Sumber-sumber diplomatik senior Arab menyebutkan bahwa Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman akan bertemu dengan Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi di Kairo mendatang –yang juga akan dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump–untuk membicarakan proyek Kesepakatan Abad (Deal of the Century).

Menurut Jewish News Syndicate (JNS) mengutip sumber-sumber Arab, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan timnya telah melakukan mediasi antara perwakilan dari Israel dan Arab Saudi selama beberapa bulan terakhir untuk mengatur pertemuan itu.

"Dalam beberapa hari terakhir telah terjadi diskusi yang sangat intensif antara AS, Israel, Mesir dan Arab Saudi untuk mengatur pertemuan puncak di Kairo pada minggu-minggu mendatang, bahkan sebelum pemilu di Israel," kata salah satu sumber Arab kepada JNS, seperti dilansir Press TV.

Rezim Zionis dijadwalkan akan mengadakan pemilu pada 2 Maret 2020.

Menurut sumber tersebut, KTT di Mesir akan dihadiri oleh para  pejabat AS, Israel, Arab Saudi dan juga para pemimpin Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain dan Oman.

Berdasarkan laporan itu, Raja Yordania menolak undangan untuk menghadiri KTT di Kairo. Yordania ingin agar pemimpin Otorita Ramallah Mahmoud Abbas diikutkan dalam pertemuan tersebut.

Seorang pejabat senior Palestina telah mengkonfirmasi laporan terkait KTT itu dan mengatakan bahwa Otorita Ramallah kemungkinan akan menolak undangan, karena Abbas dan kepemimpinan di Ramallah akan terus mematuhi boikot mereka terhadap AS dan untuk membekukan hubungan diplomatik dengan Israel.

Pejabat Palestina yang berbicara secara anonim itu mengatakan, AS memberi isyarat kepada Palestina bahwa ini kemungkinan akan menjadi kesempatan terakhir Abbas dan Palestina untuk mengambil bagian dalam perkembangan diplomatik yang berlangsung di kawasan.

Awal bulan ini, majalah berbahasa Israel "Israel Defense" melaporkan bahwa pihak berwenang Israel bekerja keras untuk mengatur pertemuan antara Netanyahu dan MBS.

Arab Saudi menjadi salah satu pendukung utama proyek Kesepakatan Abad yang diungkapkan Trump bersama Netanyahu di Gedung Putih pada 28 Januari 2020.

Israel memiliki hubungan diplomatik penuh dengan hanya dua negara Arab, Mesir dan Yordania, tetapi laporan terbaru menyebutkan bahwa Tel Aviv telah bekerja di belakang layar untuk menjalin kontak resmi dengan negara-negara Arab lainnya seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Bahrain.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan Kesepakatan Abad pada 28 Januari 2020 setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan seorang politisi senior rezim ini, Benny Gantz.

Berbicara di samping Trump di Gedung Putih, Netanyahu mengatakan bahwa Israel juga harus memiliki kedaulatan di Lembah Yordania.

Pemimpin Otorita Ramallah Mahmoud Abbas terkait Kesepakatan Abad mengatakan, al-Quds tidak untuk dijual. Dia menyebut Kesepakatan Abad sebagai "tamparan abad ini."

"Saya katakan kepada Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu: al-Quds tidak untuk dijual, semua hak kami tidak untuk dijual dan tidak untuk tawar-menawar. Dan kesepakatan Anda, konspirasi, tidak akan lolos," kata Abbas.

Berdasarkan Kesepakatan Abad, al-Quds akan diserahkan kepada rezim Zionis, pengungsi Palestina di luar negeri tidak berhak kembali ke tanah airnya, dan Palestina hanya terdiri dari wilayah yang tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kesepakatan Abad merupakan prakarsa pemerintah AS untuk menghapus hak-hak rakyat Palestina. Prakarsa ini dibuat melalui kerja sama dengan sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Dalam kerangka Kesepakatan Abad, Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan al-Quds pendudukan sebagai ibu kota rezim Zionis.

AS kemudian memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke al-Quds pada Senin, 14 Mei 2018. Al-Quds diduduki rezim Zionis sejak tahun 1967. (RA)