Peran Trump dalam Konflik Palestina dan Rezim Zionis

Pada 6 Desember 2017, Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusan ilegal tentang pengakuan resmi negaranya terhadap Quds sebagai ibu kota baru rezim Zionis, dan akan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Quds, yang dilaksanakan pada Mei 2018.

Tidak hanya itu, Trump juga melancarkan kebijakan lainnya yang menunjukkan dukungan penuh Gedung Putih terhadap rezim Zionis. Pada langkah pertama, pemerintahan Trump berupaya melancarkan tekanan finansial terhadap orang-orang Palestina. Pada Agustus 2018, pemerintah AS menangguhkan semua bantuan AS untuk Palestina senilai 200 juta dolar. Bantuan itu digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Tepi Barat dan Gaza, tetapi pemerintah AS mengklaim bantuan ini digunakan oleh Hamas di Gaza.

Tidak hanya itu, pada akhir Agustus 2018, Amerika Serikat juga sepenuhnya menangguhkan dukungan keuangannya sebesar 360 juta dolar kepada Badan PBB Urusan Pengungsi Palestina, UNRWA. Selain itu, pada September 2018, AS juga memangkas alokasi bantuan untuk enam rumah sakit di Quds senilai 25 juta dolar.

Pada bulan September 2018, pemerintah AS mencabut izin tinggal Hessam Zamalat, wakil Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) bersama keluarganya di Amerika Serikat, dan memblokir rekening banknya.

Selain itu, AS juga mengambil keputusan tidak sah lainnya dalam bentuk rencana Kesepakatan Abad yang bocor ke media pada 2019. Tetapi implementasinya terhambat karena kebuntuan politik di tubuh Israel.  Di antara keputusan yang berada dalam kerangka Kesepakatan  Abad mengenai pembangunan permukiman baru Zionis di Tepi Barat, serta pelucutan senjata secara total milik gerakan perlawanan Palestina. Pemerintah AS percaya bahwa persenjataan kelompok-kelompok Palestina harus dilucuti sepenuhnya, dan polisi Palestina hanya boleh memiliki senjata ringan untuk keperluan penanganan keamanan kota. Perlucuan kemampuan pertahanan dan militer Palestina sebagai tujuan terpenting dari keputusan Israel yang tidak diumumkan.

Mengenai kesepakatan abad, Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan bahwa prakarsa Presiden AS, Kesepakatan Abad adalah upaya untuk melegalkan dan mempertajam sistem apartheid di Palestina yang diduduki rezim Zionis.

Salah satu langkah paling penting yang diambil AS dalam mendukung Israel di tahun 2019 Palestina mengenai pengakuan terhadap permukiman Zionis di Tepi Barat. Pada Senin, 18 November 2019,  Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo kembali menegaskan dukungan terhadap langkah ilegal rezim Zionis dengan mengatakan bahwa Washington tidak lagi menganggap pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum internasional. Pompeo mengklaim bahwa Washington telah mengubah kebijakannya terhadap permukiman Zionis di Tepi Barat  dengan menyebut permukiman ini secara otomatis tidak melanggar hukum internasional.

Pompeo berencana untuk membatalkan dokumen hukum Departemen Luar Negeri AS terkait tahun 1978, yang menyatakan bahwa pemukiman Zionis di wilayah Palestina yang didudukinya tidak sesuai dengan hukum internasional.  Padahal, pada 23 Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2334 yang menyerukan Israel segera menghentikan secara total semua kegiatan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang didudukinya. Dengan membangun permukiman-permukiman ilegal ini, Israel berupaya mengubah struktur geografis dan demografis wilayah Palestina untuk akhirnya sepenuhnya mengintegrasikan dalam wilayah pendudukan. 

Rezim Zionis memanfaatkan dukungan membabi buta pemerintah Trump dalam melanjutkan kejahatannya terhadap Palestina. Israel mengintensifkan kejahatannya terhadap Palestina dengan menggunakan dukungan AS. Dalam hal ini, rezim Zionis menyulut perang  empat hari pada November 2018, dan perang dua hari pada Mei 2019. Dalam perang dua hari  tersebut setidaknya 25 warga Palestina syahid dan 154 lainnya terluka.

Rezim Zionis juga menargetkan pembunuhan komandan gerakan perlawanan Palestina. Pada 12 November 2019, Israel melancarkan operasi militer yang menargetkan komandan Jihad Islam Palestina, Baha Abu Al-Atta yang syahid bersama istrinya. Serangan rezim Zionis tersebut juga menelan korban lainnya.

Sebelumnya, pada Agustus 2018, harian Israel, Haaretz menurunkan laporan yang mengungkap rencara Israel meneror para pejabat Palestina dan melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Jalur Gaza. Laporan itu muncul setelah pejabat militer dan dinas keamanan rezim Zionis secara terpisah mengumumkan kebijakan pembunuhan para pemimpin gerakan perlawanan Palestina dalam operasi militer di Jalur Gaza.

Selain mengobarkan perang dan teror, penjarahan dan penghancuran rumah-rumah Palestina, serangan terhadap masjid Al-Aqsa, blokade total Gaza dan berbagai kekerasan terhadap Palestina, terutama terhadap tahanan dan anak-anak menjadi rangkaian aksi kekerasan rezim Zionis terhadap Palestina.

Dalam sebuah laporan memperingati Hari Anak Sedunia yang jatuh pada 20 November, tentara rezim Zionis telah menangkap 745 anak-anak Palestina dari awal tahun 2019 hingga akhir Oktober.

Lalu, bagaimana Palestina menyikapi berlanjutnya kejahatan rezim Zionis yang semakin masif terhadap Palestina di tengan meningkatnya dukungan pemerintahan Trump kepada Israel. Tampaknya, tidak ada opsi selain melanjutkan perlawanan Palestina melawan rezim Zionis.

Fakta menunjukkan langkah kelompok-kelompok perlawanan Palestina yang menembakkan 700 roket dari Jalur Gaza ke Palestina pendudukan dalam perang 2 Mei 2019, telah mengubah perimbangan kekuatan. Serangan rudal itu menewaskan empat orang Zionis dan melukai lebih dari 140 orang.

Langkah yang diambil kelompok-kelompok perlawanan Palestina menimbulkan kepanikan besar di kalangan Zionis, terutama yang bermukin di dekat jalur Gaza. Saat ini sedikitnya 35 persen Zionis meninggalkan tempat tinggalnya di daerah-daerah dekat Gaza demi menyelamatkan diri dari serangan rudal Palestina. Selain itu, serangan balasanb tersebut berhasil memaksa rezim Zionis menerima gencatan senjata dengan mediasi Mesir.

Aksi balasan gerakan perlawanan Palestina atas pembunuhan komandan Jihad Islam pada November 2019 telah melukai puluhan Zionis dan menimbulkan ketakutan di wilayah pendudukan sehingga Israel untuk pertama kalinya sejak 2014 menutup semua sekolah dan layanan publik dan pemerintah.

Demonstrasi hak kepulangan kembali yang dimulai pada Maret 2018 sebagai protes atas keputusan pemerintah AS terhadap Palestina terus berlanjut hingga 2019. tentara Israel menyerang pada demonstran Palestina yang menggelar aksi unjuk rasa setiap hari Jumat. Aksi brutal tentara Israel tersebut menyebabkan lebih dari 330 orang Palestina syahid, dan sekitar 18.000 terluka. Meskipun demikian rezim Zionis tidak mampu meredam aksi protes orang-orang Palestina itu. 

Meskipun pemerintah AS memberikan dukungan besar-besaran terhadap rezim Zionis, tapi kondisi Israel semakin rentan, bahkan gagal membentuk kabinet baru. Selain itu, walaupun Netanyahu didukug penuh Trump,  tapi perdana menteri Israel ini hampir dipenjara karena empat kasus korupsi yang melilitnya, dan karir politiknya juga berada di tepi jurang.(PH)