Uni Eropa dan Ancaman Disintegrasi

Masalah separatisme pada era pasca Perang Dingin terdengar nyaring di benua Eropa. Kasus pertamanya adalah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, dan negara komunis ini terpecah menjadi 15 negara merdeka. Pada tahap berikutnya, isu separatisme mendera beberapa negara tersebut, seperti Chechnya yang menuntut pisah dari Rusia, atau Abkhazia dan Ossetia Selatan yang memperjuangkan kemerdekaan dari Georgia. Dalam kedua kasus ini, tuntutan merdeka direspon dengan perlawanan keras oleh pemerintah pusat

Dalam kasus Rusia, pecahnya dua perang antara pasukan federal Rusia dengan pemberontak Chechnya pada tahun 1994 dan 1999, menyebabkan penumpasan total mereka. Banyak daerah di Chechnya juga hancur akibat perang khususnya kota Grozny, ibukota Chechnya.

Mengenai masalah Georgia, upaya pemerintah Tbilisi untuk merebut kembali daerah-daerah yang telah merdeka telah menyebabkan pecahnya perang antara tentara Rusia – sebagai pendukung Ossetia Selatan dan Abkhazia – dengan Angkatan Darat Georgia pada Agustus 2008. Perang ini berakhir dengan kekalahan tentara Georgia.

Gejolak separatisme mengguncang Yugoslavia, dan setelah konflik berkepanjangan, enam negara baru muncul yaitu; Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Macedonia, dan Montenegro. Kosovo, sebuah provinsi di selatan Serbia juga secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 2008, yang tentu saja tidak diakui oleh Beograd, namun lebih dari 113 negara mengakuinya.

Sekarang isu Kosovo dan perseteruan lebih lanjut antara Beograd dan Pristina dipandang sebagai salah satu hambatan utama bagi keanggotaan Serbia di Uni Eropa, dan saat ini tidak ada prospek yang cerah untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun babak baru separatisme tidak muncul di Eropa Timur, tapi di Eropa Barat, di mana rakyat Inggris memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa (Brexit) pada Juni 2016.

Meski penggunaan kata separatisme terkait Brexit hanya bentuk kompromi, tapi faktanya adalah bahwa Brexit telah mendorong munculnya separatisme di daerah-daerah seperti Skotlandia di Inggris Utara dan Catalonia di timur laut Spanyol, dan Catalonia sendiri telah menyatakan merdeka dari Spanyol.

Meski pemisahan diri Skotlandia dari Inggris memiliki sejarah panjang, namun ada dua transformasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan pertama terjadi pada 18 September 2014, ketika pemerintah daerah menggelar referendum kemerdekaan Skotlandia dari Inggris. Dalam referendum ini, lebih dari 50 persen warga Skotlandia menolak pisah dari Inggris.

Kendati kubu pro-kemerdekaan Skotlandia kalah dalam referendum, namun setelah rakyat Inggris memilih Brexit, tuntutan pemisahan diri kembali menggema di Skotlandia, karena warga di daerah ini menolak Brexit. Rakyat Skotlandia benar-benar mengkhawatirkan dampak Brexit bagi wilayah utara Inggris. Perkembangan kedua terjadi pada 28 Maret 2017, di mana Parlemen Skotlandia kembali menyetujui pelaksanaan referendum kemerdekaan dari Inggris.

Rakyat Skotlandia ingin kembali menguji keberuntungannya dengan menggelar referendum ulang, karena mereka mengkhawatirkan dampak negatif Brexit bagi daerah tersebut. Rakyat Skotlandia berharap bahwa dengan meningkatnya tekanan politik saat ini, mereka akhirnya akan memperoleh restu dari pemerintah konservatif London untuk mengadakan referendum kemerdekaan Skotlandia dari Inggris.

Isu separatisme yang paling heboh di Eropa Barat berhubungan dengan pemisahan diri Catalonia dari Spanyol. Catalonia adalah salah satu daerah otonomi khusus di timur laut Spanyol dengan luas lebih dari 30.000 kilometer persegi. Catalonia dengan populasi 7,5 juta jiwa, merupakan salah satu daerah terkaya di Spanyol, di mana menyumbang seperlima dari total produksi ekonomi negara tersebut.

Pemerintah Spanyol percaya bahwa kemerdekaan Catalonia akan mendorong daerah-daerah lain terutama Basque Country – yang punya sejarah panjang perlawanan bersenjata di negara itu – untuk memisahkan diri dari Madrid. Setelah perseteruan panjang antara pemerintah pusat Spanyol dan daerah otonomi Catalonia soal referendum, pemungutan suara ini akhirnya digelar pada 1 Oktober 2017 di tengah aksi represif polisi Spanyol.

Setelah pelaksanaan referendum, pemerintah Catalan mengumumkan bahwa sekitar 90 persen peserta referendum yang dianggap ilegal oleh pemerintah Madrid, telah memilih "Ya" untuk merdeka dari Spanyol. Mahkamah Konstitusi Spanyol kemudian mengumumkan bahwa referendum Catalonia ilegal dan membubarkan parlemen setempat, serta menetapkan 21 Desember 2017 sebagai hari pemilihan dini parlemen. Namun, partai-partai pro separatis justru berhasil merebut 70 dari 135 kursi di Parlemen Catalonia.

Pasca referendum Catalonia pada Oktober 2017, Uni Eropa menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengakui kemerdekaan Catalonia, karena referendum tersebut tidak memiliki standar yang diperlukan. Manfred Weber, Kepala Kubu Konservatif di Parlemen Eropa, mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak kemerdekaan Catalonia dari Spanyol dan memperingatkan, konflik politik di Catalonia dapat berubah menjadi sebuah krisis besar di Eropa.

Kubu separatis Catalan tidak dapat mengandalkan dukungan negara-negara Eropa atau Amerika Serikat dan negara-negara blok Barat lainnya. Uni Eropa dan institusi Eropa lainnya sekarang menjadi penentang keras kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Selain itu, keberhasilan Catalonia untuk memisahkan diri akan membangkitkan gerakan separatis di beberapa negara bagian lain seperti Basque dan Valencia.

Seorang analis politik Spanyol, Jesus Gonzalez Speligo percaya bahwa Madrid harus menguasai lembaga-lembaga inti untuk mengatasi upaya pemisahan diri di negara bagian Catalonia. Jadi, meskipun kubu separatis memenangi pemilu parlemen, kemenangan ini tidak akan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyuarakan tuntutannya secara signifikan.

Tuntutan pemisahan diri juga terdengar di Italia Utara. Warga dari dua daerah kaya di Italia Utara yaitu; Veneto dan Lombardy, menuntut sebuah pemerintahan otonom dan wewenang yang lebih besar dari pemerintah pusat melalui sebuah referendum pada 22 Oktober 2017. Hasil referendum di Veneto dan Lombardy mencatat bahwa lebih dari 90 persen pemilih telah memberikan suara setuju. Mereka mendukung otonomi yang lebih besar.

Referendum ini berdeda dengan apa yang terjadi di Catalonia, referendum ini hanya bersifat konsultatif dan berada dalam koridor konstitusi Italia. Dengan suara setuju ini, maka para pejabat Veneto dan Lombardy memiliki daya tawar yang lebih besar dalam berunding dengan pemerintah pusat untuk menuntut otonomi yang lebih besar.

Para politisi percaya bahwa Veneto dan Lombardy harus memiliki wewenang yang lebih besar di bidang imigrasi, perpajakan dan keamanan daripada pemerintah pusat. Mereka menganggap hasil referendum sebagai daya tawar untuk memperoleh tuntutannya. Namun, para kritikus menilai referendum ini sebagai tindakan populis semata dan penipuan publik. Pelaksanaan referendum otonomi di Italia Utara telah meningkatkan keprihatinan para pemimpin Uni Eropa, yang sedang menghadapi isu disintegrasi dan separatisme.

Salah satu isu yang selalu disorot dalam kasus separatisme adalah sikap standar ganda Barat, Dalam hal ini, pemerintah Serbia memprotes keras dukungan Barat terhadap pemisahan diri Kosovo dan itu pun tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Uni Eropa mengangggap referendum Catalonia ilegal, padahal beberapa tahun lalu mereka mendukung kemerdekaan Kosovo. Hal ini telah memicu kemarahan Serbia, dan pemerintah Beograd menuduh Uni Eropa mengadopsi standar ganda.

Pada awal Oktober 2017, Presiden Serbia Aleksandar Vucic menuduh Uni Eropa munafik dan menggunakan standar ganda, karena blok Eropa tersebut mengakui kemerdekaan Kosovo, namun mengecam referendum Catalonia dan menyebutnya ilegal.

Para pemimpin Eropa menyimpan kekhawatiran serius karena separatisme saat ini, terutama di Catalonia dan imbasnya ke daerah-daerah lain di Eropa, yang terus berusaha memisahkan diri dari pemerintah pusat. Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan bahwa ia tidak ingin Catalonia merdeka, karena hal ini akan mendorong daerah lain melakukan hal yang sama, membuat Uni Eropa tidak dapat diatur.

"Saya tidak ingin Uni Eropa dalam 15 tahun ke depan akan terdiri dari 98 negara. Uni Eropa menentang bentuk pemisahan diri apapun di zona euro berdasarkan prinsip integrasi," tegas Juncker.

Uni Eropa menekankan kesatuan dan integrasi negara-negara anggota di semua bidang, dan separatisme di negara-negara anggota akan bertentangan dengan prinsip organisasi dan menyebabkan keruntuhan Uni Eropa.