan Keamanan PBB yang dapat menjatuhkan sanksi yang mengikat secara hukum atau embargo senjata, tetapi para diplomat mengatakan Rusia dan China kemungkinan dapat menggunakan hak veto mereka untuk mencegah tindakan seperti itu terhadap Myanmar.