Baghaei: Rancangan Resolusi Anti-HAM terhadap Iran Tidak Memiliki Dasar Hukum

Sahab - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam menanggapi resolusi situasi hak asasi manusia di Republik Islam Iran di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menolak usulan Kanada dengan dukungan beberapa negara Barat dan pengulangan klaim tidak berdasar yang berdasarkan informasi palsu dan generalisasi karena tidak memiliki dasar hukum dan ditolak secara mendasar.

Menurut laporan jaringan media Sahab mengutip IRNA, menekankan upaya Republik Islam Iran untuk melestarikan dan menghormati hak asasi manusia sebagai kebutuhan hukum dan moral agama sesuai dengan konstitusi dan undang-undang terkait serta sesuai standar agama Islam, Esmaeil Baghaei menyatakan bahwa Iran tidak segan-segan melakukan upaya apa pun di bidang ini.

Mengacu pada fakta bahwa mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap penyalahgunaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan penggunaan instrumen hak asasi manusia dengan memberikan suara menentang atau abstain, Baghaei menjelaskan, Tindakan tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh beberapa aktor yang memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk melalui dukungan bersenjata dan politik terhadap pendudukan dan genosida di Palestina, tidak hanya membantu meningkatkan status hak asasi manusia dan menghormatinya di tingkat global, tapi hal ini hanya mereduksi konsep tinggi mengenai hak asasi manusia dan menjadikannya sebagai alat tekanan politik terhadap suatu negara.

Jubir Kemenlu Iran juga menunjukkan bahwa para pendiri resolusi anti-Iran, termasuk rezim Zionis, Amerika Serikat, Inggris dan Kanada, adalah di antara pelanggar utama hak asasi manusia, dan dia menganggap hal ini sebagai hal yang memalukan dan meminta pihak berwenang Kanada, yang memulai tindakan seperti itu terhadap Iran setiap tahun, alih-alih menuduh pihak lain, sebaiknya memperbaiki tindakan mereka di dalam dan di luar negara, sambil menghentikan kebijakan sistematis pemusnahan kolonial terhadap penduduk asli, mereka harus bertanggung jawab atas keterlibatan dalam genosida dan kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Iran. rakyat Palestina.(sl)