Stop Politisasi Haji, Akhiri Kolonisasi Klan Saudi di Tanah Suci

Haramain atau Mekah-Madinah adalah milik umat Islam dan semua manusia yang mengikuti agama Tauhid. Umat Islam diwajibkan mnunaikan ibadah Haji ke Mekah minimal sekali dalam hidupnya dan Haji juga disebut sebagai salah satu pilar dalam agama Islam.

Undangan Haji adalah panggilan langsung dari Allah Swt dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran, “Walillahi ‘alannasi hijjul baiti manistatha’a sabila” bukan hanya umat Islam bahkan Allah menyeru manusia untuk berhaji. Namun apa yang terjadi, karena masalah politik kotor keluarga Saudi terhadap pemerintah Qatar, Saudi membatasi atau menghalangi rakyat Qatar untuk melaksanakan Haji dan Umrah. Begitu juga dengan rakyat Bahrain, karena dukungan politik dan militer keluarga Saud terhadap keluarga Khalifa diktator Bahrain, sebagian besar rakyat Bahrain dihalangi naik Haji. Karena dukungan teroris di Suriah kalah, Saudi putus diplomatik dengan Suriah, kuota Haji diserahkan ke oposisi di luar negeri, rakyat Suriah marah. Saudi membom rakyat Yaman, lalu menghalangi Haji pendukung Houthi, begitu juga dengan Irak, Libya, Iran dan lain-lain, baik negara, kelompok tertentu atau individu. Saudi tak berhak menghalangi atau melarang orang melakukan Haji dan Umrah.

Penguasa Mekah-Madinah saat ini tidak punya kapabilitas keilmuan, spiritualitas, moral dan kasih sayang. Adalah wajar jika umat Islam meragukan kelayakan syar’i  Saudi sebagai penyelenggara Haji. Bacalah sejarah bagaimana klan Saud Baduni ini meraih kekuasaan dan mempertahankannya dengan bantuan Inggris, sangat mengerikan sekali, pembunuhan terhadap ulama dan rakyat  yang menentang Saudi berkuasa. Adalah wajar pada awal klam Saud menguasai Mekah dan Madinah dan sebagai penyelenggara Haji, al-Azhar menolak dan mengatakan tidak syah secara syar’i klan Saudi sebagai penyelenggara Haji.

Umat Islam Indonesia haus bicra dan bangkit, hampir 100 tahun Saudi mengangkangi Mekah-Madinah. Tugas ulama dan cendikiawan untuk bicara, meski sudah terlambat tapi jangan malu untuk bicara yang benar. MUI, Muhammadiyah, NU dan Depag harus bicara dan berusaha galang dunia Islam mengembalikan madrasah Haji pada makna yang sebenarnya dan menghilangkan politisasi Haji.

Ini kesalahan kita semua umat Islam yang diam terutama ulamanya, dan kekhawatiran al-Azhar ternyata benar, 90 persen peninggalan sejarah Islam dihancurkan, diganti hotel dan mall. Satiris bilang “Vegas pindah ke Mekah dan Madinah”. Adalah wajar dengan design kota seperti itu peziarah seperti dibatasi, bukan kebetulan tapi kesengajaan yang memang apa yang dilakukan Saudi, reduksi terhadap makna Haji atau bisa juga disebut anti-Haji.

Kenapa? Karena makna Haji tak mencerminkan dirinya yang  kotor. Perintah Allah tidak membatasi orang untuk Haji atau datang ke masjid. Analoginya jika jamaah banyak yang shalat ke masjid, bukan diberi visa antir untuk shalat tapi diperlebar masjidnya, begitu juga dengan Haji. Kuota Haji adalah pembatasan orang berhaji, dan ini melanggar syariat Islam, melanggar perintah Allah Swt.

Sudah waktunya umat Islam sedunia bicara membebaskan Mekah dan Madinah dari klam Saudi, ulama yang wara yang berhak mengelola warisan Nabi, bukan ulama gadungan yang dikontrol oleh klan Saudi. Tapi jika klan Saudi tobat dan menyerahkan Hijaz (Mekah-Madinah-Jeddah) di bawah otoritas persatuan ulama internasional mungkin bisa meredam kemarahan umat Islam sedunia, meski belum tentu semua umat Islam sedunia menerima, tapi paling tidak sedikit mengobati, karena bisa jadi banyak dari umat Islam yang akan menghitung kejahatan-kejahatan Saudi dan minta keadilan ditegakkan.

Kita tak bermasalah dengan rakyat di Arabian Peninsula, kami mendukung rakyat Arab untuk bebas dari kediktatoran klan Saud. Klan Saudi Badouin mengangkangi Mekah dan Madinah dan menjaga lembaga Haji untuk melayani kepentingan kolonialis Zionist (New World Order). Zionis Saudi kuasai Mekah-Madinah, Zionis Eropa kuasai Jerusalem. Three holy places under occupation of Zionist directly or indirectly.

Untuk itu kami, Himpunan Mahasiswa Islam, Internasional Union for Muslim Students, Haramain Watch menyatakan bahwa:

Membatasi dan melarang orang berhaji melanggar syariat Islam.

Kuota Haji tidak lain adalah pembatasan umat Islam untuk melaksanakan ibadah Haji.

Pelarangan, pembatasan dan intimidasi terhadap jamaah Haji Qatar, Bahrain, Suriah, Yaman, Irak dan Iran bukan atas nama kepentingan Islam, tapi kepentingan politik klan Saud.

Klan Saud tidak mempunyai kelayakan spiritual, intelektual, akhlak atau kelayakan syar’i untuk mengurus tempat-tempat suci Islam.

Tempat-tempat suci milik semua kaum Muslimin, bukan properti pribadi Saudi.

Penghancuran 90 persen situs-situs sejarah warisan Islam di Hijaz adalah kesengajaan, penghancuran situs-situs Islam atas nama Islam adalah khas strategi menipu kaum Muslimin.

Hujjaj di Masjidil Haram harus dijamin keamanannya sebagaimana perintah Allah, namun terjadi banyak pembunuhan dan pelecehan dalam pelaksanaan Haji, keberedaan tentara Amerika di tanah Arab dan kontraktor keamanan Zionis di Mekah dan Madinah, menciptakan ketidakamanan para jamaah Haji. Karena mempercayakan keamanan tempat-tempat suci Islam kepada musuh-musuh Islam adalah tindakan kontol Saudi.

Merekomendasikan kepada:

Pemerintah Indonesia, para ulama dan ormas-ormas Islam untuk menolak dan menghentikan politisasi Haji yan dilakukan oleh klan Saud.

Ulama dan ormas-ormas Islam untuk menggalang dukungan internasional mengembalikan otoritas Hijaz (Mekah-Madinah-Jeddan) kepada seluruh umat Islam yang diwakili oleh para ulama pewaris Nabi.

Haji adalah lembaga politik terbesar umat Islam sedunia, selayaknya politik Haji diabadikan untuk membembaskan kaum tertindas dari para penindas membela rakyat Palestina.

Jakarta, 2 Februari 2018

Himpunan Mahasiswa Islam, (Aliansi HMI Jakarta)

Internasional Union for Muslim Students

Haramain Watch