Menyimak Pelantikan Presiden di Iran

Di Republik Islam Iran ada dua proses yang harus dilalui oleh seorang presiden terpilih. Pertama adalah pengesahan jabatan. Berdasarkan pasal 110 undang-undang dasar Iran, pengesahan jabatan presiden terpilih termasuk wewenang dan tugas Pemimpin Besar Revolusi atau Rahbar. Sementara proses kedua yang harus dilalui oleh presiden terpilih di Iran adalah pelantikan dan sumpah jabatan yang dalam hal ini dilakukan oleh parlemen.

Masih menurut UUD Iran, setelah mayoritas warga memilih salah satu kandidat presiden dan kemudian kandidat tersebut unggul serta menjadi presiden terpilih, setelah proses pemilu dianggap memenuhi syarat oleh Dewan Pakar Kepemimpinan, masih ada satu tahap lagi yang harus dilalui, yakni pengesahan jabatan presiden oleh Wali Faqih (Rahbar).

Komitmen untuk bekerja sesuai dengan kebijakan makro negara merupakan salah satu karakteristik yang diperlukan untuk memimpin di setiap periode presiden. Dari sudut pandang ini, mereka yang bersedia menerima jabatan di setiap departemen negara harus menjadi pelaksana kebijakan yang telah ditentukan dan memajukan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan tersebut.

Masih menurut pasal undang-undang dasar, seluruh pejabat pemerintah bertanggung jawab di hadapan Tuhan, rakyat dan konstitusi serta legalitas mereka tergantung pada komitmen terhadap UUD serta berkewajiban menjamin tuntutan rakyat. Jika setiap pejabat di setiap periode menyimpang dari kewajiban ini maka mereka akan dicotop dari jabatannya karena tidak memenuhi syarat. Penekanan ini dikarenakan tanggung jawab presiden sangat berat.

Selama tahun-tahun pasca kemenangan Revolusi Islam, setiap pemilu di Iran diikuti dengan partisipasi besar warga. Proses transisi kekuasaan di Iran yang dibarengai dengan ketenangan serta penghormatan mengindikasikan pertumbuhan demokrasi dan kematangan politik di Republik Islam Iran.

Proses ini juga menunjukkan kapasitas besar di Republik Islam Iran sebagai sebuah pemerintahan yang bertumpu pada suara rakyat dan memiliki keyakinan atas Wilayatul Faqih. Legalitas ini melalui pengesahan jabatan presiden oleh pemimin besar Revolusi Islam (Rahbar) membuat lembaga kepresidenan di Iran dan pemerintah semakin solid serta kinerja mereka dalam memanajemen negara kian terarah dalam koridor prinsip-prinsip negara.

Dengan bersandar pada legalitas dan sandaran ini, pemerintah Republik Islam melaju ke depan dalam mengembangkan kemampuannya dan seiring dengan meningkatnya kapasitas dan pengalamannya, pemerintahaan ini melanjutkan jalannya dengan kekuatan lebih besar.

Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei saat acara pengesahan jabatan presiden terpilih seraya mengisyaratkan karakteristik dan syarat yang diperlukan bagi para pejabat dan pemimpin lembaga eksekutif negara mengatakan, "...Lemah, lalai dan menyerahkan pekerjaan kepada kejadian serta qadha dan qadar merupakan musibah pertama yang menjatuhkan kelayakan seorang pemimpin serta membuatnya harus dicopot. Oleh karena itu, keseriusan dalam bekerja dan tidak harus bertindak lembut serta memiliki rasa tanggung jawab merupakan keharusan kelayakan untuk menerima jabatan."

Setiap pemerintah di setiap periode harus memperhatikan masalah vital nasional khususnya ekonomi dan memiliki perhatian besar untuk memberantas kemiskinan, ketidakadilan serta diskriminasi. Hal-hal ini kerap ditekankan Rahbar. Dalam hal ini, Rahbar menekankan, bagi pemerintah Republik Islam, jaminan keadilan di tengah masyarakat merupakan sebuah prinsip dan seluruh upaya pemerintah harus fokus di prinsip ini sehingga seluruh rakyat mampu menikmati fasilitas dan aset publik sesuai dengan ketekunan, upaya dan potensi mereka serta tidak ada rakyat yang terzalimi.

Terkait hal ini Rahbar mengatakan, "Pengesahan oleh Saya dan suara rakyat akan tetap selama presiden terpilih komitmen dengan janjinya dan jalan lurus yang dilaluinya, yakni jalan Islam dan ajarannya serta membela kaum tertindas dan melawan musuh arogan. Dan dengan taufiq Allah Swt, presiden terpilih insyaallah akan meniti jalan lurus ini."

Presiden sebagai ketua lembaga eksekutif harus memiliki karakteristik yang diperlukan untuk memanajemen negara di setiap periodenya. Dari sudut pandang ini pengesahan jabatan presiden sama halnya dengen penekanan atas tanggung jawab besar yang harus dipikul seorang presiden dalam menjalankan amanah undang-undang dasar negara.

Ayatullah Khamenei dalam hal ini senantiasa meminta petinggi pemerintah senantiasa berusaha mempersiapkan peluang bagi kemajuan ekonomi negara dengan segenap kemampuan dan kapasitan yang dimilikinya serta memanfaatkan kekayaan negara dan sumber daya manusia yang ada. Hal penting ini dan di periode pemerintahan ke-12 yang kali ini tanggung jawabnya kembali diemban oleh Hassan Rouhani setelah terpilih untuk kedua kalinya, sangat penting baik di pentas nasional maupun internasional.

Upaya politik dan propaganda musuh untuk melumpuhkan negara dengan menciptakan kesulitan ekonomi termasuk isu-isu yang membutuhkan upaya dan kesabaran besar presiden serta pemerintah. Melalui fase ini dengan sukses demi kejayaan pemerintah Republik Islam merupakan sebuah keharusan. Presiden dan kabinetnya bertanggung jawab untuk mensukseskan misi ini dan mereka harus berusaha memikirkan untuk meraih kesuksesan dalam misi ini dengan melanjutkan upayanya dan memanfaatkan seluruh kapasitas politik tanpa memilah-milah kubu politik.

Iran dewasa ini menjadi target nomor satu musuh di segala bidang, mulai dari perang lunak hingga represi ekonomi dan sanksi serta ancaman militer. Tujuan dari permusuhan ini adalah pemerintah Republik Islam keluar dari poros resistensi melawan kubu arogan serta menyimpang dari jalur kepemimpinan Ilahi.

Tujuan dari musuh Iran adalah merusak sendi-sendi pemerintah Tehran yang bertumpu pada keadilan dan wilayatul faqih. Salah satu sarana terpenting yang saat ini digunakan Amerika terhadap Iran adalah merusak perkonomian Tehran dengan tujuan menciptakan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya presiden beserta kabinetnya terhadap tujuan seperti perealisasian ekonomi muqawama saat ini sangat penting seperti kemampuan militer dalam menghapus ancaman serta membalas para agresor.

Pemerintah ke-11 di sektor ekonomi terlah berusaha keras mengingat besarnya kendala yang muncul akibat sanksi. Pemerintah di sektor kebijakan luar negeri juga telah melakukan upayanya sehingga memiliki interaksi politik serta peran efektif di kawasan. Meski demikian raport dari setiap upaya ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak harus puas dengan capaian mereka selama ini. Karena dewasa ini seperti yang berulang kali dijelaskan Rahbar, kita harus sensitif dan waspada di segala bidang dan terhadap setiap perilaku serta pergerakan musuh.

Bangsa Iran senantiasa bersama pemerintah, cinta pemerintah yang berkuasa dan siap berkorban serta menanggung beragam kesulitan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa jika diperlukan, rakyat dengan gagah berani hadir di lapangan untuk membela negara dan pemerintahannya.

Kini pemerintah Republik Islam menghadapi kendala serius, namun hal ini tidak lebih sulit dari sebelumnya. Karena bangsa Iran semakin solid dan setelah melewati beragam blokade politik, ekonomi dan mengalahkan setiap konspirasi busuk mampu terus melangkah maju dan menggapai kemajuan. Hal ini tak mungkin diraih tanpa dukungan dan pengorbanan rakyat.

Setiap pemerintahan di Iran dengan dukungan rakyat mampu memajukan program pembangunan, kesejahteraan, orientasi politik dan mencapai kehormatan di tingkat internasional. Meski demikian masih ada jalan yang panjang yang harus dilalui dan pemerintah harus semakin aktif di sektor politik dan kemampuan pertahanan menghadapi setiap ancaman serta memajukan teknologi dan sains demi memperkokoh infrastruktur negara.

Tak diragukan lagi ekonomi yang kuat dan keamanan merupakan dua pilar utama dalam melawan setiap ancaman yang terus mencari kesempatan untuk merusak negara. Sensitifitas kondisi saat ini di Iran di banding dengan beberapa tahun lalu bukannya menurun, namun di sejumlah kasus dan mengingat perubahan perilaku musuh di sekitar negara ini semakin intens. Oleh karena itu, yang paling penting bagi pemerintah saat ini adalah memperkokoh kesatuan nasional.