Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu meliputi hal-hal penting termasuk penegasan Republik Indonesia untuk penyelesaikan masalah Myammar dengan dialog.

Indonesia sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, mengutamakan dialog dalam penyelesaian isu Myanmar.

Situs Antara melaporkan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, selama hampir tujuh bulan masa keketuaan di ASEAN, Indonesia telah melakukan 110 pendekatan (engagements) dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar—baik melalui pertemuan secara langsung, virtual, maupun pembicaraan telepon.

“Saya pun telah bertemu langsung baik dengan menlu yang ditunjuk NUG (Pemerintah Persatuan Nasional) maupun menlu SAC (Dewan Administrasi Negara) Myanmar dalam beberapa kali kesempatan,” kata Retno dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Pendekatan juga dilakukan Indonesia melalui kantor utusan khusus ASEAN dengan organisasi perlawanan etnis (EROs), wakil-wakil politik, serta organisasi masyarakat sipil di Myanmar.

Menurut Retno, pendekatan yang intensif dan inklusif merupakan kunci untuk membangun kepercayaan, mendengarkan posisi masing-masing pihak, menjembatani perbedaan, mendorong deeskalasi kekerasan, mendorong dialog inklusif, serta mengajak semua pihak untuk membantu dan mendukung pemberian bantuan kemanusiaan.

“Engagements bukan merupakan tujuan namun merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu dialog inklusif untuk mencapai perdamaian yang tahan lama,” tutur Retno.

Setelah membangun pendekatan dengan semua pihak, kata dia, kini tiba waktunya bagi ASEAN untuk mendorong dialog inklusif nasional di Myanmar.

“Dialog inklusif merupakan satu-satunya jalan ke depan. Jika para pihak menginginkan perdamaian yang tahan lama di Myanmar, semua pihak luar harus mendorong dilakukannya dialog inklusif di Myanmar,” kata Retno.

Selain mendorong dialog inklusif di Myanmar, yang merupakan salah satunya mandat Konsensus Lima Poin (5PC), ASEAN juga menuntut penghentian kekerasan di Myanmar, yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil dan hancurnya fasilitas umum.

Dalam semua pendekatan yang dilakukan Indonesia dengan semua pihak di Myanmar, kata Retno, dorongan untuk menghentikan tindakan kekerasan ini terus disampaikan dan menjadi prioritas.

KPU

KPU RI: Rekapitulasi DPT Tak Bedakan Suku dan Agama

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos memastikan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak membeda-bedakan suku dan agama.

Betty mengatakan dalam menetapkan DPT, pihaknya merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu disampaikan Betty menjawab pertanyaan wartawan terkait kejelasan hak pilih masyarakat nomaden di Indonesia.

“Kita tidak pernah membedakan apakah suku A, suku B, suku C, agama A, agama B, dan agama C, sepanjang yang bersangkutan 17 tahun ke atas dapat dibuktikan dari 'de jure'-nya yang bersangkutan adalah WNI. Maka bisa didaftarkan sebagai pemilih,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Minggu.

Betty menjelaskan pemilih dalam pemilu merupakan warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau belum 17 tahun tetapi sudah dan pernah menikah ditunjukkan dengan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), atau paspor.

“Kedua, bukan TNI Polri aktif. Ketiga, tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang kemudian kita lakukan coklit (pencocokan dan penelitian), kami terima data DP4, kita sinkronkan datanya untuk diturunkan datanya coklit ke lapangan,” ujarnya.

Betty mengatakan KPU telah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memastikan data pemilih ini. Ia memastikan semua masyarakat yang memenuhi syarat pemilih dan terbukti WNI telah terakomodasi dalam DPT Pemilu 2024.

“Kami sudah berkoordinasi, teman-teman sudah berkoordinasi, sepanjang kami telah mendapatkan bukti bahwa mereka adalah WNI dibuktikan dengan KTP elektroniknya atau KK-nya, maka bisa kita konversi sebagai pemilih sepanjang memenuhi persyaratan,” kata dia.

Betty menambahkan KPU tidak bisa memasukkan siapa saja yang tidak memiliki dokumen atau data yang lengkap sebagai pemilih untuk pemilu mendatang.

KPU dalam rapat pleno terbuka di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU, Jakarta, Minggu, menetapkan 204.807.222 daftar pemilih tetap (DPT), baik dalam dan luar negeri yang akan menggunakan hak suaranya untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Betty merincikan bahwa jumlah DPT tersebut terdiri atas 102.218.503 pemilih laki-laki dan 102.588.719 pemilih perempuan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa data pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 harus memiliki kejelasan yang pasti atau clear.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut DPT akan berhubungan dengan logistik yang diperlukan untuk pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Oleh karena itu, dia menilai kejelasan DPT sangat penting agar nanti tidak ada penyalahgunaan. 

“Kalau DPT kita tidak clear, maka logistik sangat mungkin nanti tidak clear sehingga penyalahgunaannya akan besar. Nah, ini yang kita jaga bersama-sama,” kata Betty ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Minggu.

Lolly mengatakan bahwa DPT ini menyangkut hak konstitusi warga negara Indonesia sehingga menjadi penting bagi Bawaslu RI dalam mengawal rekapitulasi DPT Pemilu 2024.

“DPT ini kan menyangkut soal hak konstitusi warga negara kita. Karena itulah yang membuat mereka boleh memilih kan, bisa nyoblos, sehingga satu (data) saja menjadi penting bagi Bawaslu,” kata dia.

Lolly menyebut bahwa Bawaslu telah memberikan catatan terkait kejelasan DPT. Catatan tersebut, kata dia, terkait pemilih yang tidak dikenali, nomor induk kependudukan (NIK) invalid, dan mekanisme mengenai daftar pemilih khusus (DPK).

“Makanya kenapa Bawaslu memberikan catatan karena ini tidak sekadar soal jumlah, tapi soal harus clear datanya. Nah, respons dari KPU kan tadi ada yang memang dia (data) sudah terang, ada yang memang perlu dikejar, kita lihat dalam proses berikutnya,” ujarnya.

Lolly hadir sebagai perwakilan Bawaslu RI dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional untuk Pemilu 2024 di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU, Jakarta, Minggu.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222. Jumlah DPT tersebut terdiri atas 102.218.503 pemilih laki-laki dan 102.588.719 pemilih perempuan.

Kemlu Indonesia Kecam Serangan Militer Israel di Jenin

Indonesia mengecam keras serangan militer Israel di Jenin, Tepi Barat, yang menyebabkan puluhan warga sipil Palestina tewas dan luka-luka.

Situs Antara melaporkan, Kementerian Luar Negeri RI di akun Twitternya, Selasa menyatakan, “Serangan militer tersebut tidak dapat diterima dan hanya memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina serta mempersulit upaya perdamaian,”.

Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera mengambil sikap tegas dalam menjalankan semua resolusi DK PBB secara konsisten.

“Tindakan Israel ini tidak bisa dibiarkan,” kata Kemlu RI.

Delapan warga Palestina dilaporkan tewas dan sekitar 80 orang lainnya luka-luka akibat serangan yang dilancarkan militer Israel di Kota Jenin pada Senin (3/7).

Sejumlah saksi mata Palestina mengatakan puluhan kendaraan lapis baja yang didukung oleh drone dan helikopter menyerbu kota dan kamp pengungsi di Jenin.

Mereka mengatakan suara ledakan terdengar di daerah tersebut saat lebih dari 10 serangan udara dilancarkan, menurut laporan kantor berita Arab Saudi SPA.

Serangan tersebut dikecam oleh komunitas internasional, termasuk di antaranya oleh Organisasi Kerja Sama Islam dan Dewan Kerja Sama Teluk Persia.

Singapura Mengkhawatirkan Penurunan Populasi

Tingkat kelahiran Singapura pada 2022 menjadi yang terendah sejak 1960.

Menurut laporan ISNA, jumlah angka kelahiran yang hidup di Singapura mencapai 35.605 pada tahun 2022, dengan penurunan 7,9% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, angka kematian meningkat sebesar 10,7% selama periode yang sama.

Penurunan angka kelahiran di satu sisi dan peningkatan jumlah kematian di sisi lain menyebabkan usia rata-rata masyarakat bertambah dan jumlah penduduk Singapura berkurang.

Menurut laporan ini, usia reproduksi wanita juga meningkat. Rata-rata usia kehamilan pertama mencapai 31,9 tahun pada tahun 2022. Pada 2018, usia ini adalah 30,6 tahun.

Sejak lama, isu penurunan angka kelahiran menjadi perhatian otoritas Singapura, dan pemerintah telah mencoba beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Pada bulan Februari, pemerintah mengumumkan rencana untuk mendukung orang yang akan menikah dan memiliki anak. Langkah-langkah ini termasuk hadiah uang tunai, hibah, dan peningkatan cuti paternitas berbayar menjadi empat minggu.

Dengan luas 722 kilometer persegi, Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Menurut sensus terakhir tahun 2022, jumlah penduduk negara ini adalah 5 juta 637 ribu orang.

PBB: Pembatasan Bantuan Kemanusiaan di Myanmar Masuk Kejahatan Perang

Pembatasan bantuan kemanusiaan yang diterapkan oleh penguasa militer Myanmar yang semakin ketat dapat diartikan sebagai kejahatan perang,

Situs Antara mengutip statemen Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) menyatakan, PBB dalam pernyataannya menyebut pembatasan tersebut dapat masuk dalam kategori kejahatan perang layaknya kejahatan lainnya seperti pembunuhan yang disengaja, penyiksaan dan perlakuan merendahkan, pembiaran kelaparan, dan hukuman kolektif.

"Penolakan (bantuan kemanusiaan) yang disengaja seperti itu juga dapat (dikategorikan) kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, atau penganiayaan," tulis pernyataan tersebut.

Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, OHCHR telah mendokumentasikan bagaimana juta Myanmar terus mengedepankan tujuannya di atas prioritas-prioritas lain, termasuk kebutuhan mendesak untuk menerima bantuan keselamatan jiwa.

Meskipun militer membuka akses bagi para pekerja kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan, pergerakan mereka justru dibatasi dan dikontrol secara ketat, kata laporan itu.

Tak hanya itu, militer selama ini juga telah beroperasi seolah-olah mereka yang memberikan bantuan kepada masyarakat sipil.

Krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan Myanmar semakin meluas. Diperkirakan 1,5 juta orang telah mengungsi, dan sekitar 60.000 bangunan sipil dilaporkan telah dibakar atau dihancurkan.

Lebih dari 17,6 juta oran, sepertiga dari keseluruhan populasi memerlukan bantuan kemanusiaan.

Secara keseluruhan, PBB melaporkan setidaknya 3.452 orang tewas di tangan militer dan afiliasinya, dan 21.807 orang telah ditangkap selama periode Februari 2021 sampai April 2023.

Filipina: Tidak ada Kesepakatan untuk Menerima Imigran Afghanistan

Presiden Filipina mengatakan, berbeda dengan laporan media, sampai saat ini belum ada kesepakatan resmi dengan Washington terkait Manila menjadi tuan rumah sementara imigran Afghanistan yang akan dipindahkan ke AS.

Baru-baru ini, sejumlah media melaporkan bahwa pemerintah Filipina akan menjadi tuan rumah seribu warga Afghanistan yang berkas imigrasinya ke Amerika tengah dikaji. Meski demikian, protes atas penempatan sementara warga Afghanistan di Filipina terus meningkat, dan ada potensi kuat bahwa kesepakatan seperti ini tidak akan terjadi.

Menurut laporan Anadolu, Ferdinand Marcos Jr Sabtu (1/7/2023) mengatakan, dirinya terkejut saat menyaksikan sejumlah laporan media terkait hal ini, karena mereka masih mempertimbangkan tawaran dari pihak Amerika dan belum ada keputusan yang diambil terkait hal ini.

"Ada pertimbangan dan kekhawatiran keamanan seputar hal ini karena "ini adalah masalah yang sama sekali berbeda dan dapat dilakukan jika keamanan Filipina tidak terganggu," paparnya.

Washington untuk pertama kalinya pada bulan Oktober tahun lalu meminta Manila menjadi tuan rumah warga Afghanistan yang sebelumnya bekerja untuk pemerintah AS, selama masa pengurusan visa imigrasi bagi mereka dan keluarganya.

Meski demikian, penentangan atas penempatan sementara warga Afghanistan di Filipina, bahkan di dalam tubuh pemerintah negara ini, terus meningkat. Imee Marcos, saudari Presiden Marcos Jr dan anggota parlemen juga termasuk penentang usulan Amerika ini. Ia menyebut ancaman potensial aksi teror terhadap Filipina sebagai alasan penolakannya.

Malaysia akan Gelar Pemilu di Enam Negara Bagian

Komisi Pemilihan Umum Malaysia (SPR) memutuskan pelaksanaan pemilihan umum negeri (PRN) untuk enam negara bagian pada 12 Agustus 2023.

Situs Antara melaporkan, Ketua SPR Malaysia Abdul Ghani Salleh di Kuala Lumpur pada Rabu mengatakan bahwa PRN akan dilaksanakan serentak di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan.

Ia mengatakan PRN menetapkan 29 Juli untuk jadwal pengajuan calon sedangkan pemilihan awal ditetapkan pada 8 Agustus.

Berdasarkan daftar pemilih terkini yang diperbarui pada 21 Juni, SPR mendata sekitar 9,7 juta orang akan memilih pada PRN ke-15 di enam negara bagian tersebut.

PRN di sana, menurut Abdul Ghani, melibatkan 245 Dewan Undangan Negeri (DUN) atau anggota dewan, yakni 36 kursi DUN di Kedah, 45 kursi di Kelantan, 32 kursi di Terengganu, 40 kursi di Pulau Pinang, 56 kursi di Selangor dan 36 kursi di Negeri Sembilan.

Kampanye berlangsung selama 14 hari setelah pengajuan calon anggota dewan pada 29 Juli sampai dengan 11 Agustus pukul 11.58 waktu setempat.

SPR menurunkan 252 Tim Pemberdayaan Kampanye Pemilu untuk memantau aktivitas selama masa kampanye PRN. Tim terdiri dari Polisi Kerajaan Malaysia, aparat setempat dan wakil dari anggota dewan yang bertanding.

Sebanyak 3.450 pusat pemilihan yang terdiri dari 17.425 tempat atau saluran memilih.

Bank Negara Malaysia Pertahankan OPR 3,0 Persen

Komite Kebijakan Moneter (MPC) dari Bank Negara Malaysia (BNM) memutuskan untuk mempertahankan Suku Bunga Overnight (OPR) sebesar 3,0 persen.

Situs Antara hari Jumat mengutip keterangan persnya dikeluarkan di Kuala Lumpur melaporkan bahwa BNM mengatakan mengikuti produksi yang kuat di kuartal pertama tahun ini, ekonomi Malaysia tumbuh pada laju yang lebih moderat dalam beberapa bulan terakhir karena ekspor terbebani oleh permintaan eksternal yang lebih lambat, seperti yang diperkirakan.

Pertumbuhan ekonomi di sisa tahun ini, menurut BNM, akan terus didorong oleh permintaan domestik yang kuat.

Belanja rumah tangga terus didukung oleh kondisi pasar tenaga kerja yang menguntungkan, khususnya di sektor-sektor berorientasi domestik. Sementara kedatangan wisatawan ke Malaysia terus meningkat dan diperkirakan dapat mengangkat kinerja sektor pariwisata.

BNM menyebut investasi akan didukung oleh kelanjutan kemajuan proyek infrastruktur tahun berjangka, serta kondisi keuangan domestik juga tetap kondusif untuk intermediasi keuangan di tengah pertumbuhan kredit yang terjaga.

Sedangkan inflasi utama terus berkurang di tengah faktor biaya yang lebih rendah. Sementara inflasi inti juga mengalami moderasi, namun tetap relatif tinggi terhadap rata-rata di tengah faktor permintaan dan biaya.

Pada level OPR saat ini, BNM mengatakan kebijakan fiskal sedikit akomodatif dan tetap mendukung perekonomian.

MPC, katanya, akan terus melihat risiko terbatas dari ketidakseimbangan keuangan di masa depan. Selain itu, tetap waspada terhadap perkembangan yang sedang berjalan, serta akan melanjutkan memonitor data yang masuk untuk menginformasikan penilaian pada inflasi dan pertumbuhan domestik.

Sementara itu, Pemerintah Malaysia menyambut baik keputusan MPC BNM untuk mempertahankan OPR hari ini. Keputusan tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi global serta tingkat inflasi di Malaysia yang menunjukkan tren menurun dan tetap stabil.

“Perbankan harus selalu waspada terhadap kesulitan yang dihadapi oleh peminjam individu dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan segera memberikan fasilitas restrukturisasi pinjaman dan penjadwalan ulang bagi mereka yang menghadapi masalah keuangan,” kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sekaligus Menteri Keuangan .

Peminjam bisa mendapatkan konsultasi gratis dan bantuan pelunasan pinjaman melalui Badan Penyuluhan dan Pengelola Kredit (AKPK).

Meski demikian, pemerintah meyakini ekonomi Malaysia akan tetap tumbuh di tahun 2023, ditopang oleh penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kegiatan ekonomi, khususnya sektor pariwisata.

Selanjutnya, Anwar mengatakan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah akan terus dipercepat untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Dengan tingkat OPR saat ini sebesar 3,0 persen, kebijakan moneter tetap akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.