Mencermati Tantangan Dalam Negeri yang akan Dihadapi Trump

Donald Trump mengawali masa jabatan kedua kepresidenannya dengan gebrakan keras dengan mengultimatum berbagai pihak dalam negeri terkait perubahan kebijakan migrasi dan upayanya untuk mengekang inflasi di Amerika Serikat.

Dalam pidato pengukuhannya, Trump menyebutkan beberapa programnya di berbagai bidang, dan setelah acara pelantikan, dia menandatangani sekitar 200 perintah eksekutif presiden, yang merupakan sebuah rekor.

Di bidang dalam negeri, Trump menempatkan penanganan fenomena imigran ilegal sebagai prioritas utama dalam rencananya pada periode kedua masa jabatannya.

Dalam konteks ini, dia mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan Meksiko dan berjanji untuk mengubah beberapa undang-undang migrasi dan penerimaan pencari suaka.

Menurut Trump, Amerika akan diambil kembali dan mengakhiri apa yang disebutnya sebagai pendudukan alien di Amerika.

Oleh karena itu, selama kampanye pemilu, presiden baru Amerika Serikat berjanji untuk mendeportasi seluruh 18 juta imigran gelap di Amerika Serikat dan tidak akan mengizinkan satu pun imigran ilegal melintasi perbatasan negaranya.

Pertama, pemerintahan Trump berencana mendeportasi imigran ilegal yang melakukan kejahatan di Amerika Serikat.

Namun, ada keraguan baru mengenai implementasi janji-janji tersebut. Karena mendeportasi imigran ilegal tidak akan berhasil sampai perbatasan selatan AS ditutup sepenuhnya bagi imigran ilegal.

Selain itu, pengalaman menunjukkan bahwa mafia perdagangan manusia yang terorganisir seringkali lebih kuat dibandingkan dengan membatasi perbatasan, termasuk pembangunan tembok perbatasan, yang diharapkan dapat mencegah aktivitas mereka.

Di sisi lain, fasilitas keamanan, peradilan, logistik, dan yang paling penting, kemampuan finansial Amerika Serikat untuk menangkap, menahan, dan mendeportasi jutaan orang dari negara ini tidak cukup.

Jika rencana pemerintahan Trump ingin diwujudkanm maka tentu saja diperlukan peningkatan yang signifikan pada sumber daya manusia dan anggaran pemerintah.

Situasi ini bertentangan dengan tujuan lain pemerintahan Trump, yang ingin mengurangi belanja publik pemerintah, dan untuk tujuan ini, “Kantor Efisiensi Pemerintah” akan didirikan, yang akan dipimpin oleh Elon Musk, orang terkaya di dunia.

Pada saat yang sama, program anti-migrasi pada pemerintahan Trump yang kedua diperkirakan akan menghadapi tantangan dari lembaga hukum dan pembela hak asasi manusia di Amerika Serikat dan akan mengirimkan banyak pengaduan di pengadilan.

Ada juga permasalahan di bidang penurunan inflasi, yang merupakan janji lain Trump dalam pidato pengukuhannya.

Termasuk fakta bahwa pada dasarnya pemikiran konservatif ingin mengurangi peran pemerintah dalam mengatur pasar dan rencana Trump bertentangan dengan hal tersebut.

Selain itu, jika Trump ingin memulai perang tarif terhadap mitra dagang Amerika, harga barang dan jasa yang diimpor ke Amerika akan meningkat. Karena jenis produk ini memainkan peran penting dalam makroekonomi dan penghidupan masyarakat, hal ini akan menyebabkan peningkatan inflasi di Amerika.

Sementara itu, jika mitra dagang Amerika mengambil tindakan balasan terhadap serangan tarif yang dilakukan negara ini, ekspor Amerika juga akan menderita, dan konsekuensinya akan berdampak pada produsen Amerika.

Namun, selama kampanye pemilu 2024, serta pidato berapi-api di awal masa jabatan presiden keduanya, Trump telah mengutarakan janji-janji yang tidak akan mudah untuk diwujudkan.

Oleh karena itu, jika Trump tidak dapat memenuhi janji-janji tersebut, terutama dalam isu imigran ilegal dan penurunan harga barang, serta mendapatkan kepuasan publik, dia mungkin akan menghadapi gelombang ketidakpuasan dan menderita kekalahan telak dalam pemilu sela tahun depan, pemilu yang akan berdampak menentukan nasib pemilu presiden AS 2028.(sl)