Presiden Indonesia: Inovasi Sistem Pembayaran Digital Harus Diperkuat

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menekankan bahwa inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital seperti kartu kredit pemerintah perlu terus diperkuat guna mempermudah belanja pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan efisiensi serta transparansi, dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.

Situs Antara melaporkan, Presiden Jokowi dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital (Fekdi) secara virtual di Jakarta, Senin mengatakan, “Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan, (yakni) inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat,”.

Selain itu, pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN (Asosiation of South East Asian Nations) seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) antar negara juga mendesak untuk terus diperkuat. Upaya ini dilakukan dalam rangka mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan, serta menjadi bagian penting dari Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

“Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” ungkapnya.

Menurut Presiden Jokowi, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru mengingat pangsa pasar dalam sektor tersebut sebesar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN.

Potensi untuk bertumbuh semakin maju dianggap sangat besar mengingat Indonesia berada dalam peringkat ke-6 dengan jumlah startup terbesar di dunia, yakni 2.400 startup, dengan penetrasi internet sebesar 76,8 persen.

Nilai ekonomi digital Indonesia turut diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar AS pada tahun 2025 dan akan terus bertumbuh hingga 315 miliar dolar AS pada tahun 2030.

Karena itu, dia meminta semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik. Mitigasi risiko itu disebut harus betul-betul dihitung, bagaimana regulasi, pengawasan, pemantauan, dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasional.

“Saya minta seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk gunakan kartu kredit pemerintah, serta dukung perluasan QRIS antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif,” tegasnya..(PH)