Wapres RI Serukan langkah Cepat Jadikan Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia
Wakil Presiden Republik Indonesia, Kh Maruf Amin menyerukan supaya Indonesia bisa menjadi pusat produsen halal dunia.
KH Maruf Amin menyampakan statemen ini saat memimpin rapat kedua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang berlangsung hari ini dengan mengangkat tema "Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia".
Ma'ruf Amin mengatakan tema ini diangkat selaras dengan visi untuk bergerak cepat dan kompak dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
"Namun saya selalu kembali mengingatkan bahwa kita harus bergerak lebih cepat dan kompak. Oleh karena itu rapat kali ini temanya Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia," jelasnya.
Dalam rapat Pleno ini, Ma'ruf Amin mengarahkan para anggota KNEKS untuk memberikan laporan terkini, kendala, terobosan yang dapat dicapai hingga akan ada arahan langsung dari dirinya.
"Selanjutnya saya ingin mendengarkan kemajuan 2022 ini, apa saja program-program yang sudah terealisasi, kendala yang dihadapi dukungan dan terobosan apa yang didapat dicapai hingga pencapaian progrma prioritas yang lebih cepat" lanjutnya.
Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini dimulai tepat pukul 10.00 sampai 12.00 WIB di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan.Hal-hal strategis yang dibahas dalam Rapat Pleno antara lain, pertama klaster Pengembangan Industri Produk Halal, kodifikasi data produk halal dengan perdagangan internasional (ekspor dan impor). Data ekspor produk Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal telah dapat diidentifkasi.
Kedua, peresmian Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) BRIN Gunung Kidul oleh Bapak Wakil Presiden. Pusat riset ini telah memiliki Tim Riset Halal dan menyediakan fasilitas laboratorium halal bertaraf internasional.
Ketiga, pada klaster Industri Keuangan Syariah, opsi layanan Syariah peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah dimulai implementasinya di Provinsi Aceh. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menikmati opsi syariah ini. Inisiatif penggunaan skema KPBU Syariah juga terus didorong sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.
Keempat, pada klaster Dana Sosial Syariah, penggerakan wakaf uang telah bertumbuh lebih kolaboratif dan integratif dengan dukungan pemerintah daerah, kontribusi BUMN, perguruan tinggi dan industri keuangan syariah. Hal ini terlihat dari kontribusi wakaf karyawan BUMN dan perguruan tinggi mencapai Rp 85,4 milyar serta fasilitasi instrumen CWLS bagi nazhir yang telah mencapai 89,9 milyar dan saat ini dalam masa penawaran Sukuk Wakaf Ritel 003.
Kelima, klaster Pengembangan dan Perluasan Kegiatan Usaha Syariah, upaya-upaya memperluas alternatif pembiayaan syariah bagi UMKM melalui penerbitan saham atau surat berharga syariah melalui Urun Dana Berbasis Teknologi (Securities Crowdfunding) Syariah sudah bergulir dan diharapkan ekosistemnya akan terus membesar, sehat, dan berkesinambungan.
Keenam, KNEKS mendukung semangat untuk mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah. Keberadaan KDEKS di daerah akan memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Program kerja KNEKS lain yang mendapat respons sangat baik dari beberapa Pemerintah Daerah adalah pembentukan Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS). Dengan kolaborasi antara KNEKS, Kementerian Kesehatan, BPJPH, dan Pemerintah Daerah, beberapa proyek percontohan (pilot project) lokasi Zona KHAS di DKI Jakarta dan Bukit Tinggi sudah diluncurkan. Selain itu, saat ini beberapa lokasi juga sudah mengajukan minat membangun Zona KHAS ini, seperti Kota Bandung dan Makassar.(PH)
