Perkembangan Terbaru Krisis Suriah

Sejak awal, krisis Suriah tidak terbatas pada pemain domestik atau perang kelompok teroris melawan pemerintah Suriah, namun aktor regional dan transnasional juga aktif dalam krisis ini sebagai pendukung atau lawan rezim Suriah.

Adapun negara-negara pendukung pemerintah Suriah, termasuk Republik Islam Iran dan Rusia, mengadopsi kebijakan anti-terorisme di Suriah, sementara negara-negara penentang mengadopsi strategi mendukung kelompok-kelompok teroris dalam berbagai bentuk. Selama tujuh tahun krisis, bukan hanya rezim Suriah tidak jatuh, namun kelompok teroris dengan cepat menuju kehancurannya dan integritas teritorial Suriah terjaga. Dalam situasi seperti ini, sikap pihak penentang rezim Suriah juga telah berubah.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa revisi perilaku para pemain asing terhadap Suriah dapat dibagi dalam dua poros yang saling bertentangan. Pertama adalah pembentukan sistem federal, pemerintahan lemah dan tidak efisien serta penguatan pengaruh di Suriah. Kedua pembentukan pemerintahan yang kuat di Damaskus.

1. Pembentukan sistem pemerintahan federal

Pembentukan sistem federal yang akan melemahkan posisi pemerintah pusat Damaskus, adalah strategi terpenting Amerika Serikat, Arab Saudi, rezim Zionis dan sejumlah negara Eropa. Tampaknya pembentukan sedikitnya dua wilayah otonomi sedang diupayakan oleh kubu kelompok penentang pemerintah Suriah yang dipimpin Amerika Serikat.

Wilayah otonomi pertama dan yang paling berpotensi, adalah wilayah Kurdi di Suriah utara terdiri dari tiga wilayah. Ketiga wilayah itu masing-masing dengan daerah yang berbeda, termasuk Hassakah dan Raqqa, Kobani (utara Aleppo) dan Afrin (barat laut Aleppo dan utara Idlib).

Selain itu, Kurdi bersaing dengan pemerintah Suriah dalam hal penguasaan cadangan minyak Deir ez-Zor. Pembebasan Raqqa oleh partai Aliansi Demokratik Kurdi yang didukung AS juga dalam rangka tujuan yang sama. Amerika Serikat memiliki 10 pangkalan militer, operasional dan intelijen di wilayah Kurdi Suriah. Pasukan Aliansi Demokratik Suriah pada 20 Oktober, empat hari setelah pembebasan Raqqa dari pendudukan Daesh, mengumumkan bahwa warga provinsi Raqqa akan menentukan masa depan provinsi ini dalam kerangka Suriah yang demokratis dan federal.

Upaya Amerika untuk mendukung Kurdi Suriah dalam menciptakan wilayah otonomi menghadapi berbagai tantangan. Situs Syam Times, membandingkan kondisi Kurdi di Irak dan Suriah, dan menulis, "Isu Kurdi Irak telah menjadi isu politis sejak dekade 70-an pada abad sebelumnya, tapi ini tidak terjadi di Suriah. Pemerintah AS bersikeras menyukseskan rencananya terkait suku Kurdi di Suriah dan Irak, namun mereka harus mengetahui kekeliruan yang dibuat pada tingkat strategis politik. Jika itu berlanjut maka akan menyebabkan isolasi masyarakat Kurdi di daerah mereka sendiri dan blokade."

Tampaknya Arab Saudi mendukung strategi ini di kawasan Kurdi Suriah. Oleh karena itu, bersamaan dengan kunjungan Bert McGirt, utusan Presiden AS Donald Trump, untuk wilayah Timur Tengah, dan selaku koordinator aliansi internasional anti-Daesh, ke Suriah, Tsamer al-Sabhan, Menteri Penasehat Raja Arab Saudi dalam urusan Teluk Persia juga bertemu dan berdialog dengan para pemimpin sejumlah suku Kurdi Suriah.

Wilayah otonomi potensial kedua di Suriah mencakup beberapa provinsi selatan. Amerika Serikat berusaha mengkoordinasi tiga provinsi Suwaida, Daraa dan Quneitra, yang juga didukung Israel dan Arab Saudi. Alasan utama pembentukan wilayah otonomi di tiga provinsi ini adalah karena Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, Arab Saudi dan rezim Zionis berusaha mencegah terbentuknya poros muqawama (resistensi) di Suriah, Irak dan Lebanon.

2. Pembentukan pemerintahan lemah dan tidak efisien di Suriah

Pembentukan pemerintahan lemah dan tidak efisien di Suriah merupakan strategi sejumlah aktor regional, khususnya Turki, yang telah beroperasi melawan pemerintah Suriah selama tujuh tahun terakhir. Turki adalah negara yang paling menentang pembentukan wilayah Kurdi di Suriah. Oleh karena itu, Turki menduduki zona di 100 kilometer antara wilayah Kobani dan Afrin, sehingga akan menghalangi pembentukan wilayah Kurdi di Suriah utara karena pembentukan wilayah tersebut menyebabkan masyarakat Kurdi Suriah dan Turki dapat saling terhubung dan memiliki akses ke Laut Mediterania.

Kurdi Suriah tidak memiliki banyak kecocokan dengan Massoud Barzani dan Kurdi Irak, tapi mereka lebih cenderung akur dengan Kurdi Turki dan Partai Buruh Kurdistan Turki (PKK), yang dianggap sebagai ancaman serius bagi pemerintah Ankara. Meski demikian, Turki mengupayakan strategi pembentukan pemerintah lemah dan tidak efektif di Suriah karena Turki telah putus asa untuk menggulingkan pemerintahan Assad dan dalam kondisi ini, Ankara lebih memilih meningkatkan pengaruhnya di negara tersebut dan mencampuri urusan dalam negeri Suriah. Di mana ini dapat diwujudkan di bawah bayang-bayang pemerintahan yang lemah di Suriah.

3. Memperkuat pengaruh di Suriah

Rusia adalah salah satu pemain transregional terpenting dan berpengaruh dalam krisis Suriah, yang tidak seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, justru lebih memprioritaskan perlawanan serius terhadap kelompok teroris dan bahkan memiliki kehadiran militer langsung di Suriah sejak tahun 2015. Dukungan militer dan tentu saja, dukungan diplomatik dari Rusia merupakan salah satu faktor utama keseimbangan kekuasaan di Suriah yang mendukung pemerintah Suriah dan mempercepat proses pemberantasan kelompok teroris.

Dalam kondisi saat ini, Rusia mengejar tujuan yang sama yaitu "memperkuat pengaruhnya di Suriah". Dawood Kayani, seorang analis politik terkait Rusia, percaya bahwa pangkalan Tartus dinilai sebagai faktor kerjasama militer kedua negara. Pangkalan di Laut Mediterania ini telah dijaga Rusia demi kepentingan strategisnya.

Analis Timur Tengah, Hadi Mohammadi juga percaya bahwa "Suriah adalah pangkalan terpenting Rusia dan satu-satunya di Asia Barat, di mana penghapusannya sama dengan penyingkiran Rusia dari Timur Tengah. Pada saat yang sama, Rusia terjun di setiap titik di mana Barat menghadapi kekalahan dan krisis, guna menunjukkan kekuataannya kepada dunia."

4. Pembentukan pemerintahan yang kokoh di Suriah dan memperkuat poros resistensi.

Republik Islam Iran merupakan salah satu pemain berpengaruh dan terpenting yang berdiri bersama pemerintah Suriah sejak dimulainya perang melawan teroris. Iran memprioritaskan perlawanan serius dan praktis terhadap terorisme. Alasan utama lain di balik kesuksesan militer Suriah dalam perebutan kembali wilayah yang diduduki kelompok teroris adalah peran determinan Republik Islam Iran dan dukungan totalnya terhadap rezim Suriah.

Dalam kondisi saat ini, strategi terpenting Republik Islam Iran di Suriah adalah untuk menjaga integritas teritorial negara tersebut dan untuk menentang segala upaya dan kebijakan yang hasilnya melemahkan pemerintah Damaskus. Republik Islam Iran sedang mengupayakan pembentukan pemerintah pusat yang kokoh di Suriah, karena menganggapnya sebagai faktor penting dalam memperkuat poros perlawanan di kawasan tersebut.

Dalam hal ini, Brigadir Jenderal Mohammad Baqeri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dalam kunjungannya ke Suriah pertengahan Oktober lalu dan saat bertemu dengan mitranya dari Suriah, Jenderal Ali Ayyub mengatakan, "Republik Islam Iran menilai penghormatan terhadap integritas teritorial negara-negara kawasan sebagai sebuah prinsip. Kami berpendapat bahwa setiap negara yang ingin melakukan operasi militer di negara lain, harus menghormati integritas negara itu dan beroperasi sesuai ijin negara tuan rumah."

Ditambahkannya, "Kedaulatan nasional dan integritas teritorial negara-negara kawasan mewajibkan setiap kelompok atau minoritas untuk menempuh jalur undang-undang dan dialog dengan pemerintah pusat jika mereka memiliki tuntutan. Kami berharap tidak menyaksikan kekeliruan Massoud Barzani, Ketua Partai Demokratik Kurdistan Irak."