Idul Adha dan Kebijakan Saudi di Kawasan

Tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari raya Idul Adha atau Idul Qurban yang diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia. Idul Adha merupakan salah satu hari raya terbesar umat Islam. Idul Qurban adalah hari pembuktian cinta dan penyerahan serta pengabdian; yaitu hari ketika manusia di hadapan kekasihnya, ia menerima ketiadaan semua hal. Ia akan mengorbankan diri dan semua yang dimilikinya untuk kekasihnya. Ia akan menampakkan "pengabdian" yang merupakan hasil dari irfan dan penyaksiannya.

Pada hari seperti ini, Nabi Ibrahim as –yang merupakan salah satu nabi besar ilahi– membawa putranya, Nabi Ismail as ke tempat penyembelihan kurban atas perintah Allah Swt. Beliau melaksanakan perintah ilahi itu dengan tulus, namun Allah Swt berkehendak lain. Dia memerintahkan beliau untuk melepaskan Nabi Ismail as dan menyembelih seeokor binatang kurban yang telah dipersiapkan oleh Allah Swt sebagai gantinya. Beliau telah berhasil melewati ujian besar tersebut.

Pada tanggal 10 Dzulhijjah, para jemaah haji bergerak menuju Mina setelah melakukan wukuf di padang Arafah dan mabit di Muzdalifah. Di Mina, mereka melempar Jumrah Aqabah dan menyembelih binatang kurban. Semua itu dilakukan mengikuti jejak Nabi Ibrahim as yang menyembelih binatang kurban setelah beliau berhasil melewati ujian terberat untuk menyembelih putranya yang tercinta.

Berkurban dengan domba atau binatang kurban lainnya, baik oleh para jemaah haji di Mina maupun oleh umat Islam lainnya merupakan penghormatan kepada epik spiritual dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail as, di mana mereka mengabadikan keikhlasan dan cinta serta membuktikan pengabdian yang besar. Idul Qurban adalah musim pengorbanan orang-orang tercinta di "langit-langit tercinta." Idul Qurban adalah jalur karunia ilahi dan alasan untuk memberikan rahmat kepada hamba-hamba Mukmin dan taat.

Barang siapa mampu mengorbankan kerelaannya untuk keridhaan Allah Swt, ia akan meninggalkan keinginan-keinginan hati demi menuju ke jalan yang diinginkan oleh Allah Swt dan melewatkan semua kepunyaan dan keingingannya agar bisa ke "batas" penghambaan. Bagi umat Islam di seluruh dunia terutama umat Islam di Republik Islam Iran, hari-hari di musim haji dan Hari Raya Idul Adha tahun ini mengingatkan kembali kepada sebuah peristiwa dan kenangan pahit.

Pada musim haji tahun lalu, terjadi tragedi Mina yang merenggut nyawa ribuan jemaah haji dari berbagai negara akibat kelalaian dan ketidakbecusan pemerintah Arab Saudi dalam mengelola dan mengatur proses ritual suci ini. Pemerintah Riyadh yang sangat lamban dalam menangani para korban Mina dan bahkan terkesan tidak menindaklanjutinya dengan serius menyebabkan ribuan jemaah haji meninggal dunia. Hampir 500 jemaah haji Republik Islam Iran menjadi korban tragedi tersebut dan merupakan korban terbanyak dalam peristiwa itu.

Satu poin penting mengenai tragedi Mina tahun lalu adalah reaksi pemerintah Arab Saudi terhadap insiden ini. Alih-alih meminta maaf dan menerima tanggung jawab serta menghukum orang-orang yang lalai dan menyebabkan tragedi tersebut, pemerintah Riyadh justru mempolitisasi tragedi Mina dan melemparkan tanggung jawabnya ke sebagian jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Republik Islam.

Tuduhan tersebut dilontarkan kepada jemaah haji Republik Islam Iran ketika jemaah haji negara ini adalah jemaah haji yang memiliki agenda paling teratur dan memiliki tim medis terlengkap di antara jemaah haji dari negara-negara lain. Sekitar 900 jemaah haji dari berbagai negara terperangkap di Mina dan akhirnya selamat setelah para petugas medis dari Republik Islam membantu mereka. Namun sayangnya, alih-alih Arab Saudi merespon tragedi Mina dengan baik, namun justru menyabotase peristiwa menyedihkan ini dan mempolitisasinya untuk menyerang dan menyudutkan Republik Islam.
 

Selama beberapa tahun lalu, para penguasa Arab Saudi mengadopsi kebijakan anti-Iran dan menyulut krisis di berbagai negara Islam, di mana tindakan ini sejalan dengan kebijakan-kebijakan Barat dan rezim Zionis Israel. Sejak pembentukan negara Arab Saudi; yaitu pasca puluhan tahun perang dan pertumpahan darah serta pembantaian terhadap ribuan umat Islam yang melawan gerakan Wahabisme, rezim Al Saud berubah menjadi pelindung dan pelaksana kepentingan negara-negara Barat. Awalnya, Inggris adalah sekutu strategis Al Saud  dan setelah itu, Amerika Serikat menggantikan Inggris.

Arab Saudi menjadi negara yang menarik bagi AS dan negara-negara Barat lainnya karena negara ini kaya dengan minyak. Melalui jalinan hubungan luas dengan negara-negara Barat, Arab Saudi menjual minyaknya ke negara-negara itu. Sebaliknya, negara-negara Barat juga memperoleh keuntungan besar dari hubungan tersebut. Selain kebutuhan minyak mereka terpenuhi, negara-negara Barat juga bisa saling berlomba-lomba untuk menjual barang-barangnya ke Arab Saudi terutama persenjataan militer.

Namun sebenarnya, negara-negara Barat pengklaim penegak demokrasi ini tertarik kepada Arab Saudi bukan hanya disebabkan minyak di negara Arab ini, namun lebih dikarenakan Al Saud bisa dijadikan boneka untuk meraih tujuan-tujuan mereka. Arab Saudi yang menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut telah berubah menjadi eksekutor untuk memajukan kebijakan-kebijakan Barat di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam.

Penguasa Arab Saudi yang mengandalkan pendapatan dari penjualan minyaknya mengklaim superioritas atas negara-negara Arab dan Islam lainnya. Setiap gerakan di negara-negara Arab dan Islam yang tidak sesuai dengan kebijakan Arab Saudi dianggap sebagai intervensi dalam ruang lingkup pengaruhnya dan harus diperangi. Kebijakan ini diambil Arab Saudi pasca meletusnya gerakan kebangkitan Islam pada tahun 2011.

Tunisia adalah negara pertama yang memulai gerakan Kebangkitan Islam pada tahun 2011. Setelah tiga pekan kebangkitan rakyat Tunisia melawan kediktatoran Zine El Abidine Ben Ali , rezim ini pun tumbang. Ben Ali sebisa mungkin merampas kekayaan rakyat Tunisia dan melarikan diri ke Arab Saudi bersama keluarganya. Penguasa Arab Saudi menerima Ben Ali seperti menyambut kunjungan seorang pejabat resmi dan memberikan perlindungan kepadanya.

Setelah Tunisia, gerakan Kebangkitan Islam merembet ke Mesir. Rakyat negara ini bangkit dan menggelar demonstrasi damai di Bundaran al-Tahrir di Kairo. Pasca 18 hari unjuk rasa di siang dan malam hari, akhirnya rezim diktataor Hosni Mubarak tumbang. Kebangkitan rakyat Mesir memberikan peluang bagi Muhammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin untuk berkuasa dan terpilih sebagai presiden negara ini.

Namun sayangnya, karena keputusan keliru dan kepercayaan terhadap struktur yang masih tersisa dari rezim Mubarak serta keyakinan kepada Arab Saudi dan negara-negara Barat, pemerintahan Mursi hanya mampu bertahan selama setahun. Militer Mesir dengan bantunan finansial dan politik Arab Saudi mengkudeta Mursi dan menangkap serta memenjarakan ratusan anggota Ikhwanul Muslimin, bahkan banyak dari mereka yang dihukum mati.

Bahrain adalah negara Arab lainnya yang dilanda Kebangkitan Islam. Rakyat negara ini bangkit menentang kediktatoran rezim Al Khalifa dan berunjuk rasa damai untuk menuntut hak-hak legal mereka. Namun Arab Saudi mencampuri urusan internal Bahrain secara lansung dan mengirimkan pasukan ke negara ini untuk menumpas kebangkitan rakyat Bahrain.

Arab Saudi dengan berbagai cara juga berusaha menyimpangkan gerakan Kebangkitan Islam di negara-negara Muslim dan menyalahgunakan protes rakyat untuk memajukan tujuan dan kepentinganya di negara-negara Arab dan Islam. Selain itu, Arab Saudi juga memberikan dukungan politik, finansial dan militer kepada gerakan teroris dan Takfiri di Suriah dan Irak, di mana langkah ini sejalan dengan kebijakan AS dan rezim Zionis.

Al Saud menarget Republik Islam Iran dengan cara memberikan dukungan penuh kepada kelompok-kelompok teroris Takfiri di Suriah dan menghancurkan poros Muqawama di kawasan yang melawan rezim Zionis. Arab Saudi juga terang-terangan memberikan dukungan politik dan finansial kepada kelompok teroris MKO yang telah membunuh 17.000 warga Iran.

Arab Saudi secara langsung menyulut krisis di Suriah dan Irak bersama dengan Turki dan sekutunya, NATO. Kebijakan Arab Saudi ini sejalan dengan kebijakan-kebijakan rezim Zionis Israel, bahkan Riyadh mulai menjalin hubungan terbuka dengaan Tel Aviv. Berbagai laporan media menyebutkan kunjungan para pejabat Arab Saudi ke Israel dan hingga sekarang tidak ada yang membantah lawatan tersebut.

Arab Saudi  menjalin hubungan terang-terangan dengan rezim Zionis ketika rezim penjajah al-Quds ini adalah musuh utama umat Islam dan telah menjajah bumi Palestina selama lebih dari 60 tahun serta menduduki Kiblat Pertama umat Islam. Arab Saudi memperkenalkan Republik Islam Iran dan poros Muqawama anti-Israel sebagai ancaman bagi bangsa-bangsa Muslim. Untungnya, opini publik terutama umat Islam telah mengetahui jati diri Al Saud.

Sejatinya, para pejabat Arab Saudi dan Wahabisme yang berkuasa di negara ini ingin memperkuat pemerintahaan kesukuannya dengan cara menyebarkan pemikiran menyimpang dan interpretasi keliru dalam memahami ajaran-ajaran murni Islam Muhammadi (Saw). Yang pasti, Al Saud tidak memiliki kelayakan untuk mewakili dunia Islam dan tidak pantas untuk menyandang sebutan Khadimul Haramain. Langkah-langkah mereka selama ini telah merusak citra Islam yang menuntut keadilan dan perdamaian di dunia.