Pars Today

Sidang Dewan Keamanan PBB terkait kondisi Quds berakhir Senin (10/5/2021) tanpa hasil. Menurut diplomat di PBB, sidang Dewan Keamanan berakhir tanpa kesepakatan terkait teks bersama dan Amerika menilai tidak tepat perilisan statemen umum dan universal terkait insiden terbaru saat ini.

Washington menekankan kepada mitranya bahwa kini harus diambil langkah-langkah di balik layar untuk menenangkan kondisi dan AS tidak percaya bahwa perilisan statemen saat ini akan bermanfaat dan efisien.

Direncanakan perundingan antara anggota Dewan Keamanan untuk menyusun dan merilis statemen lebih lunak ketimbang teks sebelumnya yang diusulkan Norwegia kepada 15 anggota terus dilanjutkan. Draf pernyataan yang dikeluarkan bersama oleh Tunisia dan Cina menyerukan Israel untuk mengakhiri permukiman, penghancuran rumah dan pengusiran warga Palestina, termasuk di Quds Timur.

Statemen tersebut juga menuntut penahanan diri dan menghormati kondisi saat ini di tempat-tempat suci. Di draf ini juga mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas tensi dan kekerasan yang terus meningkat di Tepi Barat termasuk Quds Timur, lokasi bentrokan terbaru yang menimbulkan ratusan korban terluka.

Meski pemerintahan Joe Biden di luarnya menunjukkan kekhawatiran atas kondisi saat ini di Quds Timur, namun sikap Amerika di Dewan Keamanan dan ulahnya mencegah perilisan statemen lunak dan tidak mengkritik keras atas langkah Zionis di Quds Timur, menunjukkan bahwa Washington bahkan tidak tahan atas kritikan sekecil apa pun atas kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.

Pertanyaannya adalah apakah Dewan Keamanan PBB sebagai badan utama lembaga internasional yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan dunia ini memiliki peran mendasar dalam menyikapi situasi bencana yang terjadi saat ini di wilayah pendudukan Palestina, khususnya di QudsTimur dan juga dalam menghadapi serangan brutal baru rezim Zionis di Jalur Gaza, yang telah menyebabkan puluhan syahid dan luka-luka sejauh ini, atau haruskah mereka bersikap acuh tak acuh dalam hal ini ?

Mencermati sikap AS di Dewan Keamanan tentang aksi Israel terhadap rakyat Palestina serta negara tetangga seperti Suriah dan Lebanon, menunjukkan bahwa Washington tidak pernahmengizinkan perilisan resolusi yang mengkritik Israel dengan cara apa pun, terutama selama masa kepresidenan mantan Presiden AS Donald Trump.

Satu-satunya pengecualian di bidang ini adalah resolusi 2334 Dewan Keamanan yang dirilis Desember 2016 di era mantan Presiden Barack Obama, di mana resolusi ini meminta Israel menghentikan proyek pembangunan distrik Zionis di bumi pendudukan tahun 1967, dan menilanya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Di kasus ini, Amerika menunjukkan sikap abstein.

Meski demikian, di era Donald Trump, Washington menetapkan dukungan total kepada Israel sebagai kebijakan mendasarnya di Asia Barat. Ia pun melakukan banyak langkah dan usaha untuk mendukung penuh Tel Aviv, bahkan di tahun 2018 ia mengumumkan AS keluar dari Dewan HAM PBB karena lembaga ini mengkritik Israel.

Javid Ghorban-oghli, pakar Asia Barat mengatakan, "Ada prinsip strategis dan non-partisan dalam politik luar negeri AS yang didasarkan pada aliansi strategis dengan Israel."

Padahal Israel tercatat sebagai pelanggar terbesar HAM di dunia dan selain membantai warga Palestina khususnya di Jalur Gaza, rezim ilegal ini aktif membangun distrik Zionis dan menempatkan warganya di sana dengan mengusir warga Palestina di Tepi Barat dan Quds Timur serta merampas tanah warga tertindas ini.

Langkah terbaru Israel di bidang ini adalah pengusiran warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah di Quds Timur. Langkah Israel ini berujung para arus pengungsian lebih besar warga Palestina dan sama halnya dengan pelanggaran nyata HAM serta sebuah kejahatan perang.

Meski demikian pemerintah Biden yang mengklaim sebagai pendukung HAM, mengabaikan kejahatan Israel tersebut dan masih menekankan dukungan penuh terhadap rezim ilegal ini. Di kasus ini, Biden hanya puas dengan mengungkapkan keprihatinan atas insiden tersebut. (MF)