Pemerintahan Donald Trump pada akhirnya berakhir setelah Joe Biden resmi dilantik sebagai Presiden AS ke-46 pada hari Rabu, 20 Januari 2021. Peristiwa ini telah dinantikan oleh banyak pihak karena mereka menilai kebijakan-kebijakan Trump sangat merugikan AS.

Selama berkuasa di Gedung Putih, Trump sering mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial. Untuk itu, setelah Biden dilantik, Presiden baru AS ini langsung menandatangi belasan perintah eksekutif untuk mencabut dan membatalkan keputusan pemerintahan sebelumnya.  

Beberapa perintah eksekutif tersebut berkaitan dengan pandemi Virus Corona, lingkungan, imigrasi dan etika serta isu-isu lainnya. Perintah ini telah membalikkan kebijakan Trump, termasuk menghentikan larangan perjalanan dari negara-negara mayoritas Muslim, dan mengakhiri pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko, dan meresmikan perintah wajib masker dan jarak sosial di gedung federal dan tempat umum.

Biden telah menandatangani perintah eksekutif untuk bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris dan mengakhiri prosesnya untuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

15 tindakan eksekutif telah ditandatangai Biden, di mana sebelumnya dikatakan timnya bahwa langkah ini bertujuan untuk "membalikkan kerusakan paling parah dari pemerintahan Trump".

Tantangan besar pertama Biden saat memasuki Gedung Putih adalah mengatasi pandemi COVID-19 yang melonjak, di mana telah menewaskan lebih dari 400.000 orang di seluruh negeri hingga saat ini.

Untuk itu, Biden menandatangani perintah pada Rabu sore untuk memberlakukan pemakaian masker selama 100 hari di seluruh AS dan menunjuk koordinator COVID-19 untuk mengelola tanggapan nasional terhadap pandemi ini.

Dia juga telah mengumumkan bahwa AS akan tetap menjadi anggota WHO, dan bahwa Dr Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, akan menghadiri pertemuan Dewan Eksekutif WHO.

Biden juga mencabut apa yang disebut "larangan Muslim", perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada 2017 yang melarang pengunjung dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki AS. Larangan ini diubah beberapa kali di tengah gugatan hukum dan akhirnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung AS pada 2018.

"Presiden mengakhiri larangan Muslim -sebuah kebijakan yang berakar pada permusuhan agama dan xenofobia," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Biden, Jen Psaki, Rabu malam.

Biden juga mengumumkan bahwa AS akan sekali lagi menjadi pihak dalam Perjanjian Paris. Pada November lalu, AS menjadi negara pertama di dunia yang menarik diri dari perjanjian itu. Langkah ini telah memicu ketegangan antara Washington dan sekutunya di Eropa dan menuai kecaman luas dari kelompok lingkungan dan hak asasi manusia.

Selain itu, Biden menghentikan rencana penarikan Trump dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pemerintahan Trump pada Juli tahun lalu memberi tahu Kongres dan PBB bahwa AS secara resmi menarik diri dari WHO. Keputusan tersebut akan berlaku pada bulan Juli.

Trump membenarkan keputusan itu dengan mengatakan WHO "gagal membuat reformasi yang diminta dan sangat dibutuhkan" dan menuduh organisasi ini membantu China menutupi asal usul Virus Corona baru.

Biden juga mencabut deklarasi darurat nasional yang digunakan untuk membenarkan beberapa pengalihan pendanaan Trump untuk membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko.

Biden juga mencabut izin presiden yang diberikan kepada pipa Keystone XL bernilai miliaran dolar, sebuah proyek energi kontroversial yang dijadwalkan untuk mengirimkan 830.000 barel minyak per hari antara provinsi Alberta Kanada dan negara bagian Nebraska di AS. (RA)