Pars Today
Dalam sidang darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memilih diakhirinya pendudukan Palestina oleh rezim Israel, Republik Islam Iran dengan tegas mendukung resolusi tersebut dan mengutuk kebijakan apartheid Tel Aviv.
Sejalan dengan kegagalan kebijakan tekanan maksimum Washington, Kementerian Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada 12 warga Iran dengan klaim palsu mengenai pelanggaran hak asasi manusia.
Komisaris Hak Asasi Manusia PBB menekankan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas gelombang ledakan mematikan di Lebanon yang menargetkan perangkat pengiriman pesan “harus dimintai pertanggungjawaban”.
Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan diakhirinya pendudukan wilayah Palestina oleh rezim Zionis dalam waktu satu tahun.
Presiden Republik Islam Iran bertemu dan berdialog dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral.
Duta Besar Iran untuk PBB menekankan, "Mengingat urgensi situasi dan pentingnya mengakhiri pendudukan Palestina, Republik Islam Iran mendukung resolusi yang dirancang sehubungan dengan hal ini."
Presiden Republik Islam Iran menyatakan bahwa Iran tidak dan tidak akan menjadi pemrakarsa perang apa pun dan mengatakan, "Minggu depan di PBB, kami akan membela hak-hak rakyat Iran."
Dalam pertemuan dengan Sergei Shoigu, Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Presiden Iran menggambarkan hubungan antara Tehran dan Moskow tumbuh dan berkembang.
Dengan mengeluarkan pernyataan tentang sifat dan bentuk ledakan perangkat komunikasi pager di Beirut, ibu kota Lebanon, Hizbullah Lebanon mengumumkan penyelidikannya atas penyebab ledakan serentak tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Lebanon Abdullah Bou Habib mengutuk keras tindakan teroris rezim Zionis yang menargetkan warga Lebanon.