Sensitivitas Pemilu Parlemen di Lebanon
Setelah sembilan tahun dan tiga kali mengalami perpanjangan periode kerja parlemen, akhirnya pemilu parlemen Lebanon digelar 6 Mei 2018. Pada kesempatan ini akan dibahas urgensi pemilu parlemen Lebanon dan situasi terakhir manuver partai-partai politik dan koalisi mereka untuk menghadapi pemilu parlemen ini.
Parlemen Lebanon yang berlokasi di bundaran Nejmeh, Beirut, memiliki 128 kursi. Pemilu parlemen terakhir di Lebanon diselenggarakan pada bulan Juni 2009 dan masa tugas parlemen terakhir seharusnya sudah selesai pada Mei 2013, namun diperpanjang tiga kali.
Perpanjangan masa tugas parlemen Lebanon pertama dilakukan Juni 2013 untuk 17 bulan, yang kedua pada November 2014 untuk 31 bulan dan yang ketiga pada Juni 2017 untuk 11 bulan. Pemilu parlemen yang digelar bulan Mei 2018 adalah pemilu parlemen ke-19 di Lebanon.
Pemilu parlemen Lebanon dinilai sangat penting dilihat dari sejumlah faktor. Faktor pertama dan terpenting berkaitan dengan sistem politik yang dianut Lebanon. Tiga pilar kekuasaan di Lebanon yaitu presiden, perdana menteri dan ketua parlemen, dipilih oleh wakil rakyat.
Di Lebanon, presiden dipilih dari warga Kristen Maronit, ketua parlemen dari warga Muslim Syiah dan perdana menteri dari warga Muslim Ahlu Sunnah. Meski demikian, komposisi kabinet tetap dianggap memiliki urgensitas dan sensitivitas tinggi.
Salah satu alasan utama berlarut-larutnya kevakuman posisi presiden Lebanon yang berlangsung sampai 30 bulan, dari Mei 2014 hingga Oktober 2016, adalah adanya syarat kehadiran dua pertiga anggota parlemen dalam setiap sidang.
Di Lebanon, pemilihan perdana menteri bahkan jauh lebih penting dari presiden dan ketua parlemen, pasalnya posisi perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan bertanggung jawab membentuk kabinet.
Pemilu parlemen Lebanon, Mei 2018 bagi Saad Hariri dan koalisi Al Mustaqbal, juga akan sangat penting, karena untuk menduduki kembali posisi perdana menteri Lebanon, ia harus mengungguli rival-rival lainnya dari Ahlu Sunnah dan meraih kursi lebih banyak. Di sisi lain, komposisi parlemen Lebanon akan sangat menentukan kabinet negara itu, karena setiap anggota kabinet harus mendapat mosi kepercayaan dari parlemen.
Karena tidak ada satupun koalisi yang mampu meraih kursi mayoritas di parlemen Lebanon, maka Tammam Salam, mantan perdana menteri, dari April 2013 hingga Februari 2014 gagal membentuk kabinet dan setelah membentur jalan buntu selama 10 bulan, akhirnya ia berhasil membentuk kabinet pada Februari 2014.
Pemilu parlemen Lebanon, Mei 2018 penting dan sensitif disebabkan adanya perubahan undang-undang yang terjadi di negara itu. Sebelumnya, landasan hukum pemilu parlemen Lebanon adalah undang-undang yang disahkan dekade 60-an dan menganut prinsip mayoritas.
Prinsip itu mengatakan, seluruh anggota koalisi yang berhasil menghimpun suara mayoritas dapat masuk ke parlemen, sebaliknya partai-partai dan koalisi lain yang meraih suara minoritas, tidak bisa masuk.
Parlemen Lebanon mengesahkan undang-undang pemilu baru pada 16 Juni 2017 yang berasaskan "prinsip relativitas", sekaligus mengakhiri friksi politik seputar sistem pemilu dengan asas mayoritas yang sudah berlangsung bertahun-tahun di negara itu.
Berdasarkan asas itu, komposisi anggota parlemen Lebanon otomatis akan berubah, karena partai-partai kecil juga bisa meraih kursi di parlemen. Surat kabar Qatar Tribune edisi 8 Maret 2018 sehubungan dengan hal ini menulis, dalam undang-undang pemilu baru Lebanon, jumlah daerah pemilih berkurang menjadi 15 dan hal ini dapat berpengaruh signifikan pada perolehan jumlah kursi parlemen oleh Al Mustaqbal.
Undang-undang pemilu baru Lebanon membagi negara itu menjadi lima wilayah dan 15 daerah pemilihan, wilayah timur Lebanon terdiri dari tiga derah pemilihan dengan 23 kursi parlemen, wilayah selatan Lebanon terdiri dari tiga daerah pemilihan dengan 33 kursi, wilayah selatan Beirut terdiri dari dua daerah pemilihan dengan 19 kursi, wilayah utara Lebanon terdiri dari tiga daerah pemilihan dengan 28 kursi dan wilayah Jbeil terdiri dari empat daerah pemilihan dengan 25 kursi.
Dari masing-masing daerah pemilihan ini kandidat dari Ahlu Sunnah, Syiah dan Kristen akan bersaing memperebutkan kursi parlemen. Sebagai contoh, di utara Lebanon terdapat tiga daerah pemilihan, dan 28 wakil dari total 128 wakil parlemen Lebanon berasal dari wilayah itu.
Daerah pemilihan pertama adalah Akkar yang memiliki tujuh kursi, tiga kursi Ahlu Sunnah, satu kursi Alawi, satu kursi Kristen Maronit dan satu kursi untuk Kristen Ortodoks timur.
Daerah pemilihan kedua Tripoli, kota terbesar kedua dan padat penduduk di Lebanon yang 83 persen warganya adalah Ahlu Sunnah. Di daerah pemilihan ini diprediksi terjadi persaingan ketat antara koalisi Al Mustaqbal dengan koalisi mantan PM Lebanon, Najib Mikati, Ashraf Rifi, tokoh yang keluar dari Al Mustaqbal dan beberapa koalisi lain, untuk memperebutkan 11 kursi parlemen.
Delapan kursi di dapil ini diberikan kepada Ahlu Sunnah, satu kursi untuk Alawi, satu kursi untuk Kristen Maronit dan satu kursi untuk Kristen Ortodoks timur. Dapil ketiga di utara Lebanon yang terdiri dari empat kota, Batroun, Bsharri, Zgharta dan Koura yang 89 persen pemilihnya adalah warga Kristen.
Di dapil yang memiliki 10 kursi ini diperkirakan akan terjadi persaingan sengit di antara partai-partai Kristen. Di daerah pemilihan ini warga Muslim sama sekali tidak mendapat satu kursipun karena tujuh kursi diberikan kepada Kristen Maronit dan tiga kursi lainnya untuk Kristen Ortodoks timur.
128 kursi parlemen Lebanon akan dibagi rata kepada warga Muslim dan Kristen negara itu. Dari 64 kursi yang menjadi jatah warga Muslim, 27 kursi diberikan ke Ahlu Sunnah dan 27 kursi lainnya kepada Syiah, sementara delapan kursi milik warga Druz dan dua kursi lainnya diberikan kepada Alawi.
Di sisi lain, dari 64 kursi jatah warga Kristen Maronit, 14 kursi diberikan kepada Kristen Ortodoks, delapan kursi kepada Kristen Katolik, enam kursi lainnya kepada warga keturunan Armenia, satu kursi kepada pengikut Kristen gereja Injili dan satu kursi untuk minoritas Kristen lainnya.
Di antara partai politik penting Lebanon yang mewakili Ahlu Sunnah, Syiah dan Kristen adalah sebagai berikut, Partai Al Mustaqbal dan Gerakan Majd pimpinan Najib Mikati merupakan partai Ahlu Sunnah terpenting di Lebanon. Akan tetapi dalam pemilu parlemen kali ini, ada beberapa koalisi yang berhadapan dengan dua parpol itu, termasuk koalisi yang dibentuk Ashraf Rifi dan Faisal Karami.
Partai Al Mustaqbal dalam pemilu parlemen Lebanon kali ini diprediksi akan mengalami penurunan perolehan kursi, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena Gerakan 14 Maret pimpinan Saad Hariri tidak berhasil membangun koalisi besar dan tampak terpecah.Sementara Hizbullah dan Partai Amal merupakan dua partai utama Syiah yang memusatkan konsentrasinya ke wilayah selatan dan timur Lebanon.
Kedua partai itu membangun sebuah koalisi dan diperkirakan akan merebut 26 kursi di parlemen dari total 27 kursi yang menjadi jatah warga Syiah. Partai-partai politik Kristen di parlemen Lebanon saat ini menduduki posisi penting dan akan bersaing ketat dengan rivalnya di pemilu 2018.
Parpol-parpol Kristen Lebanon di antaranya, Gerakan Patriotik Bebas pimpinan Michel Aoun yang sekarang memiliki 20 kursi di parlemen dan merupakan sekutu Hizbullah, Partai Kekuatan Lebanon pimpinan Samir Geagea yang didukung Arab Saudi, dan memiliki delapan kursi parlemen, Partai Kataeb, pimpinan Sami Gemayel yang memiliki lima kursi, dan Gerakan Marada, pimpinan Sleiman Frangieh yang memiliki empat kursi di parlemen.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Amerika sampai saat ini telah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk mengendalikan hasil pemilu parlemen Lebanon tahun 2018. Ketiga negara itu ingin merusak dan mengubah komposisi yang berkuasa sekarang di Lebanon.