Indonesia Perkuat Kerja Sama Pencegahan Terorisme
Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat kerja sama antarnegara dalam upaya pencegahan terorisme.
Situs Antara hari Jumat (10/6/2022) melaporkan, Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan, "Koordinasi dan kolaborasi antarnegara terutama Indonesia dengan Belgia diperlukan dalam menjawab ancaman terorisme yang dinamis,".
Penguatan upaya pencegahan terorisme tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT dengan Coordination Unit for Threat Analysis (CUTA) Belgia di Brussels, Belgia.
Menurut Kepala BNPT, saat ini ancaman terorisme juga muncul dengan berbagai macam bentuk dan kompleksitas yang dihadapkan pada kesulitan serta tantangan. Misalnya, isu pejuang teroris asing hingga sarana untuk penuntutan, rehabilitasi dan reintegrasi.
"Tantangan global dan regional saat ini serta lanskap terorisme yang terus berubah menuntut negara di dunia berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lebih baik," ujarnya.
BNPT yang mewakili Indonesia dan CUTA Belgia sepakat bekerja sama dalam penanggulangan terorisme melalui saling tukar informasi, analisis strategis dan juga praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan kedua negara. Termasuk juga pertemuan di tingkat pakar dan pejabat tinggi yang masuk dalam agenda ke depan.
Mantan Kapolda Papua tersebut menjelaskan penandatanganan nota kesepahaman merupakan momen penting mengingat penanggulangan terorisme tidak bisa dilakukan sendiri oleh sebuah negara.
"Tidak ada satu negara pun dapat menanggulangi terorisme sendirian, sehingga kerja sama internasional harus dilakukan," tegasnya.
Ia menerangkan jika Indonesia dan Belgia di saat bersamaan menghadapi ancaman terorisme yang berdampak pada gangguan keamanan, kesejahteraan, dan pembangunan negara, maka melalui kerja sama kedua negara bisa berbagi pelajaran serta praktik terbaik mengatasi tantangan tersebut.
Belgia, ujarnya, menghadapi isu meningkatnya ekstremisme sayap kanan. Pada saat bersamaan Indonesia menghadapi masalah kelompok ekstremis yang menyebarkan dogma agama dengan tujuan ingin mengganti ideologi bangsa.
Jika dibiarkan, tantangan-tantangan tersebut akan berdampak pada gangguan keamanan, kesejahteraan dan pembangunan masing-masing negara di masa depan, kata Kepala BNPT ke-5 tersebut.
Menteri Dalam Negeri Belgia Verlinden mengatakan Belgia dan Indonesia beberapa kali dihadapkan dengan aksi-aksi terorisme, sehingga kerja sama yang maksimal harus dilakukan untuk menghadapi masalah itu.
CUTA Belgia memiliki banyak keahlian bidang analisis ancaman dan terkenal di tataran internasional. Hal tersebut tentunya akan mendukung implementasi kerja sama kedua negara, kata Verlinden.
Terorisme dan ekstremisme merupakan ideologi transnasional yang melampaui batas negara. Belgia yang berada di Eropa dan menjadi anggota Uni Eropa mendukung penuh kerja sama upaya pencegahan kejahatan itu.
Pengamat isu terorisme yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Metro (UMM), Lampung, Jazim Ahmad, mengatakan perlunya pemerintah memperkuat regulasi yang mengatur penindakan tegas terhadap oknum yang menyebarkan radikalisme dan ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi bangsa.
“Ini perlu diarahkan ke sana, untuk adanya perubahan regulasi guna meningkatkan kewenangan penuh untuk melakukan penindakan terhadap kelompok yang membawa ideologi radikal, jadi harus ada perubahan peraturan," ujar Jazim Ahmad, dałam siaran pers Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme (PMD BNPT), baru-baru ini
Hal ini terkait dengan maraknya kelompok-kelompok yang menyatakan diri baik secara terang-terangan sebagai simpatisan khilafah maupun melalui kampanye terselubung lewat dunia maya. Kelompok ini kerap berlindung dibalik hak asasi manusia dalam aksinya. Seperti video konvoi dari Khilafatul Muslimin yang viral.
"Perlu ada rutinitas penyuluhan seperti yang dilakukan BNPT tentang bahaya radikalisme baik oleh kalangan kampus maupun pihak dari luar, termasuk juga dari kalangan pendidik untuk memberikan penyuluhan," katanya.
Tidak hanya itu,Jazim juga berharap ada peran kongkrit dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga Lurah, Ketua RW serta RT untuk bisa memberikan pengarahan dan mengawasi warganya agar tidak terjerumus pada kegiatan maupun paham-paham radikal.(PH)
