Shutdown AS dari Kaca Mata Media Indonesia

Pemerintah Amerika Serikat menutup sementara layanan publik pada Jumat tengah malam setelah Demokrat dan Republik gagal mencapai kesepakatan akhir pendanaan operasi, terbagi dalam sengketa pahit tentang imigrasi dan pengamanan perbatasan.

Situs Antara menurunkan berita berjudul "AS tutup sementara layanan publik" dengan menyoroti proses negosiasi alot antara kubu Republik dan Demokrat yang berujung penutupan pemerintah.

Kantor berita resmi pemerintah Indonesia ini melaporkan, dalam sesi tengah malam yang dramatis, para senator memblokir rancangan undang-undang untuk memperpanjang pendanaan pemerintah sampai 16 Februari.

Rancangan undang-undang itu membutuhkan 60 suara dalam senat dengan 100 anggota namun hanya 50 yang mendukungnya. Kebanyakan senator dari Demokrat menentang rancangan undang-undang itu.

Perundingan sengit pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell dan pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer pada menit-menit terakhir sebelum tengah malam tidak berhasil, dan pemerintah Amerika Serikat secara teknis kehabisan uang pada tengah malam.

Penutupan layanan pemerintah secara formal dimulai Sabtu, pada ulang tahun pertama pelantikan Presiden Donald Trump. Pemerintahan Trump segera menyalahkan Demokrat. Pemerintahan Trump menyatakan tidak akan membahas imigrasi sampai pemerintahannya selesai dan berlanjut lagi.

Dewan perwakilan rakyat yang dikuasai Republik melampaui tenggat kebijakan pendanaan darurat pada Kamis. Namun membutuhkan dukungan sedikitnya 10 Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang itu di Senat. Sementara lima Demokrat akhirnya memilih mendukung kebijakan itu, ada lima anggota Republik menentangnya.

Para pemimpin Demokrat menuntut kebijakan itu mencakup perlindungan dari deportasi bagi sekitar 700.000 imigran tak berdokumen yang dijuluki Dreamers, yang tiba di Amerika Serikat saat anak-anak. Republik menolak memasukkan perlindungan itu, tidak ada pihak yang mau mengalah.

Situs Sindonews menurunkan judul berita "Ratusan Ribu Pegawai Federal AS Terancam Tak Gajian" dengan menyoroti kemungkinan tidak ada pemberian gaji untuk pegawai federal selama masalah ini belum bisa ditangani oleh Trump. Sindonews menulis, ratusan ribu pegawai federal yang tersebar di seluruh AS kemungkinan akan diliburkan dan tidak akan digaji sehingga beberapa layanan operasi akan tutup sampai isu ini selesai.

Kabar buruk ini mencoreng hari jadi setahun kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dilantik pada 20 Januari 2017. Rancangan anggaran  discretionary yang memerlukan 60 suara itu tertahan. Sebanyak 50 senator dari Partai Republik tidak berkutik karena sebagian besar senator dari Partai Demokrat memberikan suara negatif.

Seperti dilansir Bloomberg, Kementerian Keuangan dilaporkan akan memulangkan lebih dari 83% dari total 88.268 pegawainya. Jumlah pegawai di Gedung Putih juga akan dikurangi dari 1.715 menjadi 659 pegawai dan di Komisi Sekuritas dan Bursa dari 4.600 menjadi 300 pegawai.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Norman Mattis mengatakan jika terjadi shutdown (penutupan pemerintah) maka operasi militer Pentagon di seluruh dunia bisa terpengaruh. Menurut Mattis, operasi militer AS di seluruh dunia yang akan terpengaruh antara lain operasi pelatihan, pemeliharaan, dan intelijen.

Sementara itu, situs koran Kompas menelisik dampak Shutdown bagi Indonesia. Ekonom Institute for Development Economic and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara menilai, dampak shutdown akan kecil jika dalam waktu sebentar.

Namun jika terjadi dalam waktu panjang, maka pemerintah Indonesia perlu menyiapkan antisipasi. Pasalnya shutdown akan mempengaruhi perekonomian AS, dan berpotensi turut berdampak pada Indonesia.

Ekonom Indef ini memandang dalam jangka panjang perdagangan Indonesia ke AS berpotensi terganggu, sehingga kinerja ekspor sepanjang 2018 berpotensi menurun. Bhima menambahkan, dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, porsi ekspor Indonesia ke AS mencapai 11,2 persen dari total ekspor. Nilainya sekitar 17,1 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 227,8 triliun.

Selain berdampak ke ekspor Indonesia, menurut Bhima shutdown berkepanjangan juga bakal berdampak ke pasar keuangan. Salah satunya adalah potensi naiknya yield surat utang yang mencerminkan kenaikan resiko serta keluarnya modal asing dari negara berkembang. Sedangkan efek pada nilai tukar rupiah diprediksi sangat minim. Proyeksi nilai tukar rupiah sendiri masih dalam rentang terkendali pada Rp 13.350 - Rp 13.400.

Shutdown pernah terjadi tahun 1995-1996 dan tahun 2013. Saat itu kurs rupiah hampir tidak terpengaruh. Karena sifatnya lebih temporer atau jangka pendek. (Antara/Kompas/Sindonews/PH)