Pars Today

Parlemen Republik Islam Iran (Majles-e-Shura-e-Islami) periode ke-10 dan Dewan Ahli Kepemimpinan Republik Islam Iran (Majles-e Khobregan-e Rahbari) periode ke-5 telah memulai masa tugasnya.

Berdasarkan konstitusi, dua lembaga ini memikul tanggung jawab yang sangat penting. Pada tanggal 26 Maret 2016 (7 Isfand 1394 Hs), rakyat Iran memberikan suara mereka dalam pemilu parlemen dan Dewan Ahli Kepemimpinan. 220 kursi dari 290 kursi parlemen telah terisi pada tahap pertama pemilu dan sisanya, 70 kursi, terisi pada tahap kedua.

Dalam acara pembukaan parlemen Iran periode ke-10 yang digelar pada Sabtu, 28 Mei 2016, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran memberikan beberapa pesan penting kepada para anggota baru parlemen. Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei dalam pesannya mengucapkan terimakasih atas partisipasi luas rakyat dalam pemilu parlemen dan pemilu Dewan Ahli Kepemimpinan Iran.

Rahbar berpesan kepada para anggota baru parlemen untuk mewujudkan program Ekonomi Muqawama (Ekonomi Perlawanan), memperluas budaya Islam, menghindari keterlibatan dalam isu-isu partisan dan faksi, dan tidak mendahulukan motif pribadi di atas kepentingan umum. Ayatullah Khamenei juga menyinggung kondisi berkecamuk di kawasan dan dunia serta petualangan kekuatan-kekuatan dominasi internasional dan sekutunya.

Rahbar menuturkan, kondisi tersebut telah menyebabkan Republik Islam Iran menghadapi situasi yang lebih rumit ketimbang sebelumnya dan untuk mengahapinya diperlukan kecerdasan, tekad yang kuat dan inisiatif semua pejabat. Ayatullah Khamenei juga menilai realisasi Ekonomi Muqawama dan usaha keras untuk memperluas budaya Islam sebagai dua prioritas yang mendesak saat ini.

Selain itu, ada pula prioritas-prioritas penting lainnya di berbagai bidang terkait dengan kedaulatan nasional, penguatan keamanan dan keselamatan negara, di mana semua ini akan menjamin terciptanya keadilan sosial, kemandirian dan kemajuan negara. Berdasarkan konstitusi Republik Islam Iran, Majles-e-Shura-e-Islami merupakan lembaga yang memikul tanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan undang-undang yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang; sosial, ekonomi, politik, militer, moral dan peradilan.

Anggota-anggota parlemen Republik Islam Iran memiliki dua tugas utama. Pertama, menetapkan undang-undang dan kedua, memantau kinerja badan eksekutif. Mereka juga memiliki kewenangan luas, dan di antaranya yang paling penting adalah mempertahankan sistem dan mewujudkan prinsip-prinsip konstitusi. Berdasarkan pasal 76 konstitusi, Majles-e-Shura-e-Islami memiliki hak untuk menyelidiki dan memeriksa semua urusan negara. Parlemen Iran berada di pucuk pimpinan urusan, di mana berdasarkan pasal 59 konstitusi, parlemen adalah lembaga yang paling penting dalam pengambilan keputusan.

Di setiap periode parlemen –yang berlangsung selama empat tahun– selalu menjadi periode yang sangat sensitif, penting dan menentukan. Oleh karena itu, Pemimpin Besar Revolusi Islam dalam pesannya menilai kemajuan negara sebagai tujuan mendasar. Namun menurut beliau, kemajuan bukan berarti bersandar kepada sistem dominasi global. Ayatullah Khamenei menegaskan, menjaga martabat, kemuliaan dan identitas nasional tidak mungkin dicapai kecuali dengan kemajuan komprehensif dan kemajuan yang muncul dari dalam.

Parlemen Iran periode ke-10 memikul tanggung jawab penting. Sebab, tujuan gerakan-gerakan musuh adalah untuk menciptakan ketidakamanan regional dan melemahkan Iran untuk mencapai kemajukan ekonomi. Rahbar menyebut tugas revolusioner dan hukum bagi para anggota parlemen adalah mereka harus bisa membuat parlemen menjadi benteng yang kokoh dalam menghadapi trik, tekanan dan keinginan berlebihan kubu arogansi serta bisa menjadi sandaran rakyat Mukmin dan revolusioner Iran.

Kondisi baru telah tercipta pasca kesepakatanan nuklir yang terangkum dalam JCPOA (Rencana Aksi Bersama Konprehensif). Oleh karena itu, pentingnya peran parlemen Iran untuk mencapai pembangunan berkelanjutan –yang didasarkan pada ekonomi yang kuat di internal dan di tingkat internasional– berlipat ganda. Yang pasti, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukan interaksi politik dan ekonomi dengan masyarakat internasional, di mana tugas dan peran parlemen sebagai pengambil keputusan politik sangat penting dalam hal ini.

Pasca kesepakatan nuklir, pemulihan ekonomi Iran dan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat menjadi tuntutan terpenting rakyat negara ini. Sebagian besar tanggung jawab parlemen adalah menyiapkan dasar hukum untuk pelaksanakan program-program ekonomi pemerintah. Parlemen harus berusaha menciptakan peluang-peluang untuk perkembangan dan kemajuan negara serta menjauhkan dan mengatasi ancaman.

Prestasi-prestasi pasca JCPOA bagi Iran merupakan sebuah kesukesan dan sekaligus sebagai peluang. Peluang ini harus digunakan sebaik mungkin dan pada saat yang sama, harus waspada terhadap upaya infiltrasi musuh. Terkait hal ini, palemen yang memiliki wewenang luas harus berusaha memanfaatkan semua prestasi diplomatik dan menutup jalur infiltrasi musuh serta mencegah kemungkinan tindakan-tindakan mereka di semua bidang. Di antara tujuan gerakan musuh adalah melemahkan hubungan ekonomi Iran dan menciptakan ketidakamanan regional. Oleh sebab itu, parlemen periode ke-10 akan disibukkan dengan masalah tersebut.

Di setiap pemilu di Iran, orang-orang yang terpilih tentunya bukan milik sebuah kubu dan faksi, namun mereka akan menjalankan tugasnya demi memenuhi kepentingan semua rakyat negara ini. Mereka yang mengantongi suara rakyat dan terpilih sebagai anggota parlemen pada dasarnya adalah wakil bagi semua rakyat. Oleh karena itu, tolok ukur penilaian tentang mereka adalah kinerja mereka di akhir setiap periode sebagai wakil rakyat. Hasil penilaian di setiap periode menunjukkan pengaruhnya yang terlihat dalam hasil pemilu berikutnya. Dua pemilu terbaru juga tak terkecualikan dalam hal ini.

Sejumlah kalangan media menganggap hasil pemilu terbaru parlemen dari sudut polarisasi politik sebagai sebuah kemenangan bagi pemerintah ke-11. Mereka meyakini perolehan 30 kursi parlemen di daerah pemilihan di Tehran oleh kubu Reformis sebagai sebuah titik balik. Di sisi lain, hasil pemilu Dewan Ahli Kepemimpinan juga menyebabkan terjadinya perubahan dalam komposisi dewan ini, namun tak diragukan bahwa tujuan akhir dari kedua lembaga tersebut adalah dalam kerangka kepentingan kolektif dan terlepas dari pandangan faksi dan politik. Apa yang menjadi penting dalam pandangan rakyat Iran terkait kedua lembaga tersebut adalah peran efektif lembaga-lembaga ini di semua tingkat di Republik Islam Iran.

Tugas parlemen periode ke-10 dimulai ketika pemerintah memasukkan program pembangunan ke-6 dalam agenda pelaksanaan melalui pendekatan Ekonomi Muqawama. Tentunya kesuksesan pelaksanana program ini dan kemajuan tujuan Ekonomi Muqawama tergantung kepada dukungan dan kinerja parlemen periode ke-10.

Saat ini, ekonomi Iran yang didasarkan pada JCPOA sedang menggunakan kapasitas dan potensinya di semua sektor ekonomi dan industri. Dalam kondisi ini, jelas bahwa penguatan infrastruktur ekonomi atau Ekonomi Muqawama akan menjadi perhatian khusus bagi parlemen periode ke-10 untuk menghadapi pengaruh dan infiltrasi ekonomi Barat di periode pasca JCPOA. Dengan demikian, peran parlemen untuk memajukan tujuan-tujuan Ekonomi Muqawama di internal Iran dan dalam hubungan internasional sangat menentukan.

Parlemen memiliki berbagai kapasitas di tingkat politik dan mempunyai banyak wewenang dan tanggung jawab yang menentukan. Oleh karena itu, parlemen harus berusaha menciptakan dasar-dasar yang diperlukan untuk mencapai perkembangan berkelanjutan dalam menjalin hubungan, dan tentunya dengan tetap menjaga cita-cita tinggi Republik Islam Iran.

Salah satu tugas penting parlemen adalah menciptakan dasar untuk wacana politik, ekonomi dan budaya. Parlemen dapat mempererat hubungan dan mendekatkan pandangan-pandangan menyusul adanya sejumlah perbedaan pandangan politik. Menurut pandangan Republik Islam Iran, interaksi rakyat dengan berbagai budaya untuk memperkuat hubungan adalah penting. Parlemen dalam hal ini selalu menjadi pelopor. Selain mengambil keputusan di tingkat internal, parlemen meyakini penggunaan peluang-peluang yang ada untuk memperluas kerjasama parlemen guna membantu menciptakan stabilitas di kawasan. Oleh karena itu, parlemen Iran periode ke-10 akan menjadikan tujuan-tujuan tersebut sebagai prioritas, sehingga jalur pengembangan politik dan ekonomi terbuka.

Bagian penting dari tujuan dan prioritas ini akan terwujud dalam kerangka pengembangan hubungan parlemen dan agenda lembaga ini. Keputusan dan undang-undang yang disahkan parlemen akan memiliki banyak pengaruh terhadap pelaksanan program dan tujuan yang dimuat dalam dokumen visi 20 tahun dan kebjiakan umum program pembangunan keenam.

Tak diragukan lagi, setiap pilar Republik Islam Iran memiliki posisi penting dan khusus. Dewan Ahli Kepemimpinan Iran periode ke-5 yang masa tugasnya juga baru dimulai, tidak dikecualikan dalam prinsip ini. Dewan ini memikul tanggung jawab yang sangat penting sesuai konstitusi dan juga menjadi pilar pentng di Repulik Islam Iran.

Rahbar dalam pesannya kepada para angota baru Dewan Ahli Kepemimpinan Iran mengatakan, tanggung jawab dewan ini adalah menjaga identitas islami dan revolusioner negara secara teliti dan komprehensif. Ayatullah Khamenei menambahkan, urgensi Dewan Ahli Kepemimpinan bersumber dari beratnya tugas yang diemban oleh para anggotanya dan tugas tersebut adalah mempertahankan identitas Islami dan revolusioner negara secara teliti dan komprehensif.

Dalam pesan itu disebutkan bahwa di antara tugas Dewan Ahli Kepemimpinan adalah mengetahui posisi Republik Islam Iran di arena internasional, memperhatikan fenomena menarik demokrasi agama di antara setumpuk mekanisme pemerintahan yang mengorbankan spiritualitas dan agama atau rakyat dan keduanya, memperhatikan peran tanpa banding keimanan dan keyakinan yang bangkit dari ajaran Islam dalam pilihan-pilihan rakyat dan memperhatikan peran ketakwaan pribadi dan politik seorang Rahbar dalam menjaga kepercayaan masyarakat, keselamatan, kekuatan dan kekokohan negara.