Nasionalisasi Minyak, Independensi dan Sanksi

Penanggalan nasional Iran di akhir tahun ditutup sebuah hari penting, "Hari Nasionalisasi Industri Minyak", yang diperingati setiap tanggal 29 Esfand, yang bertepatan dengan 19 Maret 2020.

Nasionalisasi industri minyak Iran sebagai hasil dari perjuangan panjang dinamika politik dan ekonomi negara ini yang mengalami pasang surut. Tampaknya, untuk memahami urgensi hari bersejarah ini, kita harus membuka sejarah masa lalu dan kembali ke hari-hari ketika minyak yang merupakan kekayaan besar bangsa Iran berada dalam cengkeraman imperialis. Para penjarah minyak tahu bahwa emas hitam ini merupakan material penting selama berabad-abad yang dimanfaatkan untuk mengamankan dominasi ekonomi dan industri mereka terhadap dunia.

Negara-negara industri global tahu benar posisi penting minyak yang sangat dibutuhkan untuk kemajuannya. Oleh karena itu mereka senantiasa berusaha untuk mengamankan pasokan minyaknya dengan menguasai sumber-sumber minyak di dunia, termasuk di Iran, dengan berbagai cara termasuk melakukan kolonialisme. 

Jejak kolonialisme tersimpan di museum sejarah minyak negara-negara penghasil minyak, termasuk Iran. Dokumen-dokumen tersebut mencakup semua jenis kontrak, dari eksplorasi hingga produksi dan penjualan minyak mentah.

Pada tahun 1870, pemerintah Iran menandatangani kontrak dengan pebisnis Inggris, Baron Julius Reuter, mengenai eksplorasi minyak di Iran dengan masa kontrak selama 70 tahun. 

Pada pasal sebelas kontrak tersebut, petrol atau atau minyak didefinisikan sebagai unsur penting yang setara dengan jenis tambang lain seperti batubara, besi, tembaga dan timah. Pada 32 tahun kemudian, tepatnya tahun 1902, pemerintah Iran menandatangani kontrak yang memberikan hak eksplorasi, eksploitasi, dan penjualan minyak di seluruh Iran, kecuali untuk lima bagian utara Iran, kepada orang Inggris lainnya, William Knox Darcy, dengan masa waktu selama 60 tahun.

Dominasi dan penjarahan sumber daya minyak Iran tersebut menyulut peningkatan suhu politik dan sosial dengan terjadinya berbagai peristiwa politik Iran setelah Shahrivar 1320 Hs. Kondisi internasional pada periode ini menunjukkan sejumlah negara terutama Rusia, Inggris dan Amerika Serikat menyampaikan proposal kepada pemerintah Iran supaya diizinkan untuk mengekplorasi minyak. Inggris diberi hak istimewa untuk mengeksploitasi sumber daya minyak wilayah selatan Iran, sedangkan Rusia berusaha untuk mengeksplorasi sumber daya minyak  di wilayah utara Iran, dan Amerika juga tidak mau ketinggalan untuk meraih keuntungan dari penjualan minyak  Iran tersebut.

Selama periode ini, muncul gerakan perlawanan dari para tokoh politik dan agama Iran seperti Ayatullah Kashani dan Dr. Mohammad Mossadegh terhadap penjarahan minyak yang terus berlanjut. Ayatullah Kashani dalam kondisi sensitif tersebut melanjutkan perjuangannya melawan pemerintah yang memberikan hak istimewa kepada konsorsium minyak Inggris, dan menulis surat kepada PBB untuk memprotes masalah tersebut.

Ayatullah Kashani memprotes tindakan perusahaan minyak Inggris di negaranya, dan bersama sejumlah anggota parlemen Iran lainnya berupaya untuk membatalkan kontrak dengan konsorsium minyak Inggris. Tapi, atas rekomendasi pemerintah Inggris untuk rezimh Shah, Ayatullah Kashani ditangkap dan kemudian diasingkan.

Tokoh Iran lainnya yang sangat vokal menentang masalah penguasaan minyak Iran adalah Mohammad Mossadegh yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri Iran. Beliau berulangkali menekankan upayanya untuk melakukan menasionalisasi industri minyak, sehingga rakyat Iran bisa mengekplorasi dan mengelola dan mengeksploitasi sumber minyaknya sendiri. Pada akhirnya, undang-undang nasionalisasi industri minyak Iran disahkan pada tanggal 20 Maret 1951.

Tapi setelah Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh menjalankan undang-undang nasionalisasi industri minyak pada bulan April 1951 terjadi gejolak di dalam negeri. Salah satunya adalah boikot minyak Iran pada paruh pertama 1330 Hs dengan tujuan membahayakan stabilitas politik dan ekonomi negara ini.

Efek destruktif terbesar terjadi kudeta yang dirancang Amerika dan Inggris pada Agustus 1953 terhadap perdana menteri Mohammad Mossadegh. Pasca kudeta tersebut, kehadiran perusahaan minyak internasional termasuk British Petroleum Company, Shell Petroleum Inc., Golf Oil Corporation, Mobile Oil Corp, Océal-en-Fila dan Tzaco Steel Standards, secara leluasa masuk ke Iran dan membentuk konsorsium baru.

Dengan diluncurkannya Konsorsium Minyak Iran, meskipun undang-undang nasionalisasi minyak diterapkan, tapi dalam praktiknya, pemerintah Iran dan Perusahaan Minyak Nasional Iran memiliki kekuasaan yang sangat terbatas. Anggota konsorsium memutuskan jumlah produksi minyak dan harga minyak, tanpa campur tangan perusahaan Iran yang merupakan penentu utama pendapatan negara.

Nasib minyak Iran setelah nasionalisasi tidak jauh berbeda dengan sebelumnya hingga kemenangan Revolusi Islam yang berhasil memutus tangan penjarah sumber daya minyak negara ini.

Ketergantungan terhadap minyak, baik di tahun-tahun sebelumnya hingga kini dijadikan sebagai instrumen tekanan terhadap Iran. Oleh karena itu, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menegaskan urgensi mengurangan ketergantungan terhadap industri minyak  sebagai instrumen penting ekonomi resistif. Rahbar mengungkapkan, "... Ketergantungan ini, warisan seratus tahun silam,".

Rahbar memandang sanksi minyak dari perpsktif ini dengan menekankan pentingnya mencari alternatif pendapatan selain minyak, demi mengurangi ketergantungan terhadap sektor ini. Lebih dari itu penekanan Ayatullah Khamenei terhadap upaya untuk meninggalkan penjualan minyak mentah dan menjadikannya sebagai produk dengan nilai tambah tinggi.

Dari titik ini perang ekonomi dilancarkan musuh terhadap Iran. Minyak adalah jantung ekonomi Iran, dan Departemen Keuangan AS berada di garis depan perang terhadap Kementerian Perminyakan Iran. Pemerintah Trump telah menjatuhkan sanksi internasional paling keras terhadap ekspor minyak Iran demi melumpuhkan perekonomian Iran.

Mark Dobowitz, Direktur Lembaga Pertahanan untuk Demokrasi (FDD), yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemerintahan Trump, tahun lalu menulis artikel berjudul "Perang Riyal" dengan mengutip pernyataan pejabat kementerian keuangan AS. Dia mendesak Departemen Keuangan AS  meningkatkan penggunaan instrumen sanksi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan untuk memboikot pejabat dan bankir Eropa yang bekerja sama dengan Iran.

Pada tahun-tahun setelah kemenangan revolusi, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk menghentikan pengembangan industri minyak Iran melalui penggunaan sanksi, tapi hal itu tidak hanya menghentikan pengembangan industri minyak Iran. 

Iran adalah negara yang kaya akan bakat, kreativitas, dan sumber daya berharga dalam hal kemampuan alam dan manusianya.

Pada 9 September 2019, Menteri Perminyakan Iran Bijan Zanganeh dalam sebuah acara penandatangani kontrak pengembangan lapangan gas Bilal, menekankan perlunya untuk terus bergerak maju di sektor industri minyak Iran, dengan mengandalkan kekuatan dalam negeri.

Meskipun menghadapi tekanan sanksi terutama di sektor industri minyak dan produk olehannya termasuk petrokimia, tapi Iran terus berkembang dengan caranya sendiri.

Zanganeh mengungkapkan rekor tertinggi dalam penyempurnaan dan kesuksesan industri petrokimia sebagai contoh lain dari kemajuan industri perminyakan Iran. "Kami sekarang berada di ambang lompatan petrokimia kedua dengan realisasi produk petrokimia mencapai lebih dari 100 juta ton per tahun. Sedangkan pada lompatan ketiga akan mencapai 140 juta ton,".

Kelanjutan dari langkah maju ini menunjukkan bahwa industri minyak Iran berada di jalur baru yang tidak akan berhenti, meski menghadapi kerasnya sanksi AS. Tujuan strategis dari langkah ini untuk meningkatkan kemampuan teknologi nasional dan menstabilkan peran minyak dalam infrastruktur ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.(PH)