Dinamika Asia Tenggara, 25 Maret 2023

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya: Di KTM OKI, Indonesia Dorong Pemajuan Hak Perempuan.

Selain itu, masih ada isu lain seperti:

• Anwar Tiba di Arab Saudi untuk Kunjungan Resmi Tiga Hari
• Cina dan Kamboja Gelar Latihan Militer Gabungan
• Singapura siap kerja sama dengan Indonesia atasi krisis Myanmar
• Sedikitnya 22 orang tewas di biara Myanmar, diduga karena dibantai
• PM Thailand Bubarkan Parlemen, Pemilu Bisa Digelar pada Mei
• Marcos Jr Tambah 4 Pangkalan Militer AS di Filipina

Di KTM OKI, Indonesia Dorong Pemajuan Hak Perempuan

Pemerintah Indonesia mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar menjadi organisasi yang bersatu, adaptif dan bermanfaat bagi umat dan dunia, termasuk melalui pemajuan hak-hak perempuan.

Situs Antara melaporkan, dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-49 OKI di Nouakchott, Mauritania pada 16-17 Maret, Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat menyampaikan empat pesan utama, menurut keterangan Kemenlu RI pada Senin.

Pesan pertama yang disampaikan Duta Besar Tri Tharyat dalam pertemuan OKI itu adalah mengenai pemajuan hak-hak perempuan.

Menurut dia, Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan, dan kontribusi perempuan dalam dunia Islam juga sangat nyata.

Untuk itu, kata dia, Indonesia mendorong agar OKI menjadikan isu hak-hak perempuan sebagai salah satu agenda yang menjadi perhatian utama.

“OKI harus berada di garda terdepan dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan dalam Islam," ujar Tri Tharyat.

Pesan kedua yang dia sampaikan adalah dorongan untuk OKI harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengatasi situasi di Afghanistan.

Indonesia mendorong agar OKI mendesak Pemerintah Taliban untuk membatalkan kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan Afghanistan, termasuk dalam bidang pendidikan, katanya.

Dia juga menyampaikan tentang kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam kunjungan ulama negara-negara anggota OKI ke Afghanistan.

Komitmen Indonesia dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan di Afghanistan sangat jelas, tutur Tri Tharyat.

Dia menyebutkan bahwa pada Desember 2022, Indonesia bersama Qatar menyelenggarakan Konferensi Internasional mengenai Pendidikan bagi Perempuan Afghanistan yang berhasil mengumpulkan komitmen bantuan internasional untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Afghanistan.

Selanjutnya, pesan ketiga yang disampaikan Indonesia dalam pertemuan OKI itu adalah mengenai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Di tengah kesewenang-wenangan penjajahan Israel, Indonesia menegaskan pentingnya OKI untuk bersatu dan melakukan langkah konkret untuk mendukung Palestina, kata Tri Tharyat.

Upaya mendukung Palestina itu, menurut dia, termasuk melalui dukungan terhadap permintaan pendapat hukum (Advisory Opinion) dari Mahkamah Internasional (ICJ) serta dorongan terhadap proses perdamaian.

Hal terakhir yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam pertemuan itu adalah pentingnya bagi OKI untuk memperkuat kerja sama konkret dalam bidang pembangunan.

"Hal ini terutama agar OKI dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan umat. Beberapa bidang kerja sama yang diusulkan Indonesia antara lain dalam pengembangan vaksin, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan industri halal," jelas Tri Tharyat.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mendorong kolaborasi OKI dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pusat Kerja Sama Selatan-Selatan yang berkedudukan di Jakarta.

"OKI harus terus memperkuat kesatuan, solidaritas dan spirit kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat dan dunia saat ini," kata Dubes Tri Tharyat.

OKI dibentuk pada 1967 untuk meningkatkan solidaritas Islam serta menjadi wadah kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan.

OKI beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia senantiasa memainkan peran aktif dalam mendorong kiprah dan kerja sama OKI.

Anwar Tiba di Arab Saudi untuk Kunjungan Resmi Tiga Hari

Datuk Seri Anwar Ibrahim telah tiba Jeddah untuk memulai kunjungan resmi tiga hari ke Arab Saudi. Kunjungan ini yang pertama dilakukan di luar ASEAN sejak ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada 24 November tahun lalu.

Pesawat khusus yang membawa perdana menteri tersebut mendarat di Royal Pavilion Bandara King Abdulaziz pada pukul 06.40 waktu setempat hari Rabu (22/03/2023). Sebagaimana dikutip Parstodayid dari Bernama, hari Rabu.

Anwar didampingi istrinya Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Zambry Abdul Kadir dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil.

Setibanya, Anwar diterima Gubernur Jeddah Pangeran Saud bin Abdullah bin Jalawi Al Saud dalam upacara penyambutan resmi yang melibatkan parade statis.

Anwar dan delegasinya dijadwalkan untuk melakukan umrah sebelum menerima kunjungan kehormatan dari Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Hissein Brahim Taha dan Sekretaris Jenderal Liga Dunia Muslim (MWL) Sheikh Dr Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa hari ini.

Anwar juga dijadwalkan beraudiensi dengan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, dan Putra Mahkota Mohammed Salman Abdulaziz Al Saud, yang juga Perdana Menteri, di Istana Al Salam.

Pada tahun 2022, Arab Saudi adalah mitra dagang terbesar Malaysia, tujuan ekspor terbesar ketiga dan sumber impor terbesar di Asia Barat, dengan perdagangan dua arah berjumlah RM45,52 miliar (US$10,26 miliar), meningkat 159,2 persen dari angka tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, ekspor ke Arab Saudi naik 43,8 persen menjadi RM7,28 miliar (US$1,66 miliar) sementara impor dari negara itu meningkat 205,8 persen menjadi RM38,24 miliar (US$8,60 miliar).

Cina dan Kamboja Gelar Latihan Militer Gabungan

Latihan militer gabungan bertajuk “Golden Dragon” antara Tentara Nasional Kamboja (RCAF) dan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dimulai kemarin di Provinsi Kampong Chhnang, Kamboja.

Latihan militer yang berlangsung dari 20 Maret hingga 8 April tersebut melibatkan hampir 900 tentara Kamboja dan Cina.

Sejumlah negara anggota ASEAN juga diundang untuk kelima kalinya sebagai pengamat pada latihan tersebut.

Kegiatan itu, pertama kali digelar pada 2016, ditujukan sebagai sarana untuk saling bertukar pengalaman dan meningkatkan kapasitas kedua pihak dalam operasi kemanusiaan, pertolongan bencana, dan kontra-terorisme dalam kerangka PBB sesuai dengan kerja sama menteri pertahanan kedua negara.

Kamboja dan Cina telah menggelar latihan tersebut sebanyak empat kali yakni pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020.

Sementara itu pada 2021 dan 2022, latihan tidak digelar akibat pandemi COVID-19.

Singapura siap kerja sama dengan Indonesia atasi krisis Myanmar

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Kamis mengatakan bahwa negara kota itu siap bekerja sama dengan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini dalam mendorong junta Myanmar menjalankan rencana perdamaian yang telah disepakati.

Setelah menerima kunjungan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Singapura, Lee menyatakan bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN lain dan para mitra seperti PBB untuk mengatasi krisis politik di Myanmar.

Lee menambahkan para pemimpin menyesalkan tak ada kemajuan dalam rencana perdamaian yang diinisiasi oleh ASEAN dalam merespons krisis Myanmar yang diselimuti kekerasan dan kerusuhan sejak kudeta Februari 2021.

"Singapura akan terus kerja sama dengan Indonesia dan anggota-anggota ASEAN, serta para mitra ASEAN plus seperti PBB untuk mendorong Myanmar melaksanakan Konsensus Lima Poin," kata Lee.

Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN setelah pertemuan khusus yang juga dihadiri pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, dalam membantu negara itu mengatasi krisis politiknya.

Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, dan menyediakan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar.

Dalam pertemuan tersebut, Singapura dan Indonesia juga akan bekerja sama dalam pengembangan energi terbarukan, kata kedua pemimpin.

Kesepakatan itu merupakan bagian dari sejumlah nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara, termasuk kesiapan Singapura dalam berbagi pengetahuan yang dapat mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

Sedikitnya 22 orang tewas di biara Myanmar, diduga karena dibantai

Sedikitnya 22 orang, termasuk tiga biksu Buddha, tewas ditembak dalam jarak dekat di sebuah biara di Myanmar tengah pekan lalu, menurut laporan post mortem dokter.

Para penentang junta militer mengatakan peristiwa itu adalah pembantaian warga sipil oleh tentara.

Juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan tentara terlibat bentrokan dengan para pemberontak di wilayah Pinlaung, Negara Bagian Shan, tetapi insiden itu tidak melukai warga sipil.

Dia mengatakan dalam pernyataan bahwa Pasukan Pertahanan Kebangsaan Karenni (KNDF) dan kelompok pemberontak lainnya memasuki Desa Nan Neint setelah tentara tiba untuk menjaga keamanan bersama milisi masyarakat setempat.

"Ketika kelompok-kelompok teroris itu menembak secara membabi buta, sejumlah penduduk desa tewas dan terluka," katanya.

Reuters tidak dapat memverifikasi pernyataan itu secara independen dan Min Tun tidak menanggapi panggilan telepon.

Seorang juru bicara KNDF mengatakan pasukannya memasuki Nan Neint pada Minggu dan menemukan mayat-mayat berserakan di sebuah biara Buddha.

Video dan foto yang disebarkan oleh KNDF dan Persatuan Revolusi Karenni (KRU) memperlihatkan luka tembak pada tubuh dan kepala para korban, dan lubang akibat peluru di dinding biara.

Reuters tidak dapat memverifikasi keaslian rekaman dan gambar tersebut secara independen.

Laporan post mortem oleh Dr Ye Zaw mengatakan bahwa senjata otomatis kemungkinan besar digunakan dalam jarak dekat untuk membunuh ke-22 orang itu, termasuk tiga biksu berjubah kuning.

Zaw adalah bagian dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah pemerintahan sipil di pengasingan yang didirikan sejak peristiwa kudeta dua tahun lalu.

"Karena tak ada seragam militer, peralatan dan amunisi yang ditemukan pada jenazah, jelas bahwa mereka adalah warga sipil," kata laporan tersebut, yang salinannya dilihat oleh Reuters.

"Karena semua mayat ditemukan di dalam kompleks biara Nan Neint, jelas bahwa ini adalah pembantaian," tulis laporan itu.

Pertempuran telah berkecamuk di daerah itu dalam dua pekan terakhir.

Sekitar 100 bangunan dibakar di sekitar lokasi dugaan pembantaian itu terjadi, menurut laporan media lokal, pemberontak, dan gambar satelit yang diverifikasi oleh Myanmar Witness, organisasi yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Myanmar telah jatuh ke dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan pada Februari 2021 dengan menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi, seorang peraih Nobel Perdamaian.

Kudeta itu mengakhiri upaya selama satu dekade untuk menjadikan Myanmar negara demokrasi.

Gerakan perlawanan, beberapa di antaranya bersenjata, bermunculan di seluruh negara itu, yang dicap "teroris" dan dibalas oleh militer dengan tindakan mematikan.

Menteri HAM NUG Aung Myo Min mengatakan bahwa junta telah meningkatkan operasi tempur dan menyerang warga sipil tak bersenjata setidaknya empat kali dalam dua pekan terakhir.

"Terbukti dengan jelas bahwa strategi junta adalah mengincar warga sipil, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya dalam jumpa pers daring.

Junta membantah telah menyasar warga sipil dan mengatakan bahwa pasukannya hanya membalas serangan "teroris".

Sedikitnya 3.137 orang telah tewas akibat tindakan keras militer sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuding militer Myanmar melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

PM Thailand Bubarkan Parlemen, Pemilu Bisa Digelar pada Mei

Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-O-Cha membubarkan parlemen di negara itu pada Senin (20/3) waktu setempat. Pembubaran parlemen itu membuka jalan untuk digelarnya pemilu yang kemungkinan akan dilaksanakan pada Mei mendatang, dengan Prayut berniat memperpanjang kekuasaannya.

Seperti dilansir AFP, Senin (20/3/2023), pernyataan resmi via Royal Gazette pada awal pekan ini mengumumkan pembubaran parlemen Thailand, dan selanjutnya Komisi Pemilu akan mengonfirmasi secara resmi tanggal digelarnya pemilu dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.

Kemungkinan besar pemilu Thailand akan digelar pada 7 atau 14 Mei mendatang.

Pemilu itu nantinya akan menjadi pemilu kedua yang digelar sejak kudeta militer tahun 2014 lalu, dan menjadi yang pertama sejak Thailand diguncang unjuk rasa prodemokrasi besar-besaran yang dipimpin kaum muda di Bangkok tahun 2020 lalu.

Prayut yang mantan panglima militer Thailand dan berkuasa sejak kudeta tahun 2014 ini akan berhadapan dengan cucu perempuan dari mantan PM Thaksin Shinawatra, yang sosoknya masih membayangi dunia politik di negara itu meskipun dia hidup mengasingkan diri selama lebih dari satu dekade terakhir.

Paetongtarn Shinawarta yang memimpin partai oposisi utama Pheu Thai, memegang posisi kuat dalam sejumlah jajak pendapat jelang pemilu di Thailand. Namun konstitusi Thailand yang disusun oleh junta militer tahun 2017 lalu akan mempersulit partai oposisi itu untuk mengamankan posisi puncak.

Aktivitas kampanye tidak resmi telah digelar dalam beberapa pekan terakhir, dengan naiknya biaya hidup dan lambatnya pemulihan pascapandemi virus Corona (COVID-19) masuk dalam topik utama.

Prayut yang berusia 68 tahun mampu memperkuat kekuasaannya dalam pemilu kontroversial tahun 2019 lalu dan telah menunjukkan mampu menjabat untuk jangka waktu lama yang tergolong langkah dalam politik Thailand.

Namun dalam jajak pendapat yang dirilis Minggu (19/3) waktu setempat, Prayut hanya menempati posisi ketiga dengan perolehan suara 15 persen untuk pertanyaan siapa yang ingin dilihat oleh para responden sebagai PM Thailand selanjutnya.

Posisi Prayut itu jauh di belakang Paetongtarn yang menempati posisi pertama dengan perolehan suara 38 persen.

Dalam jajak pendapat yang sama yang dilakukan terhadap 2.000 orang oleh Institut Pembangunan Nasional, nyaris 50 persen responden menyatakan akan memilih Partai Pheu Thai, sedangkan Partai Bangsa Thailand Bersatu yang menaungi Prayut hanya meraup 12 persen dukungan responden.

Partai Pheu Thai menargetkan untuk meraup kemenangan sangat besar untuk mencegah otoritas militer memblokir jalan mereka menuju kekuasaan tertinggi di Thailand, juga menghindari terulangnya insiden tahun 2018 ketika partai ini meraih banyak kursi parlemen namun disingkirkan dari pemerintahan.

Begitu Komisi Pemilu meresmikan hasil akhir pemilu Thailand, parlemen akan menunjuk seorang PM untuk menjabat sementara pada Juli mendatang.

Di bawah Konstitusi Thailand tahun 2017 yang disusun oleh junta militer, seorang PM akan dipilih oleh 500 anggota majelis rendah parlemen dan 250 senator yang semuanya ditunjuk oleh militer.

Jika berhasil, Paetongtarn akan menjadi anggota keluarga Shinawatra ketiga yang menjadi PM Thailand setelah ayah dan bibinya Yingluck, yang dilengserkan dalam kudeta yang dipimpin Prayut tahun 2014 lalu.

Jajak pendapat juga mengindikasikan bahwa Partai Pheu Thai memiliki peluang untuk menang, karena banyak pemilih mengaku muak denga Prayut dan kurangnya kemajuan yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Marcos Jr Tambah 4 Pangkalan Militer AS di Filipina

Pemerintahan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah menyetujui penambahan pangkalan militer Amerika Serikat di negara tersebut. Marcos Jr akan segera membuat pengumuman resmi tentang lokasi empat pangkalan militer tambahan di bawah Perjanjian Peningkatan Kerjasama Pertahanan (EDCA) dengan Amerika Serikat.

Dilansir kantor berita Reuters, Rabu (22/3/2023), Marcos bulan lalu memberi Amerika Serikat akses ke empat lokasi baru, selain lima lokasi pangkalan militer yang ada di bawah EDCA 2014.

Penambahan pangkalan militer AS ini terjadi di tengah meningkatnya ketegasan China terhadap Laut China Selatan dan Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri.

"Ada empat lokasi tambahan yang tersebar di sekitar Filipina. Ada yang di utara, ada yang di sekitar Palawan, ada yang lebih jauh ke selatan," kata Marcos kepada wartawan.

EDCA memungkinkan akses AS ke pangkalan Filipina untuk pelatihan bersama, pra-posisi peralatan dan pembangunan fasilitas seperti landasan pacu, penyimpanan bahan bakar dan perumahan militer, tetapi itu bukan kehadiran permanen.

Berbicara di depan pasukan Filipina dalam seremoni peringatan hari lahir militer, Marcos mengatakan kepada mereka untuk waspada karena ancaman eksternal terhadap keamanan negara menjadi lebih "kompleks" dan "tidak dapat diprediksi".

"Waspadalah terhadap unsur-unsur yang akan merusak perdamaian yang kita peroleh dengan susah payah, stabilitas kita yang diperoleh dengan susah payah, terus tingkatkan hubungan dengan rekan-rekan Anda di luar negeri," kata Marcos.

Marcos mengatakan dia menyadari "ancaman yang muncul" terhadap wilayah negaranya, yang menurutnya akan membutuhkan "penyesuaian dalam strategi kita."

"Lingkungan keamanan eksternal menjadi lebih kompleks. Ini menjadi lebih tidak dapat diprediksi," ujar Marcos.