Usai Pasukan AS Mundur, Irak Laporkan Pelanggaran Wilayah Udara

Pars Today - Kelompok Perlawanan Irak pada Rabu malam menyatakan bahwa pesawat-pesawat Amerika Serikat (AS) telah melanggar kedaulatan wilayah udara Irak sebanyak tujuh kali pada hari sebelumnya.

Menurut laporan IRNA yang mengutip jaringan Al Mayadeen, Kamis, 15 Oktober 2026, Perlawanan Irak juga menyatakan bahwa AS masih terus melakukan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan udara Irak melalui pangkalan-pangkalan militernya di Yordania dan Turki.

Pelanggaran terhadap wilayah udara Irak tersebut terjadi setelah pasukan AS ditarik dari negara itu.

Pada 30 September 2026 (8 Mehr 1405), pasukan AS meninggalkan pangkalan-pangkalan mereka di Irak, terutama Pangkalan Udara Erbil.

Bagi pemerintah Irak, tanggal tersebut menandai pengambilalihan penuh tanggung jawab keamanan, militer, dan pengambilan keputusan berdaulat. Langkah ini sekaligus mengakhiri periode panjang kehadiran militer AS di negara tersebut.

Setelah penarikan seluruh pasukan militer AS dari pangkalan-pangkalan mereka di Irak, yang mengakhiri kehadiran hampir seperempat abad, negara itu menghadapi perubahan strategis yang signifikan. Langkah tersebut menandai berakhirnya operasi militer langsung koalisi yang disebut “Koalisi Internasional” serta penyerahan penuh tanggung jawab keamanan kepada pemerintah Irak.

Kementerian Perang AS (Pentagon) menyatakan bahwa penarikan pasukan dan peralatan militer dari Pangkalan Udara Erbil menandai berakhirnya secara resmi operasi yang dikenal sebagai “Inherent Resolve” di Irak.

Komando Pusat AS (CENTCOM) juga menyatakan bahwa pasukan Amerika telah menyelesaikan proses penarikan personel dan peralatan militer secara teratur dari Pangkalan Udara Erbil. Penarikan pasukan AS dari Irak tersebut merupakan bagian dari rencana transisi menuju hubungan pertahanan bilateral.

Peristiwa ini memiliki arti penting secara nasional dan politik di Baghdad. Dalam upacara resmi “Hari Kedaulatan”, Perdana Menteri sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Irak, Ali Faleh al-Zaidi, menyatakan bahwa negaranya sedang memasuki tahap ketika Irak memikul tanggung jawab penuh atas keamanan dan stabilitasnya sendiri.

Menurut pernyataan pemerintah Irak, perdana menteri menegaskan bahwa “pengambilan keputusan di bidang keamanan dan militer kini sepenuhnya bersifat nasional dan menjadi kewenangan eksklusif lembaga-lembaga resmi negara”.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat luar biasa Dewan Menteri untuk Keamanan Nasional yang digelar guna membahas penguatan pertahanan militer dan keamanan serta tugas angkatan bersenjata setelah penarikan penuh Koalisi Internasional dari Irak dan pemulihan kedaulatan nasional secara menyeluruh.

"Perlawanan Irak menyatakan pesawat AS melanggar kedaulatan udara Irak sebanyak tujuh kali dalam sehari. Kelompok tersebut menuduh AS masih menggunakan pangkalan di Yordania dan Turki untuk melakukan pelanggaran wilayah udara Irak. Pasukan AS dilaporkan meninggalkan pangkalan mereka di Irak, termasuk Pangkalan Udara Erbil, pada 30 September 2026. Pemerintah Irak menyatakan bahwa tanggung jawab keamanan dan militer serta pengambilan keputusan kini sepenuhnya berada di tangan lembaga resmi negara."(Sail)