Dedolarisasi BRICS, sebuah Langkah Efektif Melawan Sanksi AS terhadap Dunia Bebas
Seiring dengan melajunya proses dedolarisasi di dunia, negara-negara anggota BRICS berusaha untuk membentuk sebuah cadangan devisa baru dengan dukungan paket valuta yang berkaitan dengan mereka.
BRICS sebuah organisasi antar-pemerintah yang dibentuk oleh Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, serta baru-baru ini memperluas anggotanya. Iran dan sejumlah negara lain kini diterima menjadi anggota tetap BRICS.
Menurut laporan Pars Today, isu dedolarisasi termasuk tujuan terpenting anggota BRICS. Sekaitan dengan ini, telah diusulkan diskusi antar anggota BRICS mengenai potensi mata uang (valuta) sebagai bagian dari strategi de-dolarisasi – menggantikan dolar sebagai mata uang utama transaksi keuangan internasional.
Rusia sebagai ketua BRICS saat ini mengejar agenda yang cukup luas terkait dengan urusan finansial yang mencakup penguatan peran negara-negara anggota disistem finansial dan keuangan internasional, serta perluasan kerja sama antar-bank dan pembayaran dengan mata uang nasional negara-negara anggota.
Yuri Ushakov, asisten Kremlin pada Maret 2024 menyatakan bahwa sistem pembayaran berdasarkan BRICS blockchain tengah dilakukan Disebut BRICS Bridge, sistem pembayaran ini menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota menggunakan gateway pembayaran untuk menyelesaikan rekening dalam mata uang digital bank sentral.
Sistem pertukaran global saat ini didominasi oleh dolar AS, yang menyumbang sekitar 90 persen dari seluruh transaksi mata uang. Namun, pada tahun 2023, seperlima transaksi minyak dilakukan dalam mata uang non-dolar.
Menurut penelitian, dengan menstabilkan mata uang lain terhadap dolar, kekuatan sanksi AS akan melemah, dan ini merupakan isu yang sangat penting bagi banyak negara, terutama negara-negara yang terkena sanksi.
Dalam konteks ini, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengungkapkan bahwa agenda de-dolarisasi akan menjadi sorotan pada KTT BRICS yang akan diadakan di Rusia pada bulan Oktober 2024, dan akan memperkenalkan negara-negara berkembang ke dalam permainan yang benar-benar baru.
Jika berhasil, penciptaan sistem yang bersaing akan sangat diinginkan oleh negara-negara di Dunia Selatan. Negara-negara ini berharap dapat mendorong para pembuat kebijakan AS untuk mengurangi penggunaan sanksi sebagai alat kebijakan luar negeri. (MF)