Perhatian Pemerintah RI akan Keselamatan Rakyat Myanmar

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, mengatakan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar selalu menjadi perhatian Indonesia, di tengah krisis politik yang telah berlangsung selama hampir satu tahun.

"Dari sejak awal, Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi,” ujarnya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2022 yang dipantau Parstodayid dari Antaranews, Jumat (07/01/2022).

Dia pun menjelaskan bahwa dalam konteks tersebut, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Myanmar, salah satunya dengan pesawat yang membawa bantuan pada September 2021 lalu, sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan ASEAN.

Dia mengatakan bahwa jika situasi krisis politik yang terjadi saat ini terus berlanjut, maka stabilitas dan keamanan akan terganggu tak hanya di Myanmar namun juga di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan di kawasan secara lebih luas.

Atas usul Presiden Indonesia, lanjut Menlu, para pemimpin ASEAN telah melakukan pertemuan yang diselenggarakan di Jakarta pada April 2021 dan menghasilkan Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus.

“Sebagaimana saya sebutkan Five-Point Consensus akan menjadi pegangan bagi ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar,” jelas Menlu.

Baca juga: Rusia dan ASEAN Mulai Latgab Maritim di Selat Malaka

Meski demikian, dia mengatakan bahwa selama belum ada kemajuan dalam pelaksanaan Five-Point Consensus tersebut, akan sulit bagi ASEAN untuk mengundang perwakilan tingkat politik dari Myanmar untuk turut mengikuti pertemuan ASEAN.

“ASEAN harus memegang teguh komitmen bersama tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk tahun 2022, Indonesia akan terus berusaha memperkuat sentralitas dan soliditas ASEAN.

Kunjungan PM Kamboja ke Myanmar
Sementara itu, Presiden Joko Widodo sempat menelepon Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada pekan ini sebelum pemimpin itu memulai kunjungannya ke Myanmar pada Jumat (7/1) untuk berdialog dengan para penguasa militer.

Setelah berbicara melalui sambungan telepon dengan Hun Sen, Presiden Jokowi mengatakan dalam pesan di Twitter jika tidak ada kemajuan signifikan dalam rencana perdamaian, hanya perwakilan non-politik Myanmar yang boleh menghadiri pertemuan ASEAN.

Negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia sudah menyatakan frustrasi akibat kegagalan junta dalam mengimplementasikan perjanjian perdamaian itu yang telah memicu perpecahan di blok 10 anggota itu.

Rencana PM Hun Sen memicu protes--di seluruh wilayah negara yang dilanda konflik itu--oleh lawan-lawan kudeta yang khawatir bahwa perjalannnya akan memberikan legitimasi lebih kepada junta Myanmar.

Kunjungannya akan menjadi yang pertama sebagai kepala pemerintahan ke Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari tahun lalu yang memicu protes dan tindakan keras berdarah selama berbulan-bulan.

Kamboja saat ini adalah Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang sudah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar dan yang mengadopsi rencana perdamaian, konsensus lima poin, pada April. (Antaranews)