Isu Iran dan Topeng "Strategi Nasional Kontraterorisme" AS

Fenomena terorisme dan penyebarannya yang meningkat selama beberapa dekade terakhir menjadi ancaman besar bagi negara-negara kawasan Timur Tengah, bahkan dunia. Tapi fenomena ini dimanfaatkan oleh AS untuk mewujudkan kepentingannya di negara lain.

Pasca peristiwa 11 September 2001 yang menjadi titik balik dari kebijakan luar negeri AS, Presiden AS ketika itu, George W. Bush melancarkan agresi militer ke Afghanistan dengan dalih menumpas terorisme, kemudian dilanjutkan dengan menyerang Irak. 

Pendudukan Irak oleh AS justru menyulut munculnya kelompok teroris seperti Daesh yang melakukan berbagai kejahatan perang dan kemanusiaan di Irak dan Suriah. Perang global melawan terorisme telah menelan korban jiwa lebih dari satu juta orang di Irak, Suriah, Libya dan Yaman.

Di era pemerintahan Barack Obama, AS melanjutkan kebijakan interventifnya terhadap berbagai negara dunia dengan mengerahkan kekuatan militer, terutama penggunaan drone pembunuh yang dilancarkan dengan dalih menumpas terorisme. Di masa Obama, untuk pertama kalinya disusun dokumen "Strategi Nasional Menghadapi Terorisme" di tahun 2011.

Dokumen ini mengenai pandangan dan strategi AS dalam masalah terorisme. Dinamika regional dan global menunjukkan adanya perubahan arah baru kebijakan AS dalam masalah terorisme dengan munculnya dokumen baru yang lebih agresif di tangan kepemimpinan Donald Trump.

Pada 4 Oktober 2018, Presiden AS, Donald Trump menandatangani dokumen baru "Strategi Nasional Kontraterorisme". Dokumen setebal 34 halaman ini menyebut teroris ekstrem, Iran sebagai negara terbesar pendukung teroris dan bentuk lain dari terorisme sebagai ancaman terbesar AS.

Pada acara penandatanganan dokumen ini, Trump menyinggung masalah JCPOA yang disebutnya sebagai kesepakatan terburuk dalam sejarah AS. Trump mengatakan, "Saya mengakhiri kesepakatan berbahaya dengan Iran. Kesepakatan ini menjadi modal bagi Iran dan kelompok afiliasinya, dan menjamin finansial sepak terjang Iran di dunia,".

Trump menegaskan urgensi "Strategi Nasional Kontraterorisme" yang menjadi pembukaan dari dokumen ini, "Di masa pemerintahan saya, AS mempercepat upaya untuk melumpuhkan teroris. Kita berupaya untuk menjaga bangsa besar ini dengan menggunakan seluruh kekuatan AS, dan kita akan mengalahkan musuh,".

Dokumen setebal 34 halaman ini menjelaskan strategi AS dalam masalah penumpasan terorisme menjadi enam bagian antara lain: Penanganan ancaman terorisme hingga akarnya; pemutusan hubungan teroris dengan sumber finansialnya, material dan peralatannya; modernisasi dan integrasi rangkaian besar dari sarana dan wewenang AS untuk menumpas terorisme dan melindungi negara; menjaga infrastruktur AS dan meningkatkan kesiagaannya; memutus rekrutmen dan penyebaran ekstremisme; memperkuat kemampuan pemberantasan terorisme dengan mitra internasional.

Di era pemerintahan Trump, setiap kali pejabat tinggi AS mengemukakan kebijakannya selalu dikaitkan dengan masalah terorisme. Kali ini dokumen strategi nasional kontraterorisme AS menyebut Iran sebagai pendukung teroris.

Di awal dokumen ini disebutkan bahwa AS menghadapi ancaman kelompok-kelompok teroris ekstrem Islam. Lebih jelas dalam dokumen ini ditulis, "Kita senantiasa berhadapan dengan ancaman Iran, yaitu negara pendukung teroris terbesar, orang-orang Iran dengan jaringan globalnya, dan dukungan negara ini terhadap rangkaian kelompok-kelompok teroris,".

Dokumen ini menyebut Hizbullah Lebanon sebagai kelompok teroris yang didukung Iran, dan menuding Tehran memanfaatkan Hizbullah dan gerakan perlawanan lainnya untuk memperluas pengaruhnya di Irak, Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yaman, serta menyulut instabilitas di negara-negara rivalnya.

Penasehat Keamanan Nasional Presiden AS, John Bolton menuding Iran pasca Revolusi Islam sebagai "Bank Sentral Global bagi Terorisme Internasional". Menurut Bolton, kelompok teroris ekstrem ancaman asing terbesar AS dan kepentingannya.

Dokumen Strategi Nasional Kontraterorisme di era Trump disusun oleh Bolton sebelum dirinya diangkat sebagai penasehat presiden. Bolton selama ini dikenal sebagai orang AS yang paling keras terhadap Iran dalam berbagai statemennya yang disampaikan media dan forum negara itu. Bahkan ia berulangkali menyerukan perang dengan Iran atau mengubah pemerintahan Iran. Terma yang paling keras dalam dokumen kali ini dan tidak digunakan dalam pemerintahan Obama adalah kata "Terorisme Islam Ekstrem.

Selain itu, kementerian luar negeri AS juga menyebut Iran sebagai negara terbesar pendukung terorisme di dunia. Dalam laporan tahun 2017 yang baru-baru ini dipublikasikan, AS menuding Iran dan kelompok-kelompok proksinya menyulut kekerasan di Afghanistan, Bahrain, Irak, Lebanon dan Yaman.

Sejak awal kerusuhan di Suriah meletus di tahun 2011 dan diperparah dengan masuknya kelompok-kelompok teroris dukungan negara-negara Arab dan Barat terutama AS yang menyebabkan perang berkepanjangan di negara ini, Washington sudah mengarahkan telunjuk tudingan terhadap Iran yang diklaim sebagai pendukung teroris.

Padahal AS sendiri yang membidani kelahiran teroris Al Qaeda, Front Al Nusra dan lainnya dengan dukungan finansial berbagai negara, terutama Arab Saudi. Pada saat yang sama, gerakan perlawanan rakyat Lebanon, Hizbullah yang membantu menumpas teroris bersama Iran justru dituding teroris dan negara pendukung teroris.

Ironisnya, dokumen strategi nasional kontraterorisme AS tidak menyinggung sama sekali mengenai peran Arab Saudi dan negara sekutunya yang jelas-jelas mendukung teroris yang beroperasi di berbagai negara dunia, terutama Suriah dan Irak. Dukungan ideologis, finansial dan logistik rezim Al Saud terhadap kelompok-kelompok teroris justru dibantu oleh AS dengan kontrak penjualan senjata dan alutsista antara AS dan Arab Saudi senilai 110 miliar dolar. Penandatangan kontrak tersebut dilakukan bersamaan dengan kunjungan Trump ke Riyadh.

Faktanya, ideologi takfiri yang dianut Daesh dan kelompok-kelompok teroris lainnya tidak bisa dilepaskan dari penyebaran masif ideologi Wahabi ke berbagai penjuru dunia. Media massa AS sendiri mengakui peran sejumlah negara dunia, terutama Arab Saudi dalam memperkuat penyebaran kelompok teroris Alqaeda, Daesh, Front Al Nusra dan lainnya. Koran Boston Globe menulis, "Berbagai studi serius yang dilakukan di abad 21 mengenai terorisme global menghasilkan data kebanyakan uang yang dimanfaatkan untuk mendukung Al-Qaeda, Taliban, Daesh dan kelompok-kelompok jahat lainnya yang sepandangan didukung oleh Arab Saudi,".

AS selama ini memainkan peran penting sebagai pihak yang membidani dan memperkuat kelompok-kelompok teroris termasuk Daesh. Tapi kini menjadi bumerang bagi AS sendiri. Federic Pichon, penulis buku "Kekeliruan Barat di Suriah" menegaskan bahwa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mempersenjatai para pemberontak ekstrem.

Dampak paling jelas dari kebijakan tersebut adalah menjamurnya aksi-aksi teror yang tidak hanya dilakukan di Suriah maupun Irak saja, tapi merambah negara lain, bahkan di negara-negara Barat sendiri. Kedua, banjir pengungsi dari negara-negara yang dilanda konflik seperti Suriah. Tampaknya, negara-negara Barat tidak membayangkan kebijakan kelirunya ini akan berbalik menjadi bumerang terhadap negaranya sendiri, terutama ancaman keamanan dalam negerinya.

Kebijakan AS dalam masalah terorisme selama ini selalu dualistik. Di satu sisi mendukung negara pendukung teroris seperti Arab Saudi, sebagaimana ditegaskan Trump dalam kunjungannya ke Riyadh, dan penandatangan kontrak militer senilai ratusan miliar dolar. Di sisi lain, Trump mendaku sebagai pengusung bendera penumpasan terorisme, dan menuding negara lain seperti Iran sebagai negara pendukung terorisme.

Dualisme sikap AS tersebut menunjukkan wajah sebenarnya AS sebagai negara yang memanfaatkan isu terorisme demi mewujudkan kepentingannya. Analis politik internasional, Ivan Politiv menilai tujuan AS selama beberapa tahun terakhir senantiasa menggunakan isu terorisme dan ekstremisme sebagai alat untuk menekan dan melemahkan negara-negara Timur Tengah, dan menciptakan sarana untuk menumbuhkan terorisme dan ekstremisme.

Sejatinya, langkah pertama untuk menumpas terorisme adalah komitmen seluruh negara dunia dalam menghadapi acaman ekstremisme dan terorisme, serta langkah bersama untuk menghadapinya. 

Selama sejumlah negara dunia, terutama AS dan Arab Saudi masih menjadikan kepentingannya berada dalam keberlanjutan kelompok-kelompok teroris dan ekstremis takfiri, maka penyebaran terorisme di berbagai penjuru dunia akan terus ada dan menjadi ancaman global.

Tudingan Washington terhadap Iran yang dianggap mendukung teroris sebenarnya karena kepentingan AS yang berada dalam kehadiran kelompok-kelompok teroris terancam. Apresiasi positif rakyat dan pemerintah Suriah terhadap peran Iran dalam  membantu negara Arab ini menumpas teroris menjadi bukti jelas mengenai komitmen Iran dalam penumpasan kelompok-kelompok teroris yang didukung AS, Arab Saudi dan lainnya.(PH)